Sukoharjo (Espos)–Perolehan suara resmi hasil Pilkada Sukoharjo pasangan calon bupati Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-to) di sejumlah kecamatan tetap unggul. Hal itu diketahui dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sejumlah kecamatan.
Berdasar data yang diterima Espos, hasil rekapitulasi suara di PPK Grogol, pasangan War-to unggul dengan meraih 29.212 suara, disusul oleh pasangan Titik Bambang Riyanto-Sutarto (TBR-Tarto) yang meraih 12.161 suara dan pasangan Mohamad Toha-Wahyudi (Ha-di) dengan suara 11.933. Di Grogol, dari 85.066 pemilih dalam DPT, yang berpartisipasi mencapai 57.565 dengan suara sah 53.306 dan suara tidak sah 4.259.
Kondisi yang sama juga di Kecamatan Polokarto yang melakukan rekapitulasi, Sabtu (5/6). Pasangan War-to menang meraih suara 16.506, sementara TBR-Tarto hanya 13.714 suara dan pasangan Ha-di 8.502.
Anggota PPK Polokarto Susilo mengatakan, rekapitulasi rampung dilakukan dengan hasil pasangan War-to meraih suara terbanyak.
“Kami sudah melakukan rekapitulasi, semua berjalan aman dan tidak ada masalah ataupun protes. Sesuai hasil penghitungan cepat War-to unggul,” katanya, di Polokarto.
Sementara itu, Anggota KPU Sukoharjo Yulianto Sudrajat mengatakan, proses rekapitulasi sudah mulai dilakukan PPK sejak tanggal 4 Juni lalu yang dilakukan Kecamatan Mojolaban. Tanggal 5 rekapitulasi serentak dilakukan di sembilan kecamatan masing-masing Sukoharjo, Bulu, Polokarto, Tawangsari, Weru, Baki, Nguter, Bendosari dan Grogol. Sedangkan dua kecamatan lainnya memilih rekapitulasi Minggu yakni, Kecamatan Gatak dan Kartasura.
Senin, 07 Juni 2010
Hasil Pilkada Sukoharjo | Wardoyo Menang Versi Quick Count
SUKOHARJO—Sentuhan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sukoharjo beberapa hari lalu, rupanya masih terbilang manjur juga. Hal itu terbukti dalam pesta pemilihan yang berlangsung Kamis (3/6) kemarin.
Quick count yang digelar oleh tiga lembaga, yakni Desk Pilkada Jateng, KPU Sukoharjo dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), untuk sementara menempatkan pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) di tempat teratas mengungguli dua rivalnya dengan selisih suara yang lumayan besar.
Hasil sementara tersebut, otomatis tidak berbeda jauh dari prediksi yang telah berkembang di masyarakat, maupun dari beberapa pengamat politik. Sebelumnya, pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada dan dari Univet Bantara Sukoharjo, Joko Suryono memprediksi kemenangan untuk pasangan War-To dengan beberapa argumentasi rasional.
Menurut rekapitulasi KPU Sukoharjo sampai pukul 19.40 WIB, War-To yang didukung PDIP, PKS dan PPP itu unggul dengan perolehan suara mencapai 192.770 (48,98 persen). Disusul pasangan Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) dengan 119.478 suara (30,36 persen), dan di posisi terakhir Moh. Toha-Wahyudi (Ha-Di) dengan 81.350 suara (20,67 persen).
Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto mengatakan, hasil itu belum bersifat final karena sampai saat ini baru mencapai 393.598 suara yang baru masuk dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 667.744 orang.
“Kita perkirakan, hasil suara akan masuk semua baru hari Jumat (4/6) besok, dan untuk sementara pasangan War-To memang unggul dari dua rivalnya,” ujar Kuswanto.
Demikian pula dengan perhitungan oleh Desk Pilkada Jateng yang bekerja sama dengan Kesbangpolinmas. Menurut penghitungan versi ini, pasangan War-To berhasil menungguli pasangan TBR-Tarto yang diusung Golkar dan PBB maupun Ha-Di yang didukung PKB, Demokrat dan PAN.
Kepala Kesbangpolinmas Lasiman menjelaskan, hasil rekapitulasi sudah selesai 100 persen, dengan hasil pasangan War-To unggul 49 persen dibandingkan pasangan lainnya. Untuk melakukan penghitungan cepat tersebut, jelas Lasiman, pihaknya mengikutsertakan dua personel per kecamatan.
Kemenangan Merata
Uniknya, kemenangan sementara pasangan War-To tersebut terbilang merata di 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo serta merata pula di total lima zona yang ada. Menurut paparan Jaringan Suara Indonesia (JSI), di seluruh kecamatan, persentase suara War-To berkisar 41,27 persen hingga 73,41 persen. Sementara TBR-Tarto berkisar antara 17,87 persen hingga 36,94 persen. Sedangkan pasangan Ha-Di berkisar 8,72 persen hingga 30,03 persen.
Quick count oleh JSI tersebut dilakukan di 260 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan, menggunakan teknik sampling dan dikerjakan oleh 260 relawan. Dari penghitungan cepat itu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 62,60 persen dengan sampling eror kurang lebih satu persen.
Dari paparan JSI, kemenangan pasangan War-To kemungkinan oleh beberapa hal, salah satunya euforia kampanye yang selalu diciptakan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Totalitas relawan dan konsolidasi dalam tubuh partai bagus,” jelas Wakil Direktur Eksekutif JSI, Fajar S Tamin, Kamis (3/6).
Terpisah, Ketua Tim Sukses pasangan TBR-Tarto mengucapkan selamat atas keunggulan sementara pasangan War-To.
Sementara Wardoyo saat ditemui di kediamannya mengaku sangat bersyukur. Ia menegaskan kemenangan itu merupakan kemenangan rakyat Sukoharjo dengan PDIP dan partai pendukung serta Ormas lainnya.
dikutip dari :http://www.harianjoglosemar.com/berita/wardoyo-menang-16933.html
Quick count yang digelar oleh tiga lembaga, yakni Desk Pilkada Jateng, KPU Sukoharjo dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), untuk sementara menempatkan pasangan Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) di tempat teratas mengungguli dua rivalnya dengan selisih suara yang lumayan besar.
Hasil sementara tersebut, otomatis tidak berbeda jauh dari prediksi yang telah berkembang di masyarakat, maupun dari beberapa pengamat politik. Sebelumnya, pengamat politik dari UMS, Aidul Fitriciada dan dari Univet Bantara Sukoharjo, Joko Suryono memprediksi kemenangan untuk pasangan War-To dengan beberapa argumentasi rasional.
Menurut rekapitulasi KPU Sukoharjo sampai pukul 19.40 WIB, War-To yang didukung PDIP, PKS dan PPP itu unggul dengan perolehan suara mencapai 192.770 (48,98 persen). Disusul pasangan Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) dengan 119.478 suara (30,36 persen), dan di posisi terakhir Moh. Toha-Wahyudi (Ha-Di) dengan 81.350 suara (20,67 persen).
Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto mengatakan, hasil itu belum bersifat final karena sampai saat ini baru mencapai 393.598 suara yang baru masuk dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 667.744 orang.
“Kita perkirakan, hasil suara akan masuk semua baru hari Jumat (4/6) besok, dan untuk sementara pasangan War-To memang unggul dari dua rivalnya,” ujar Kuswanto.
Demikian pula dengan perhitungan oleh Desk Pilkada Jateng yang bekerja sama dengan Kesbangpolinmas. Menurut penghitungan versi ini, pasangan War-To berhasil menungguli pasangan TBR-Tarto yang diusung Golkar dan PBB maupun Ha-Di yang didukung PKB, Demokrat dan PAN.
Kepala Kesbangpolinmas Lasiman menjelaskan, hasil rekapitulasi sudah selesai 100 persen, dengan hasil pasangan War-To unggul 49 persen dibandingkan pasangan lainnya. Untuk melakukan penghitungan cepat tersebut, jelas Lasiman, pihaknya mengikutsertakan dua personel per kecamatan.
Kemenangan Merata
Uniknya, kemenangan sementara pasangan War-To tersebut terbilang merata di 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo serta merata pula di total lima zona yang ada. Menurut paparan Jaringan Suara Indonesia (JSI), di seluruh kecamatan, persentase suara War-To berkisar 41,27 persen hingga 73,41 persen. Sementara TBR-Tarto berkisar antara 17,87 persen hingga 36,94 persen. Sedangkan pasangan Ha-Di berkisar 8,72 persen hingga 30,03 persen.
Quick count oleh JSI tersebut dilakukan di 260 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan, menggunakan teknik sampling dan dikerjakan oleh 260 relawan. Dari penghitungan cepat itu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 62,60 persen dengan sampling eror kurang lebih satu persen.
Dari paparan JSI, kemenangan pasangan War-To kemungkinan oleh beberapa hal, salah satunya euforia kampanye yang selalu diciptakan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Totalitas relawan dan konsolidasi dalam tubuh partai bagus,” jelas Wakil Direktur Eksekutif JSI, Fajar S Tamin, Kamis (3/6).
Terpisah, Ketua Tim Sukses pasangan TBR-Tarto mengucapkan selamat atas keunggulan sementara pasangan War-To.
Sementara Wardoyo saat ditemui di kediamannya mengaku sangat bersyukur. Ia menegaskan kemenangan itu merupakan kemenangan rakyat Sukoharjo dengan PDIP dan partai pendukung serta Ormas lainnya.
dikutip dari :http://www.harianjoglosemar.com/berita/wardoyo-menang-16933.html
Quick Count JSI: PDIP Unggul di Pilkada Sukoharjo
Posisi kedua ditempati Titik Suprapti-Sutarto calon yang diusung Partai Golkar.
VIVAnews - Penghitungan cepat atau quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI) memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan perolehan suara 49,12 persen.
Posisi kedua ditempati Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) dengan hasil suara 29,60 persen, yang diusung partai Golkar. Sementara posisi tiga ditempati calon dari Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh Toha-Wahyudi (Hadi) dengan perolehan suara 21,28 persen.
Wakil Direktur Eksekutif JSI, Fajar S Tamin mengatakan, kunci kemenangan pasangan PDIP, karena peran Megawati Soekarnoputri yang datang berkampanye ke Sukoharjo. Selain itu, pasangan ini cukup efektif dalam menggerakkan kekuatan para relawan.
"Yang paling harus digaris bawahi adalah kekuatan relawan. Pasalnya, dua kandidat pasangan lainnya tidak begitu baik dalam menggerakan kekuatan relawannya. Selain itu, isu yang diangkat selama kampanye juga lebih menjual dibandingkan pasangan lainnya," ujarnya.
Direktur Riset JSI, Eka Kusnayadi mengatakan pada Pilkada Sukoharjo kali ini diikuti sebanyak 657.774 pemilih. Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat 1318 TPS.
"Dari jumlah TPS tersebut kita mengambil sampel sekitar 260 TPS. da jumlah relawan yang diturunkan sebanyak 260 orang untuk menghitung di TPS tersebut," kata dia saat jumpa pers pengumuman hasil quick count di Hotel The Sunan Solo, Kamis, 3 Juni 2010.
VIVAnews - Penghitungan cepat atau quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI) memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Wardoyo Wijaya-Haryanto (Warto) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan perolehan suara 49,12 persen.
Posisi kedua ditempati Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) dengan hasil suara 29,60 persen, yang diusung partai Golkar. Sementara posisi tiga ditempati calon dari Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh Toha-Wahyudi (Hadi) dengan perolehan suara 21,28 persen.
Wakil Direktur Eksekutif JSI, Fajar S Tamin mengatakan, kunci kemenangan pasangan PDIP, karena peran Megawati Soekarnoputri yang datang berkampanye ke Sukoharjo. Selain itu, pasangan ini cukup efektif dalam menggerakkan kekuatan para relawan.
"Yang paling harus digaris bawahi adalah kekuatan relawan. Pasalnya, dua kandidat pasangan lainnya tidak begitu baik dalam menggerakan kekuatan relawannya. Selain itu, isu yang diangkat selama kampanye juga lebih menjual dibandingkan pasangan lainnya," ujarnya.
Direktur Riset JSI, Eka Kusnayadi mengatakan pada Pilkada Sukoharjo kali ini diikuti sebanyak 657.774 pemilih. Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat 1318 TPS.
"Dari jumlah TPS tersebut kita mengambil sampel sekitar 260 TPS. da jumlah relawan yang diturunkan sebanyak 260 orang untuk menghitung di TPS tersebut," kata dia saat jumpa pers pengumuman hasil quick count di Hotel The Sunan Solo, Kamis, 3 Juni 2010.
Rabu, 02 Juni 2010
Quik Count Kpud Sukoharjo kandeng Jaringan Suara Indonesia (JSI)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggandeng Jaringan Suara Indonesia (JSI) untuk melakukan perhitungan cepat atau quick count hasil perolehan sementara suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 3 Juni mendatang.
Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto mengatakan, dengan program quick count, maka Cabup terpilih dengan perolehan suara terbanyak langsung bisa diketahui.
“Hasil Pilkada bisa langsung diketahui, kami perkirakan pukul 15.00 WIB sudah diketahui sebab kami menggunakan metode quick count, kebetulan JSI mau bekerja sama dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/6) di ruang kerjanya.
Dia menambahkan, untuk mendukung quick count, pihak JSI bakal melibatkan sekitar 260 tenaga relawan yang akan ditempatkan di sebagian tempat pemungutan suara (TPS). Sebagian besar relawan tersebut merupakan mahasiswa dari Yogyakarta dan Semarang.http://www.solopos.com/2010/sukoharjo/kpu-gandeng-jsi-lakukan-quick-count-23826
Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto mengatakan, dengan program quick count, maka Cabup terpilih dengan perolehan suara terbanyak langsung bisa diketahui.
“Hasil Pilkada bisa langsung diketahui, kami perkirakan pukul 15.00 WIB sudah diketahui sebab kami menggunakan metode quick count, kebetulan JSI mau bekerja sama dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/6) di ruang kerjanya.
Dia menambahkan, untuk mendukung quick count, pihak JSI bakal melibatkan sekitar 260 tenaga relawan yang akan ditempatkan di sebagian tempat pemungutan suara (TPS). Sebagian besar relawan tersebut merupakan mahasiswa dari Yogyakarta dan Semarang.http://www.solopos.com/2010/sukoharjo/kpu-gandeng-jsi-lakukan-quick-count-23826
Rabu, 12 Mei 2010
Quick Count: Imran-Sutoardjo Unggul di Pilkada Konawe Selatan
* Hasil Quick Count Unsultra dan JSI
Andoolo, Kepres - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sabtu (8/5) berjalan sukses, lancar, dan aman.
Untuk sementara jumlah suarat suara sah hasil rekap KPU Konsel, bekerja sama dengan
perhitungan cepat Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), pasangan calon bupati dan wakil bupati Konsel, dengan slogan "Sehati" Drs H Imran MSi-Drs H Sutoardjo Pondiu MSi mengungguli empat kandidat lainnya.
Hasil sementara perhitungan cepat Unsultra hingga pukul 14.57 Wita kemarin, pasangan Imran-Sutoardjo memperoleh 58.651 suara (43,78%), disusul pasangan Surunuddin Dangga-Muctar Silondae 47.147 suara (35,19%). Posisi ketiga pasangan Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 24.334 suara (18,16%), dan pasangan Drs Ashar MM-Yan Sulaiman meraih 3.832 suara (2,86 %). Data ini sudah mencapai 540 dari 550 TPS yang ada di seluruh Konsel.
Sementara itu data quick count (perhitungan cepat) dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) , Sabtu (8/5), yang dihitung sejak perhitungan suara hingga pukul 17.00 Wita, pasangan "Sehati" juga unggul dari surat suara calon bupati dan wakil bupati lainnya. Di mana pasangan Imran-Sutoardjo meraih 43, 49 persen, Surunuddin Dangga-Muchtar Silondae 35,85 persen, Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 18,34 persen dan pasangan Drs Ashar-Yan Sulaiman 2,31 persen.
Melihat hasil sementara JSI, pasangan ichumben langsung melakukan pertemuan
dengan sejumlah tim pemenangan, simpatisan dan keluarga besarnya di padepokan rumah jabatan Bupati Konsel yang dipandu langsung Muh Endang SA, Ketua umum kampanye pasangan "Sehati" yang juga menjabat wakil ketua DPRD Sultra.
Pada kesempatan itu, Imran menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
semua masyarakat Kabupaten Konsel, untuk mempercayakan kembali dirinya (Drs H Imran
MSi) dan Drs H Sutoardjo Pondiu) menjadi bupati dan wakil bupati Konsel periode
2010-2015 mendatang.
“Meski hanya hasil sementara, persentase ini kita sudah bisa mengatakan kemenangan
untuk “Sehati”. Terima kasih untuk pendukung saya, “ ujarnya.
Dikatakannya, meski baru seumur jagung usia daerah itu mekar dari daerah induknya kabupaten Konawe, tetapi masyarakat Konsel telah mampu menjalankan demokrasi Pilkada
yang bersih, aman dan kondusif.
“Saya bangga dengan pesta demokrasi tahun ini. Animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya mencapai 88 persen. Ini artinya, kesadaran demokrasi masyarakat cukup baik dalam menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Konsel, “ tuturnya.
Setelah dinyatakan unggul sementara, Imran langsung menerima ucapan selamat dari para kerabat dekatnya melalui via short message system (SMS). Ucapan selamat masuk pertama kali dari Bupati Muna, Ridwan ST yang juga Ketua DPD I Golkar, disusul ucapan selamat dari Pengurus Pusat (PP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Ketua DPW PAN Sultra H Nur Alam yang juga menjabat sebagai Gubernur Sultra, serta masih banyak lagi ucapan selamat dari kerabat dan pendukung lainnya. Cr2/A/DUL
Data Perhitungan Cepat
No. PASANGAN SUARA PERSENTASE PERHITUNGAN CEPAT UNSULTRA dan JSI
1. Imran-Sutoardjo Pondiu 58.651 (43,78), (43,49)
2. Surunuddin Dangga-Muctar Silondae 47.147 (35,19), (35,85)
3. Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 24.334 (18,16), (18,34)
4. Drs Ashar MM-Yan Sulaiman 3.832 (2,86) (2,31)
(Sumber: http://kendariekspres.com/content/view/8027/1/)
Andoolo, Kepres - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sabtu (8/5) berjalan sukses, lancar, dan aman.
Untuk sementara jumlah suarat suara sah hasil rekap KPU Konsel, bekerja sama dengan
perhitungan cepat Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), pasangan calon bupati dan wakil bupati Konsel, dengan slogan "Sehati" Drs H Imran MSi-Drs H Sutoardjo Pondiu MSi mengungguli empat kandidat lainnya.
Hasil sementara perhitungan cepat Unsultra hingga pukul 14.57 Wita kemarin, pasangan Imran-Sutoardjo memperoleh 58.651 suara (43,78%), disusul pasangan Surunuddin Dangga-Muctar Silondae 47.147 suara (35,19%). Posisi ketiga pasangan Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 24.334 suara (18,16%), dan pasangan Drs Ashar MM-Yan Sulaiman meraih 3.832 suara (2,86 %). Data ini sudah mencapai 540 dari 550 TPS yang ada di seluruh Konsel.
Sementara itu data quick count (perhitungan cepat) dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) , Sabtu (8/5), yang dihitung sejak perhitungan suara hingga pukul 17.00 Wita, pasangan "Sehati" juga unggul dari surat suara calon bupati dan wakil bupati lainnya. Di mana pasangan Imran-Sutoardjo meraih 43, 49 persen, Surunuddin Dangga-Muchtar Silondae 35,85 persen, Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 18,34 persen dan pasangan Drs Ashar-Yan Sulaiman 2,31 persen.
Melihat hasil sementara JSI, pasangan ichumben langsung melakukan pertemuan
dengan sejumlah tim pemenangan, simpatisan dan keluarga besarnya di padepokan rumah jabatan Bupati Konsel yang dipandu langsung Muh Endang SA, Ketua umum kampanye pasangan "Sehati" yang juga menjabat wakil ketua DPRD Sultra.
Pada kesempatan itu, Imran menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
semua masyarakat Kabupaten Konsel, untuk mempercayakan kembali dirinya (Drs H Imran
MSi) dan Drs H Sutoardjo Pondiu) menjadi bupati dan wakil bupati Konsel periode
2010-2015 mendatang.
“Meski hanya hasil sementara, persentase ini kita sudah bisa mengatakan kemenangan
untuk “Sehati”. Terima kasih untuk pendukung saya, “ ujarnya.
Dikatakannya, meski baru seumur jagung usia daerah itu mekar dari daerah induknya kabupaten Konawe, tetapi masyarakat Konsel telah mampu menjalankan demokrasi Pilkada
yang bersih, aman dan kondusif.
“Saya bangga dengan pesta demokrasi tahun ini. Animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya mencapai 88 persen. Ini artinya, kesadaran demokrasi masyarakat cukup baik dalam menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Konsel, “ tuturnya.
Setelah dinyatakan unggul sementara, Imran langsung menerima ucapan selamat dari para kerabat dekatnya melalui via short message system (SMS). Ucapan selamat masuk pertama kali dari Bupati Muna, Ridwan ST yang juga Ketua DPD I Golkar, disusul ucapan selamat dari Pengurus Pusat (PP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Ketua DPW PAN Sultra H Nur Alam yang juga menjabat sebagai Gubernur Sultra, serta masih banyak lagi ucapan selamat dari kerabat dan pendukung lainnya. Cr2/A/DUL
Data Perhitungan Cepat
No. PASANGAN SUARA PERSENTASE PERHITUNGAN CEPAT UNSULTRA dan JSI
1. Imran-Sutoardjo Pondiu 58.651 (43,78), (43,49)
2. Surunuddin Dangga-Muctar Silondae 47.147 (35,19), (35,85)
3. Rustam Tamburaka-Bambang Setiobudi 24.334 (18,16), (18,34)
4. Drs Ashar MM-Yan Sulaiman 3.832 (2,86) (2,31)
(Sumber: http://kendariekspres.com/content/view/8027/1/)
Selasa, 04 Mei 2010
JSI: PASANGAN "RIDHA" UNGGUL PIMILUKADA BUTUR
Kendari, 29/4 (Antara/FINROLL News) - Hasil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei politik "Jaringan Suara Indonesia" (JSI) menempatkan pasangan calon bupati/wakil bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Zakariah/Harmin Hari (RIDHA) unggul pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang berlangsung Kamis (29/4).
Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi kepada wartawan di Kendari Kamis mengatakan, pasangan RIDHA memperoleh suara sekitar 38,65 persen yang menungguli empat pasangan calon bupati/wakil bupati periode 2010-2015 lainnya.
Sementara perolehan suara kedua diraih pasangan Hj. Sumarni/Abu Hasan (MAHA) sekitar 31,60 persen, menyusul pasangan La Ode Hasirun/Mustamlin Daly (HARUM) 24,18 persen, pasangan Alimuddin/La Ode Asnawir (ALAS) 4,01 persen dan pasangan Yusuf/Aidin (YA) 1,56 persen.
Ia mengatakan, dari enam kecamatan yang ada di Buton Utara, lima kecamatan dimenangkan pasangan RIDHA yang diusung oleh koalisi PAN, PPP, PKPI dan Partai Patriot sementara kemenangan pasangan MAHA yang diusung dari Partai Golkar, PKS dan Partai RepublikaN itu hanya satu kecamatan.
Kemenangan pasangan RIDHA diraih di 60 tempat pemungutan suara (TPS) dari 94 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Buton Utara.
Menurut Kusmayadi, pasangan RIDHA unggul pada pemilukada pertama di daerah pemekaran dari Kabupaten Muna tahun 2007 itu karena masyarakat umumnya lebih senang pada pasangan yang berpengalaman membangun daerah setempat ketimbang pasangan lain.
Calon bupati Ridwan Zakariah merupakan mantan penjabat bupati Buton Utara, sedangkan calon bupati lain yang merupakan mantan pejabat di daerah itu antara lain La Ode Hasirun (Sekda kabupaten Buton Utara), dan calon wakil bupati Abu Hasan sebagai Kadispora.
Hasil survei JSI yang menurunkan personilnya sebanyak 80 orang untuk memantau Pemilukada tersebut, kata Kusmayadi, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 83,13 persen atau berjumlah 24.370 pemilih dari 34 ribu wajib pilih, dengan `sampling error` sekitar satu persen.
"Teknik sampel dalam `quick count` perolehan suara Pemilukada ini dilakukan secara proporsional dan acak seluruh kecamatan pada 60 TPS yang diteliti," katanya seraya menambahkan, teknik penarikan sampel digunakan secara `systematic random sampling` TPS di masing-masing wilayah, sehingga dapat terwakili oleh sampel terpilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak KPU Kabupaten Buton Utara mengenai hasil perolehan suara kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.
Sementara itu, Kapolres Kabupaten Muna yang membawahi wilayah Kabupaten Utara, AKBP Rahmat Pamuji yang dikonfirmasi ANTARA mengatakan, pelaksanaan Pemilukada Buton Utara berlangsung lancar dan kondusif.
"Sejak pemungutan suara mulai pukul 07.00 wita antusias masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya sangat tinggi sehingga harus antri di setiap TPS, namun berlangsung tertib dan lancar,` ujarnya seraya menambahkan, sampai saat ini tidak ada riak-riak politik.
Ia mengatakan, di 94 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Buton Utara, ditugaskan minimal satu personil polisi satu TPS, atau 40 personil setiap kecamatan, selain itu juga dilakukan patroli untuk memantau pelaksanaan pemilukada tersebut.
Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi kepada wartawan di Kendari Kamis mengatakan, pasangan RIDHA memperoleh suara sekitar 38,65 persen yang menungguli empat pasangan calon bupati/wakil bupati periode 2010-2015 lainnya.
Sementara perolehan suara kedua diraih pasangan Hj. Sumarni/Abu Hasan (MAHA) sekitar 31,60 persen, menyusul pasangan La Ode Hasirun/Mustamlin Daly (HARUM) 24,18 persen, pasangan Alimuddin/La Ode Asnawir (ALAS) 4,01 persen dan pasangan Yusuf/Aidin (YA) 1,56 persen.
Ia mengatakan, dari enam kecamatan yang ada di Buton Utara, lima kecamatan dimenangkan pasangan RIDHA yang diusung oleh koalisi PAN, PPP, PKPI dan Partai Patriot sementara kemenangan pasangan MAHA yang diusung dari Partai Golkar, PKS dan Partai RepublikaN itu hanya satu kecamatan.
Kemenangan pasangan RIDHA diraih di 60 tempat pemungutan suara (TPS) dari 94 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Buton Utara.
Menurut Kusmayadi, pasangan RIDHA unggul pada pemilukada pertama di daerah pemekaran dari Kabupaten Muna tahun 2007 itu karena masyarakat umumnya lebih senang pada pasangan yang berpengalaman membangun daerah setempat ketimbang pasangan lain.
Calon bupati Ridwan Zakariah merupakan mantan penjabat bupati Buton Utara, sedangkan calon bupati lain yang merupakan mantan pejabat di daerah itu antara lain La Ode Hasirun (Sekda kabupaten Buton Utara), dan calon wakil bupati Abu Hasan sebagai Kadispora.
Hasil survei JSI yang menurunkan personilnya sebanyak 80 orang untuk memantau Pemilukada tersebut, kata Kusmayadi, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 83,13 persen atau berjumlah 24.370 pemilih dari 34 ribu wajib pilih, dengan `sampling error` sekitar satu persen.
"Teknik sampel dalam `quick count` perolehan suara Pemilukada ini dilakukan secara proporsional dan acak seluruh kecamatan pada 60 TPS yang diteliti," katanya seraya menambahkan, teknik penarikan sampel digunakan secara `systematic random sampling` TPS di masing-masing wilayah, sehingga dapat terwakili oleh sampel terpilih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak KPU Kabupaten Buton Utara mengenai hasil perolehan suara kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.
Sementara itu, Kapolres Kabupaten Muna yang membawahi wilayah Kabupaten Utara, AKBP Rahmat Pamuji yang dikonfirmasi ANTARA mengatakan, pelaksanaan Pemilukada Buton Utara berlangsung lancar dan kondusif.
"Sejak pemungutan suara mulai pukul 07.00 wita antusias masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya sangat tinggi sehingga harus antri di setiap TPS, namun berlangsung tertib dan lancar,` ujarnya seraya menambahkan, sampai saat ini tidak ada riak-riak politik.
Ia mengatakan, di 94 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Buton Utara, ditugaskan minimal satu personil polisi satu TPS, atau 40 personil setiap kecamatan, selain itu juga dilakukan patroli untuk memantau pelaksanaan pemilukada tersebut.
Selasa, 23 Maret 2010
KPU Kabupaten Serang Tetapkan Tiga Pasangan Peserta Pilkada
SERANG--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang peserta Pilkada Kabupaten Serang yang akan dilangsungkan 9 Mei 2010.
Pengumunan penetapan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tersebut dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Serang, di Serang, Rabu (10/3), sekaligus pengundian nomor urut tiga pasangan calon.
Ketiga pasangan yang lolos persyaratan administratif dan tes kesehatan tersebut yakni pasangan Ahmad Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah nomor urut satu (1), pasangan Andi Sudjadi-Sukeni nomor urut dua (2), dan RA Syahbandar-Jahidi Sadiran nomor urut tiga (3).
Pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Serang tersebut, dihadiri ketiga pasangan calon serta ratusan pendukung masing-masing pasangan dengan membawa berbagai atribut dan spanduk yang memadati ruangan aula Setda Kabupaten Serang.
Ketua KPU Kabupaten Serang Ahmad Luthfi Nuriman usai pengumuman tersebut mengatakan, setelah pengumuman dan pengundian nomor urut, tahapan berikutnya adalah penentuan teknis dan jadwal kampanye selama 14 hari, yakni akan berlangsung 22 April sampai 5 Mei 2010. Selanjutnya masa tenang selama tiga hari dan pencoblosan dilangsungkan pemilihan pada 9 Mei 2010.
"Setelah pengumuman ini, kami akan segera berkoordinasi dengan panitia pengawas pilkada untuk pengawasan pelaksanaan kampanye yang merupakan kewenangan Panwas," kata Ahmad Luthfi Nuriman.
Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang yang akan bersaing pada 9 Mei 2010 tersebut adalah pasangan Ahmad Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah dengan slogan "Tuntas". Ahmad Taufik Nuriman yang saat ini merupakan Bupati Serang (incumbent) tersebut didukung tujuh partai Politik pemenang pemilu yakni Partai Golkar dengan 10 kursi di DPRD Kabupaten, Demokrat 8 kursi, Hanura 4 kursi, PKS 5 kursi, PPP 3 kursi, PDIP 4 kursi dan PKPI satu kursi di DPRD Kabupaten Serang.
Kemudian pasangan Andi Sudjadi (incumben Wakil Bupati Serang) -Sukeni dengan slogan "ASSIK" didukung partai Gerindra, PBB, PNBKI dan lima partai non parlemen yakni PPRN, PPPI,PPI, PDP dan PSI.
Sedangkan pasangan RA Syahbandar-Jahidi Sadiran didukung partai PAN dengan lima kursi di DPRD Kabupaten Serang dan PBR 3 kursi serta didukung enam partai non parlemen yakni PKB, PKNU, PPIB, dan Partai Buruh.
Sementara itu, Pilkada Kota Cilegon yang akan diselenggarakan dengan waktu yang sama yakni 9 Mei 2010 diikuti lima pasangan calon, tiga diantaranya dari unsur independen yakni pasangan Humaedi Husen-Faridatul Fauziah, Heldi Aguistian-Juher Arif dan pasangan Ahyadi Yusuf-Irfin Andalusianto.
Sedangkan pasangan calon yang diusung partai politik adalah Iman Ariadi-Edi Ariyadi (Partai Golkar, PKS, PAN, PDI-P, PBB dan PKNU) serta pasangan Ali Mujahidin-Sihabudin (Demokrat dan PPP). (Ant/OL-02)
Pengumunan penetapan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tersebut dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Serang, di Serang, Rabu (10/3), sekaligus pengundian nomor urut tiga pasangan calon.
Ketiga pasangan yang lolos persyaratan administratif dan tes kesehatan tersebut yakni pasangan Ahmad Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah nomor urut satu (1), pasangan Andi Sudjadi-Sukeni nomor urut dua (2), dan RA Syahbandar-Jahidi Sadiran nomor urut tiga (3).
Pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Serang tersebut, dihadiri ketiga pasangan calon serta ratusan pendukung masing-masing pasangan dengan membawa berbagai atribut dan spanduk yang memadati ruangan aula Setda Kabupaten Serang.
Ketua KPU Kabupaten Serang Ahmad Luthfi Nuriman usai pengumuman tersebut mengatakan, setelah pengumuman dan pengundian nomor urut, tahapan berikutnya adalah penentuan teknis dan jadwal kampanye selama 14 hari, yakni akan berlangsung 22 April sampai 5 Mei 2010. Selanjutnya masa tenang selama tiga hari dan pencoblosan dilangsungkan pemilihan pada 9 Mei 2010.
"Setelah pengumuman ini, kami akan segera berkoordinasi dengan panitia pengawas pilkada untuk pengawasan pelaksanaan kampanye yang merupakan kewenangan Panwas," kata Ahmad Luthfi Nuriman.
Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang yang akan bersaing pada 9 Mei 2010 tersebut adalah pasangan Ahmad Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah dengan slogan "Tuntas". Ahmad Taufik Nuriman yang saat ini merupakan Bupati Serang (incumbent) tersebut didukung tujuh partai Politik pemenang pemilu yakni Partai Golkar dengan 10 kursi di DPRD Kabupaten, Demokrat 8 kursi, Hanura 4 kursi, PKS 5 kursi, PPP 3 kursi, PDIP 4 kursi dan PKPI satu kursi di DPRD Kabupaten Serang.
Kemudian pasangan Andi Sudjadi (incumben Wakil Bupati Serang) -Sukeni dengan slogan "ASSIK" didukung partai Gerindra, PBB, PNBKI dan lima partai non parlemen yakni PPRN, PPPI,PPI, PDP dan PSI.
Sedangkan pasangan RA Syahbandar-Jahidi Sadiran didukung partai PAN dengan lima kursi di DPRD Kabupaten Serang dan PBR 3 kursi serta didukung enam partai non parlemen yakni PKB, PKNU, PPIB, dan Partai Buruh.
Sementara itu, Pilkada Kota Cilegon yang akan diselenggarakan dengan waktu yang sama yakni 9 Mei 2010 diikuti lima pasangan calon, tiga diantaranya dari unsur independen yakni pasangan Humaedi Husen-Faridatul Fauziah, Heldi Aguistian-Juher Arif dan pasangan Ahyadi Yusuf-Irfin Andalusianto.
Sedangkan pasangan calon yang diusung partai politik adalah Iman Ariadi-Edi Ariyadi (Partai Golkar, PKS, PAN, PDI-P, PBB dan PKNU) serta pasangan Ali Mujahidin-Sihabudin (Demokrat dan PPP). (Ant/OL-02)
Ayo Kita Perangi Plastik Oleh : H. Kliwon Suyoto (Tebing Tinggi)
PADA konsideran UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, antara lain disebutkan, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Pasal 1, butir 16).
Konsideran lainnya menyebutkan, penurunan kualitas lingkungan hidup antara lain disebabkan perusakan lingkungan hidup akibat tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1, butir 17). Salah satu di antaranya adalah kerusakan lingkungan akibat sampah non-organik (plastik).
Sampah plastik yang berbaur dengan tanah mengakibatkan daya serap air semakin berkurang, tanah yang subur berubah menjadi gersang. Perlu waktu yang lama (1000 tahun) agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sungguh waktu yang sangat lama, bahkan saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah.
Sampah plastik juga potensial menyumbat saluran air kotor, sehingga di beberapa kota besar, got tidak lagi berfungsi, ketika hujan datang, air menggenangi jalan, lalulintas menjadi macet, bahkan banjir menjadi ancaman. Sebagian sampah plastik terkadang dibakar, yang menimbulkan zat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di udara dan merusak oksigen.
Pertimbangan praktis dalam era modern telah membuat plastik menjadi dominan sebagai pilihan untuk pembungkus berbagai kemasan barang konsumsi masyarakat. Aneka snack atau jajanan anak, aneka barang kosmetik, shampo, krim anti nyamuk, aneka bumbu masakan, aneka sabun cuci, dikemas dengan plastik.
Pemerhati lingkungan memperkirakan setiap tahun ada 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik digunakan di dunia. Sumber lain memperkirakan setiap orang menghabiskan 170 kantong plastik setiap tahunnya, bahkan lebih dari 17 miliar kantong plastik dibagikan secara gratis oleh supermarket di seluruh dunia setiap tahunnya. Maklum, supermarket merupakan penyebar kantong plastik khususnya di kota besar.
Begitu juga di pasar, semua pedagang menggunakan kantong plastik, hanya sebagian kecil yang menggunakan kertas sebagai pembungkus, bahkan nyaris tidak ditemukan pedagang yang mengemas barang dagangannya dengan kemasan organik seperti dedaunan (jati, waru, pisang) yang diikat tali dari batang pisang yang sudah dikeringkan.
Gerakan Back to Basic
Di beberapa negara mulai dilarang penggunaan kantong plastik, bahkan Kenya dan Uganda secara resmi melarang penggunaan kantong plastik. Sementara di Filipina, Australia, Hongkong, Taiwan, Irlandia, Skotlandia, Prancis, Swedia, Finlandia, Denmark, Jerman, Swiss, Tanzania, Bangladesh, dan Afrika Selatan penggunaan kantong plastik sudah mulai dikurangi.
Singapura, sejak April 2007 dikampanyekan gerakan "Bring Your Own Bag" (bawa langsung kantong anda sendiri), yang diprakarsai oleh The National Environment Agency (NEA). China juga telah mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) mengatasi kantong plastik. Reaksi yang telah disiapkan antara lain pelarangan penggunaan tas plastik di Departement Store. Para pembeli akan dikenakan bayaran untuk kantong plastik dan akan diberlakukan standardisasi produksi tas plastik. Lalu, bagaimana di Indonesia ?
Pemerintah Indonesia belum secara nyata membuat kebijakan terkait dengan "perang" terhadap plastik. Kalau pun ada beberapa komponen masyarakat yang terinspirasi dengan berbagai informasi tentang pelarangan penggunaan kantong plastik dari berbagai negara. Misalnya seperti dilakukan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB, menkampanyekan gerakan "memusuhi" kantong plastik, tetapi itu masih bersifat parsial, belum terpadu dan menyeluruh.
Salah satu hal yang mungkin dilakukan untuk "memerangi" penggunaan plastik, adalah melakukan gerakan "back to basic." Mengembalikan budaya penggunaan plastik kepada penggunaan pembungkus organik, daun pisang, daun jati, daun waru dapat dibudidayakan sebagai pembungkus di pasar. Begitu juga tali dari batang pisang, kembali digunakan sebagai pengganti tali plastik yang disebut rafia. Singkatnya, pasar tradisional tidak diperkenankan menggunakan kantong plastik dan tali plastik.
Jangan anggap enteng dengan pasar tradisional, karena peredaran kantong plastik paling besar jumlah di lokasi ini. Sebuah ilustrasi, seorang ibu ke pasar membeli tomat, cabe, bawang, sayuran, ikan, yang masing-masing dikemas dengan kantong plastik. Artinya, ada lima kantong plastik calon limbah non-organik. Belum lagi kalau diikuti dengan membeli menu sarapan pagi (lontong sayur), aneka kue dan sebagainya.
Dengan gerakan "back to basic," si Ibu tidak lagi membawa sejumlah sampah plastik. Daun jati, dapat digunakan untuk membungkus cabe, bawang, tomat, sayuran, bahkan ikan. Mungkin hanya lontong sayur saja yang masih perlu pembungkus plastik, sehingga telah terjadi pengurangan jumlah plastik yang digunakan sebagai pembungkus, yang kemudian menjadi sampah. Lalu, bagaimana dengan pasar modern ?
Gerakan "back to basic" masih mungkin dilakukan dengan mempersiapkan kantong berbahan non-plastik, misalnya dari kertas karton. Bukankah semen dengan berat 50 kg dapat dikemas dengan kertas, mengapa barang belanjaan di pasar modern tidak menggunakan kantong berbahan kertas seperti di Singapura dan sejumlah negara yang care terhadap bahaya limbah plastik. Demikian juga dengan kemasan makanan dan minuman, dapat menggunakan kertas berbalut lilin yang steril dan bebas dari unsur plastik.
Implementasikan UU 32 Tahun 2009
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sebenarnya dapat dijadikan "payung" untuk mengimplementasikan gerakan "memerangi" plastik. Apalagi setelah era otonomi daerah, yang memungkinkan para Kepala Daerah, minimal Pemkab dan Pemko untuk berlomba-lomba mengimplementasikan gerakan "memerangi" plastik ini. Caranya, terbitkan Peraturan Daerah yang melarang penggunaan kantong dan tali plastik sebagai kemasan aneka barang di pasar tradisional.
Kalau hal ini dilakukan, akan terbuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat papan bawah, yaitu mencari daun pisang, jati atau waru, serta membuat tali dari batang pisang untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional. Memang, ada konsekuensinya, yaitu kemungkinan "bangkrutnya" industri kantong dan tali plastik, sehingga perlu dipikirkan alternatif produk baru untuk kelanjutan usahanya.
Terkait dengan hal ini, ada beberapa pasal pada UU 32 Tahun 2009 yang dapat dijadikan rujukan untuk menerbitkan Perda. Misalnya, Pasal 53 Ayat (1), yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."
Demikian juga Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Bahkan UU 32 Tahun 2009 juga memuat sanksi pidana berupa hukum penjara dan denda bagi siapa saja yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Oleh karena itu, sangat diharapkan agar sejumlah Pemda dengan kekuatan semangat Otonomi Daerah memanfaatkan UU 32 Tahun 2009 sebagai payung, kemudian menelorkan kebijakan lokal (daerah) dalam bentuk Peraturan Daerah, yang berorientasi pada upaya "memerangi" plastik. Siapa yang akan memulai? Tentu sangat tergantung bagaimana visi dan misi seorang pemimpin (Bupati atau Walikota) di masing-masing daerah. Tetapi, harus disadari, bahwa limbah plastik sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan hidup. Yuk, kita hentikan bersahabat dengan plastik, Semoga..!! (*)
Konsideran lainnya menyebutkan, penurunan kualitas lingkungan hidup antara lain disebabkan perusakan lingkungan hidup akibat tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1, butir 17). Salah satu di antaranya adalah kerusakan lingkungan akibat sampah non-organik (plastik).
Sampah plastik yang berbaur dengan tanah mengakibatkan daya serap air semakin berkurang, tanah yang subur berubah menjadi gersang. Perlu waktu yang lama (1000 tahun) agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sungguh waktu yang sangat lama, bahkan saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah.
Sampah plastik juga potensial menyumbat saluran air kotor, sehingga di beberapa kota besar, got tidak lagi berfungsi, ketika hujan datang, air menggenangi jalan, lalulintas menjadi macet, bahkan banjir menjadi ancaman. Sebagian sampah plastik terkadang dibakar, yang menimbulkan zat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di udara dan merusak oksigen.
Pertimbangan praktis dalam era modern telah membuat plastik menjadi dominan sebagai pilihan untuk pembungkus berbagai kemasan barang konsumsi masyarakat. Aneka snack atau jajanan anak, aneka barang kosmetik, shampo, krim anti nyamuk, aneka bumbu masakan, aneka sabun cuci, dikemas dengan plastik.
Pemerhati lingkungan memperkirakan setiap tahun ada 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik digunakan di dunia. Sumber lain memperkirakan setiap orang menghabiskan 170 kantong plastik setiap tahunnya, bahkan lebih dari 17 miliar kantong plastik dibagikan secara gratis oleh supermarket di seluruh dunia setiap tahunnya. Maklum, supermarket merupakan penyebar kantong plastik khususnya di kota besar.
Begitu juga di pasar, semua pedagang menggunakan kantong plastik, hanya sebagian kecil yang menggunakan kertas sebagai pembungkus, bahkan nyaris tidak ditemukan pedagang yang mengemas barang dagangannya dengan kemasan organik seperti dedaunan (jati, waru, pisang) yang diikat tali dari batang pisang yang sudah dikeringkan.
Gerakan Back to Basic
Di beberapa negara mulai dilarang penggunaan kantong plastik, bahkan Kenya dan Uganda secara resmi melarang penggunaan kantong plastik. Sementara di Filipina, Australia, Hongkong, Taiwan, Irlandia, Skotlandia, Prancis, Swedia, Finlandia, Denmark, Jerman, Swiss, Tanzania, Bangladesh, dan Afrika Selatan penggunaan kantong plastik sudah mulai dikurangi.
Singapura, sejak April 2007 dikampanyekan gerakan "Bring Your Own Bag" (bawa langsung kantong anda sendiri), yang diprakarsai oleh The National Environment Agency (NEA). China juga telah mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) mengatasi kantong plastik. Reaksi yang telah disiapkan antara lain pelarangan penggunaan tas plastik di Departement Store. Para pembeli akan dikenakan bayaran untuk kantong plastik dan akan diberlakukan standardisasi produksi tas plastik. Lalu, bagaimana di Indonesia ?
Pemerintah Indonesia belum secara nyata membuat kebijakan terkait dengan "perang" terhadap plastik. Kalau pun ada beberapa komponen masyarakat yang terinspirasi dengan berbagai informasi tentang pelarangan penggunaan kantong plastik dari berbagai negara. Misalnya seperti dilakukan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB, menkampanyekan gerakan "memusuhi" kantong plastik, tetapi itu masih bersifat parsial, belum terpadu dan menyeluruh.
Salah satu hal yang mungkin dilakukan untuk "memerangi" penggunaan plastik, adalah melakukan gerakan "back to basic." Mengembalikan budaya penggunaan plastik kepada penggunaan pembungkus organik, daun pisang, daun jati, daun waru dapat dibudidayakan sebagai pembungkus di pasar. Begitu juga tali dari batang pisang, kembali digunakan sebagai pengganti tali plastik yang disebut rafia. Singkatnya, pasar tradisional tidak diperkenankan menggunakan kantong plastik dan tali plastik.
Jangan anggap enteng dengan pasar tradisional, karena peredaran kantong plastik paling besar jumlah di lokasi ini. Sebuah ilustrasi, seorang ibu ke pasar membeli tomat, cabe, bawang, sayuran, ikan, yang masing-masing dikemas dengan kantong plastik. Artinya, ada lima kantong plastik calon limbah non-organik. Belum lagi kalau diikuti dengan membeli menu sarapan pagi (lontong sayur), aneka kue dan sebagainya.
Dengan gerakan "back to basic," si Ibu tidak lagi membawa sejumlah sampah plastik. Daun jati, dapat digunakan untuk membungkus cabe, bawang, tomat, sayuran, bahkan ikan. Mungkin hanya lontong sayur saja yang masih perlu pembungkus plastik, sehingga telah terjadi pengurangan jumlah plastik yang digunakan sebagai pembungkus, yang kemudian menjadi sampah. Lalu, bagaimana dengan pasar modern ?
Gerakan "back to basic" masih mungkin dilakukan dengan mempersiapkan kantong berbahan non-plastik, misalnya dari kertas karton. Bukankah semen dengan berat 50 kg dapat dikemas dengan kertas, mengapa barang belanjaan di pasar modern tidak menggunakan kantong berbahan kertas seperti di Singapura dan sejumlah negara yang care terhadap bahaya limbah plastik. Demikian juga dengan kemasan makanan dan minuman, dapat menggunakan kertas berbalut lilin yang steril dan bebas dari unsur plastik.
Implementasikan UU 32 Tahun 2009
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sebenarnya dapat dijadikan "payung" untuk mengimplementasikan gerakan "memerangi" plastik. Apalagi setelah era otonomi daerah, yang memungkinkan para Kepala Daerah, minimal Pemkab dan Pemko untuk berlomba-lomba mengimplementasikan gerakan "memerangi" plastik ini. Caranya, terbitkan Peraturan Daerah yang melarang penggunaan kantong dan tali plastik sebagai kemasan aneka barang di pasar tradisional.
Kalau hal ini dilakukan, akan terbuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat papan bawah, yaitu mencari daun pisang, jati atau waru, serta membuat tali dari batang pisang untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional. Memang, ada konsekuensinya, yaitu kemungkinan "bangkrutnya" industri kantong dan tali plastik, sehingga perlu dipikirkan alternatif produk baru untuk kelanjutan usahanya.
Terkait dengan hal ini, ada beberapa pasal pada UU 32 Tahun 2009 yang dapat dijadikan rujukan untuk menerbitkan Perda. Misalnya, Pasal 53 Ayat (1), yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."
Demikian juga Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Bahkan UU 32 Tahun 2009 juga memuat sanksi pidana berupa hukum penjara dan denda bagi siapa saja yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Oleh karena itu, sangat diharapkan agar sejumlah Pemda dengan kekuatan semangat Otonomi Daerah memanfaatkan UU 32 Tahun 2009 sebagai payung, kemudian menelorkan kebijakan lokal (daerah) dalam bentuk Peraturan Daerah, yang berorientasi pada upaya "memerangi" plastik. Siapa yang akan memulai? Tentu sangat tergantung bagaimana visi dan misi seorang pemimpin (Bupati atau Walikota) di masing-masing daerah. Tetapi, harus disadari, bahwa limbah plastik sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan hidup. Yuk, kita hentikan bersahabat dengan plastik, Semoga..!! (*)
Minggu, 21 Maret 2010
Memberangus Makelar Kasus Senin, 22 Maret 2010 00:01 WIB
KOMJEN Susno Duadji kembali menghebohkan publik. Pernyataan lantang mantan Kepala Bareskrim itu perihal makelar kasus di tubuh kepolisian membuat petinggi Polri berang dan meradang. Perkara yang dibeberkan Susno itu terkait dengan skandal kasus penggelapan pajak senilai Rp25 miliar. Kasus ini melibatkan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, yang kini berstatus terdakwa dan sedang disidangkan di PN Tangerang.
Berdasarkan penyidikan yang telah dan sedang dilakukan polisi, dari total dana Rp25 miliar di rekening Gayus, hanya Rp395 juta yang memenuhi unsur pidana. Sisanya yang semula diblokir polisi di kemudian hari dilepas blokirnya juga oleh polisi. Dana itulah yang kabarnya mengalir ke kantong sejumlah petinggi kepolisian dan para penyidik kasus tersebut. Tidak tanggung-tanggung, menurut dugaan Susno, dua perwira tinggi bintang satu turut menikmati uang itu.
Mereka adalah Brigjen Edmon Ilyas, yang sekarang menjabat Kapolda Lampung, dan Brigjen Raja Erizman, yang kini menduduki posisi Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.
Susno tentu tidak asal menuding. Orang sekelas Susno, perwira tinggi polisi bintang tiga, tentu tahu dan paham benar perbedaan antara fitnah dan indikasi adanya pelanggaran hukum beserta konsekuensinya. Makelar kasus atau mafia hukum dan sejenisnya bukanlah perkara baru. Akan tetapi, inilah persoalan yang bisa dirasakan, namun selalu tidak diakui, dan amat sulit untuk dibongkar. Padahal, pembusukan hukum di Republik ini akan terus terjadi salah satunya karena adanya permufakatan jahat antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang ingin mengangkangi peraturan.
Hukum di negeri ini busuk karena keadilan dapat diperjualbelikan. Itu sebabnya, semua lembaga penegak hukum di negeri ini terkenal korup. Itu pula yang membuat Indonesia memperoleh predikat negara terkorup se-Asia Pasifik menurut versi terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Dalam konteks itu, persoalan tidak boleh difokuskan kepada sosok Susno dan mencari 'motifnya', seperti mengapa baru sekarang dia mengungkapkan makelar kasus di kepolisian.
'Nyanyian' Susno itu justru hendaknya menjadi pemicu semua lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk introspeksi dan berbenah diri. Karena itu, apa yang dibeberkan Susno seharusnya direspons secara positif dan kreatif, bukan reaktif dan negatif. Bukan pula, justru memperuncing pertikaian internal di lingkungan Polri. Langkah yang diambil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yaitu mendorong KPK untuk segera menyelidiki makelar kasus di jajaran Polri, merupakan salah satu bentuk respons yang positif.
Sukses tidaknya pemberantasan mafia hukum sangat bergantung kepada keberanian Polri untuk mereformasi diri sendiri, termasuk menindak dan membersihkan jajaran mereka. Hal yang selalu digaungkan, tetapi masih jauh panggang dari api dalam kenyataan. Tanpa komitmen nyata membersihkan diri sendiri, upaya memberangus makelar kasus sebagai bagian dari reformasi di tubuh Polri hanya akan mati suri karena terkekang oleh arogansi institusi.
Berdasarkan penyidikan yang telah dan sedang dilakukan polisi, dari total dana Rp25 miliar di rekening Gayus, hanya Rp395 juta yang memenuhi unsur pidana. Sisanya yang semula diblokir polisi di kemudian hari dilepas blokirnya juga oleh polisi. Dana itulah yang kabarnya mengalir ke kantong sejumlah petinggi kepolisian dan para penyidik kasus tersebut. Tidak tanggung-tanggung, menurut dugaan Susno, dua perwira tinggi bintang satu turut menikmati uang itu.
Mereka adalah Brigjen Edmon Ilyas, yang sekarang menjabat Kapolda Lampung, dan Brigjen Raja Erizman, yang kini menduduki posisi Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.
Susno tentu tidak asal menuding. Orang sekelas Susno, perwira tinggi polisi bintang tiga, tentu tahu dan paham benar perbedaan antara fitnah dan indikasi adanya pelanggaran hukum beserta konsekuensinya. Makelar kasus atau mafia hukum dan sejenisnya bukanlah perkara baru. Akan tetapi, inilah persoalan yang bisa dirasakan, namun selalu tidak diakui, dan amat sulit untuk dibongkar. Padahal, pembusukan hukum di Republik ini akan terus terjadi salah satunya karena adanya permufakatan jahat antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang ingin mengangkangi peraturan.
Hukum di negeri ini busuk karena keadilan dapat diperjualbelikan. Itu sebabnya, semua lembaga penegak hukum di negeri ini terkenal korup. Itu pula yang membuat Indonesia memperoleh predikat negara terkorup se-Asia Pasifik menurut versi terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Dalam konteks itu, persoalan tidak boleh difokuskan kepada sosok Susno dan mencari 'motifnya', seperti mengapa baru sekarang dia mengungkapkan makelar kasus di kepolisian.
'Nyanyian' Susno itu justru hendaknya menjadi pemicu semua lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk introspeksi dan berbenah diri. Karena itu, apa yang dibeberkan Susno seharusnya direspons secara positif dan kreatif, bukan reaktif dan negatif. Bukan pula, justru memperuncing pertikaian internal di lingkungan Polri. Langkah yang diambil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yaitu mendorong KPK untuk segera menyelidiki makelar kasus di jajaran Polri, merupakan salah satu bentuk respons yang positif.
Sukses tidaknya pemberantasan mafia hukum sangat bergantung kepada keberanian Polri untuk mereformasi diri sendiri, termasuk menindak dan membersihkan jajaran mereka. Hal yang selalu digaungkan, tetapi masih jauh panggang dari api dalam kenyataan. Tanpa komitmen nyata membersihkan diri sendiri, upaya memberangus makelar kasus sebagai bagian dari reformasi di tubuh Polri hanya akan mati suri karena terkekang oleh arogansi institusi.
Minggu, 28 Februari 2010
Kasus Bank Century Masyarakat Diminta Jujur Nilai Boediono dan Sri Mulyani
JAKARTA--MI: Ekonom dari Ekonit, Hendri Saparini, mengajak masyarakat menilai dengan jujur apakah rekam jejak kinerja Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani benar-benar berkilau, sebagaimana yang didengung-dengungkan sebagai orang yang bersih dan reformis.
"Marilah kita menilai dengan jujur. Apakah rekam jejak kinerja Boediono dan Sri Mulyani memang benar-benar kinclong atau sebaliknya ," kata Hendri Saparini dalam diskusi Memprediksi rekomendasi akhir pansus di Rumah Perubahan Jakarta, Minggu (28/2).
Menurut Hendri, pada detik-detik terakhir mejelang paripurna DPR soal kasus Bank Century, selain dilakukan lobi-lobi politik juga ada upaya membalikkan kesimpulan pansus yang menyalahkan kebijakan bailout Century dengan menyederhanakan alasan bahwa ada kelompok yang ingin melengserkan Boediono-Sri Mulyani.
Sementara itu, katanya, figur Boediono dan Sri Mulyani digambarkan sebagai sosok yang bersih, yang ingin mereformasi birokrasi dan mengelola ekonomi dengan baik.
Citra bersih dan reformis tersebut, ujar Hendri, telah didegung-degungkan dan digunakan untuk memporak-porandakan temuan Pansus dalam kasus Century.
Pansus, katanya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada telah mengindikasikan Boediono dan Sri Mulyani melakukan pelanggaran hukum dan kebijakan untuk memuluskan kebijakan bailout Bank Century. "Mungkin benar keduanya (Boediono-Sri Mulyani) tidak menerima uang, tetapi sangat mungkin akan mendapatkan keuntungan non-finansial dari kebijakannya tersebut," kata Hendri dengan nada tinggi.
Menurut Hendri, cerita yang terus diulang-ulang yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani adalah sosok yang bersih dan reformis merupakan senjata pamungkas dari pemerintah untuk bisa bertahan. Hal itu juga sebagai upaya kelompok pendukung Boediono-Sri Mulyani untuk mempertahankan paradigma.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah Boediono dan Sri Mulyani kinerjanya sangat luar biasa sehingga pelanggaran dalam kebijakan publik harus dimaklumi," kata Hendry.
Menurut Hendri, saat Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia telah ikut menelorkan kebijakan BLBI yang merugikan anggaran negara paling tidak selama 30 tahun. Sementara itu saat menjadi Menkeu, Boediono telah membiarkan terjadinya privatisasi dan mengeluarkan kebijakan release and discharge yang merugikan negara.
"Saat menjadi Menko Perekonomian, kebijakan yang diambil Boediono telah mengabaikan sektor riil," kata Hendri.
Sementara itu, kinerja Menkeu Sri Mulyani, menurut Hendri, sebelum kesalahan kebijakan dalam kasus Bank Century terbuka, tidak sekinclong citra yang diciptakan. "Tugas utama Sri Mulyani sebagai Menkeu adalah mengelola APBN. Apa yang terjadi selama lima tahun APBN naik hampir tiga kali lipat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak juga meningkat," kata Hendri.
Sementara, pengelolaan belanja APBN masih sangat lemah sehingga realisasinya menumpuk di belakang, sehingga mengurangi kemampuan stimulusnya. "Kelemahan ini akhirnya menghasilkan SILPA yang besar. Di sisi lain selama Sri Mulyani menjadi Menkeu APBN semakin dibiayai dengan high cost debt," kata Hendri.
Hendri menjelaskan SBN bruto yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp32 triliun, terus meningkat dan tahun ini hampir mencapai Rp180 triliun.
Dengan rekam jejak seperti itu, apakah pantas kinerja Boediono dan Sri Mulyani dibilang sukses dan kinclong, ujarnya. "Dengan track record di atas, apakah layak untuk dikatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah berhasil mengelola ekonomi Indonesia dengan baik," kata Hendri. (Ant/OL-03)
"Marilah kita menilai dengan jujur. Apakah rekam jejak kinerja Boediono dan Sri Mulyani memang benar-benar kinclong atau sebaliknya ," kata Hendri Saparini dalam diskusi Memprediksi rekomendasi akhir pansus di Rumah Perubahan Jakarta, Minggu (28/2).
Menurut Hendri, pada detik-detik terakhir mejelang paripurna DPR soal kasus Bank Century, selain dilakukan lobi-lobi politik juga ada upaya membalikkan kesimpulan pansus yang menyalahkan kebijakan bailout Century dengan menyederhanakan alasan bahwa ada kelompok yang ingin melengserkan Boediono-Sri Mulyani.
Sementara itu, katanya, figur Boediono dan Sri Mulyani digambarkan sebagai sosok yang bersih, yang ingin mereformasi birokrasi dan mengelola ekonomi dengan baik.
Citra bersih dan reformis tersebut, ujar Hendri, telah didegung-degungkan dan digunakan untuk memporak-porandakan temuan Pansus dalam kasus Century.
Pansus, katanya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada telah mengindikasikan Boediono dan Sri Mulyani melakukan pelanggaran hukum dan kebijakan untuk memuluskan kebijakan bailout Bank Century. "Mungkin benar keduanya (Boediono-Sri Mulyani) tidak menerima uang, tetapi sangat mungkin akan mendapatkan keuntungan non-finansial dari kebijakannya tersebut," kata Hendri dengan nada tinggi.
Menurut Hendri, cerita yang terus diulang-ulang yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani adalah sosok yang bersih dan reformis merupakan senjata pamungkas dari pemerintah untuk bisa bertahan. Hal itu juga sebagai upaya kelompok pendukung Boediono-Sri Mulyani untuk mempertahankan paradigma.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah Boediono dan Sri Mulyani kinerjanya sangat luar biasa sehingga pelanggaran dalam kebijakan publik harus dimaklumi," kata Hendry.
Menurut Hendri, saat Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia telah ikut menelorkan kebijakan BLBI yang merugikan anggaran negara paling tidak selama 30 tahun. Sementara itu saat menjadi Menkeu, Boediono telah membiarkan terjadinya privatisasi dan mengeluarkan kebijakan release and discharge yang merugikan negara.
"Saat menjadi Menko Perekonomian, kebijakan yang diambil Boediono telah mengabaikan sektor riil," kata Hendri.
Sementara itu, kinerja Menkeu Sri Mulyani, menurut Hendri, sebelum kesalahan kebijakan dalam kasus Bank Century terbuka, tidak sekinclong citra yang diciptakan. "Tugas utama Sri Mulyani sebagai Menkeu adalah mengelola APBN. Apa yang terjadi selama lima tahun APBN naik hampir tiga kali lipat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak juga meningkat," kata Hendri.
Sementara, pengelolaan belanja APBN masih sangat lemah sehingga realisasinya menumpuk di belakang, sehingga mengurangi kemampuan stimulusnya. "Kelemahan ini akhirnya menghasilkan SILPA yang besar. Di sisi lain selama Sri Mulyani menjadi Menkeu APBN semakin dibiayai dengan high cost debt," kata Hendri.
Hendri menjelaskan SBN bruto yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp32 triliun, terus meningkat dan tahun ini hampir mencapai Rp180 triliun.
Dengan rekam jejak seperti itu, apakah pantas kinerja Boediono dan Sri Mulyani dibilang sukses dan kinclong, ujarnya. "Dengan track record di atas, apakah layak untuk dikatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah berhasil mengelola ekonomi Indonesia dengan baik," kata Hendri. (Ant/OL-03)
Massa SBY Konsolidasi
PIHAK Istana tidak mau kecolongan lagi. Setelah Partai Demokrat gagal menjinakkan partai-partai koalisi di tingkat pansus, Istana melancarkan dua jurus sekaligus. Hal itu yakni gerilya lobi staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan gerakan massa.
Gerilya lobi dan gerakan massa semakin intensif dilakukan untuk menyambut rapat paripurna DPR pada 2 dan 3 Maret. Itulah rapat yang menentukan apakah hasil penyelidikan Pansus Angket Bank Century menjadi keputusan resmi dewan. Dalam rapat pleno terakhir pansus, sebanyak empat fraksi termasuk dua fraksi dari partai koalisi menyebut Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Adapun gerilya lobi dan gerakan massa itu bertujuan agar dua nama itu tidak disebutkan dalam pemandangan fraksi-fraksi di rapat paripurna. Ada dua staf khusus yang gencar bergerilya, yaitu Andi Arief dan Velix Wanggai. Tugas mereka ialah menemui tokoh politik seperti Pramono Anung, Syafii Maarif, Akbar Tandjung, dan Amien Rais.
Akan tetapi, gerilya lobi tak kunjung menunjukkan tanda-tanda menuai kesuksesan sehingga Istana menggunakan gerakan massa. Presiden Yudhoyono, misalnya. Dalam dua pekan terakhir ia menghadiri zikir nasional di Lapangan Monas Jakarta.
Apel akbar
Tidak cukup zikir nasional. Ribuan pendukung SBY pun menggelar apel akbar di Senayan, kemarin. Apel bertajuk Kebulatan Tekad Mendukung SBY-Boediono 2014 itu diselenggarakan beberapa ormas dan relawan pendukung Partai Demokrat. Mereka, antara lain, Barisan Indonesia (Barindo), Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Komunikasi Kader Demokrat (FKKD), Generasi Muda Demokrat (GMD), dan Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI).
Sebagian besar massa mengenakan kaus putih biru bertuliskan 'SBY-Boediono mendukung SBY-Boediono hingga 2014'. Apel akbar yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga dimeriahkan orasi dari tiap ormas di atas panggung berukuran besar di tengah lapangan. "Kita sebagai pendukung SBY-Boediono harus tetap solid," kata salah seorang orator.
Orator lainnya menyoroti kasus Century. "Kita berkumpul di sini karena 'bailout' Century. 'Bailout' itu bukan perampokan, tapi untuk menyelamatkan Indonesia," katanya.
Anggota Pansus Angket Bank Century Akbar Faisal di Jakarta, kemarin, menyatakan pemerintah memperlihatkan kepanikan secara terbuka sehingga melakukan segala cara untuk menutupinya.
Jika massa pendukung SBY-Boediono turun ke jalan pada 2 dan 3 Maret, itu berarti mereka akan berhadapan dengan massa yang menghendaki dua nama itu disebut. Massa kontra berasal dari berbagai elemen masyarakat.
Sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengingatkan adanya potensi konflik horizontal. "Potensi konflik pasti ada. Oleh sebab itu, pihak kepolisian harus melakukan antisipasi sejak awal. Jangan sampai kelompok-kelompok yang bertentangan ini bertemu dan berkonfrontasi," katanya
Gerilya lobi dan gerakan massa semakin intensif dilakukan untuk menyambut rapat paripurna DPR pada 2 dan 3 Maret. Itulah rapat yang menentukan apakah hasil penyelidikan Pansus Angket Bank Century menjadi keputusan resmi dewan. Dalam rapat pleno terakhir pansus, sebanyak empat fraksi termasuk dua fraksi dari partai koalisi menyebut Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Adapun gerilya lobi dan gerakan massa itu bertujuan agar dua nama itu tidak disebutkan dalam pemandangan fraksi-fraksi di rapat paripurna. Ada dua staf khusus yang gencar bergerilya, yaitu Andi Arief dan Velix Wanggai. Tugas mereka ialah menemui tokoh politik seperti Pramono Anung, Syafii Maarif, Akbar Tandjung, dan Amien Rais.
Akan tetapi, gerilya lobi tak kunjung menunjukkan tanda-tanda menuai kesuksesan sehingga Istana menggunakan gerakan massa. Presiden Yudhoyono, misalnya. Dalam dua pekan terakhir ia menghadiri zikir nasional di Lapangan Monas Jakarta.
Apel akbar
Tidak cukup zikir nasional. Ribuan pendukung SBY pun menggelar apel akbar di Senayan, kemarin. Apel bertajuk Kebulatan Tekad Mendukung SBY-Boediono 2014 itu diselenggarakan beberapa ormas dan relawan pendukung Partai Demokrat. Mereka, antara lain, Barisan Indonesia (Barindo), Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Komunikasi Kader Demokrat (FKKD), Generasi Muda Demokrat (GMD), dan Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI).
Sebagian besar massa mengenakan kaus putih biru bertuliskan 'SBY-Boediono mendukung SBY-Boediono hingga 2014'. Apel akbar yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga dimeriahkan orasi dari tiap ormas di atas panggung berukuran besar di tengah lapangan. "Kita sebagai pendukung SBY-Boediono harus tetap solid," kata salah seorang orator.
Orator lainnya menyoroti kasus Century. "Kita berkumpul di sini karena 'bailout' Century. 'Bailout' itu bukan perampokan, tapi untuk menyelamatkan Indonesia," katanya.
Anggota Pansus Angket Bank Century Akbar Faisal di Jakarta, kemarin, menyatakan pemerintah memperlihatkan kepanikan secara terbuka sehingga melakukan segala cara untuk menutupinya.
Jika massa pendukung SBY-Boediono turun ke jalan pada 2 dan 3 Maret, itu berarti mereka akan berhadapan dengan massa yang menghendaki dua nama itu disebut. Massa kontra berasal dari berbagai elemen masyarakat.
Sosiolog Thamrin Amal Tomagola mengingatkan adanya potensi konflik horizontal. "Potensi konflik pasti ada. Oleh sebab itu, pihak kepolisian harus melakukan antisipasi sejak awal. Jangan sampai kelompok-kelompok yang bertentangan ini bertemu dan berkonfrontasi," katanya
Kamis, 25 Februari 2010
Dukungan Gerindra Merubah Total Peta Koalisi
Komposisi kursi parpol di DPR:
Demokrat : 150
Golkar : 107
PDIP : 95
PKS : 57
PAN : 43
PPP : 37
PKB : 27
Gerindra : 26
Hanura : 18
Pada saat Golkar & PKS terus mengambil posisi berseberangan dengan koalisi, mereka berhitung bahwa tanpa mereka koalisi akan menjadi minoritas dengan hanya 257 kursi (PD+PAN+PPP+PKB) dari total 560 kursi atau 46%. Dengan begitu mereka sangat confident bahwa SBY tidak akan berani mengeluarkan mereka dari koalisi.
Yang sama sekali tidak mereka duga, pada saat injury time Gerindra berubah 180 derajat. Indikator2 lainpun menunjukkan adanya hubungan yang lebih intens antara SBY dengan PS. Dengan masuknya Gerindra dalam koalisi (minus Golkar & PKS) maka jumlah kursi koalisi menjadi 283 kursi atau 50,5%. Walaupun hanya pas-pasan tapi sudah menjadi mayoritas.
Dengan perubahan peta ini maka bekal SBY untuk melakukan perubahan koalisi menjadi semakin besar yaitu dengan mendepak Golkar & PKS dan menggantinya dengan Gerindra. Ujian terakhir bagi kesetiaan parpol koalisi ada pada rapat pleno kesimpulan akhir pansus & rapat paripurna. Apabila PG & PKS tetap mengambil sikap beroposisi, maka itulah batas toleransi bagi mereka.
Kalau menurut ane, Golkar akan tetap pada pendirian mereka karena kepentingan pribadi ARB. ARB kelihatannya sudah kalap dan sudah tidak lagi memikirkan tentang partainya. Pokoknya kepentingannya untuk menggeser SMI sudah harga mati. Nah yang menarik untuk dilihat adalah PKS, karena partai ini sudah terkenal suka bluffing untuk mendapatkan tambahan kursi dalam pemerintahan. Akankah PKS terus pada pandangannya dan siap untuk ditendang dari koalisi ataukah mereka akan merubah pandangannya demi tetap berada dalam kekuasaan?
Itulah politik, pada saat injury time 26 kursi pun sangat menentukan. Ayo rekan2 DFer dipersilahkan memberikan analisa2nya
Demokrat : 150
Golkar : 107
PDIP : 95
PKS : 57
PAN : 43
PPP : 37
PKB : 27
Gerindra : 26
Hanura : 18
Pada saat Golkar & PKS terus mengambil posisi berseberangan dengan koalisi, mereka berhitung bahwa tanpa mereka koalisi akan menjadi minoritas dengan hanya 257 kursi (PD+PAN+PPP+PKB) dari total 560 kursi atau 46%. Dengan begitu mereka sangat confident bahwa SBY tidak akan berani mengeluarkan mereka dari koalisi.
Yang sama sekali tidak mereka duga, pada saat injury time Gerindra berubah 180 derajat. Indikator2 lainpun menunjukkan adanya hubungan yang lebih intens antara SBY dengan PS. Dengan masuknya Gerindra dalam koalisi (minus Golkar & PKS) maka jumlah kursi koalisi menjadi 283 kursi atau 50,5%. Walaupun hanya pas-pasan tapi sudah menjadi mayoritas.
Dengan perubahan peta ini maka bekal SBY untuk melakukan perubahan koalisi menjadi semakin besar yaitu dengan mendepak Golkar & PKS dan menggantinya dengan Gerindra. Ujian terakhir bagi kesetiaan parpol koalisi ada pada rapat pleno kesimpulan akhir pansus & rapat paripurna. Apabila PG & PKS tetap mengambil sikap beroposisi, maka itulah batas toleransi bagi mereka.
Kalau menurut ane, Golkar akan tetap pada pendirian mereka karena kepentingan pribadi ARB. ARB kelihatannya sudah kalap dan sudah tidak lagi memikirkan tentang partainya. Pokoknya kepentingannya untuk menggeser SMI sudah harga mati. Nah yang menarik untuk dilihat adalah PKS, karena partai ini sudah terkenal suka bluffing untuk mendapatkan tambahan kursi dalam pemerintahan. Akankah PKS terus pada pandangannya dan siap untuk ditendang dari koalisi ataukah mereka akan merubah pandangannya demi tetap berada dalam kekuasaan?
Itulah politik, pada saat injury time 26 kursi pun sangat menentukan. Ayo rekan2 DFer dipersilahkan memberikan analisa2nya
Senin, 22 Februari 2010
Arus Balik Politik Pencitraan
oleh : Didik Supriyanto - detikNews Selasa, 23/02/2010 08:44 WIB
Jakarta - SBY dan PD yang mengedepankan politik pencitraan, menghadapi kenyataan pahit. Media kini dipakai oleh partai-partai koalisi untuk merusak skenario politik penyelesaian skandal Bank Century.
Menjelang akhir kerja Pansus Bank Century, intensitas politik kian tinggi. Senin (22/02/2010) lalu, Presiden SBY berencana mengumpulkan pimpinan partai koalisi di Cikeas.
Namun tanpa alasan jelas, pertemuan tersebut dibatalkan.
Partai Demokrat (PD) menyatakan, pembatalan terjadi karena tidak semua mitra koalisi bisa datang. Namun, keterangan ini dibantah partai-partai non-PD. Mereka berterus terang, pihaknya tak mungkin menolak permintaan SBY untuk bertemu. Pertemuan tersebut batal karena telah terendus oleh pers.
Jika benar, bahwa batalnya pertemuan tersebut lebih karena sikap SBY yang tidak ingin pertemuan diketahui pers, maka jelas sekali, SBY tetap berusaha menjaga reputasi politik dirinya. Sebab, bagaimanapun, pertemuan tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk transaksi politik tingkat tinggi, semata demi mengamankan kepentingan politik SBY.
Gencarnya peberitaan tentang sepak terjang politisi dalam menghadapi kasus Bank Century, membuat rakyat tahu bagaimana para politisi bermain dan bertransaksi. Para politisi pun seakan-akan berada dalam satu panggung sandiwara, rakyat menjadi penonton dengan segala macam persepsi dan penilaiannya.
Tak ada laku politik yang tidak ketahuan, karena partai-partai koalisi menyadari, SBY dan PD berkeras mempertahankan citra diri. Oleh karena itu berbagai macam manuver dan lobi-lobi, yang mestinya berlangsung tertutup, kemudian dibeberkan partai-partai politik lain yang tidak sejalan dengan SBY dan PD, baik dengan keterangan resmi, maupun penyebaran informasi diam-diam kepada media.
Hal ini menunjukkan, bahwa politik pencitraan yang menjadi andalan SBY dan PD dalam
meraih dukungan suara rakyat melalui pemilu, kini pada periode pascapemilu, justru menjadi titik lemah.
SBY dan PD yang dulu gencar melakukan kampanye pencitraan melalui media, dengan dukungan dana nyaris tak terbatas, kini, harus menghadapi kenyataan pahit: media tidak bisa dipakainya lagi mempertahankan citra dirinya. Upaya berakali-kali untuk menunjukkan dirinya sebagai korban, pihak yang dizalimi, justru jadi bahan ketawaan media.
Yang terjadi kemudian, partai-partai koalisi yang tidak sepaham dengannya, memakai media untuk menghindar, menekan dan bahkan melawan kemauannya. Semua skenario politik yang disiapkan untuk menekuk partai-partai koalisi, seakan berantakan di jalan, karena skenario tersebut dibeberkan ke media, dan media kemudian memaknai sebagai upaya transaksi politik. Padahal SBY dan PD tidak menginginkan pihaknya dicitrakan seperti itu.
Tidak diketahui, bagaimana saran para konsultan media, dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang terlihat adalah, juru bicara gagap bicara; gerak cepat staf khusus menimbulkan tawa, dan; teriakan ancaman fungsionaris PD hanya dianggap angin lalu. Apapun putusan Pansus Bank Century, pemulihan citra diri SBY dan PD menjadi pekerjaan berat nantinya. Tapi bagi konsultan politik, inilah proyek besar.
* Didik Supriyanto, wartawan detikcom yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem
Jakarta - SBY dan PD yang mengedepankan politik pencitraan, menghadapi kenyataan pahit. Media kini dipakai oleh partai-partai koalisi untuk merusak skenario politik penyelesaian skandal Bank Century.
Menjelang akhir kerja Pansus Bank Century, intensitas politik kian tinggi. Senin (22/02/2010) lalu, Presiden SBY berencana mengumpulkan pimpinan partai koalisi di Cikeas.
Namun tanpa alasan jelas, pertemuan tersebut dibatalkan.
Partai Demokrat (PD) menyatakan, pembatalan terjadi karena tidak semua mitra koalisi bisa datang. Namun, keterangan ini dibantah partai-partai non-PD. Mereka berterus terang, pihaknya tak mungkin menolak permintaan SBY untuk bertemu. Pertemuan tersebut batal karena telah terendus oleh pers.
Jika benar, bahwa batalnya pertemuan tersebut lebih karena sikap SBY yang tidak ingin pertemuan diketahui pers, maka jelas sekali, SBY tetap berusaha menjaga reputasi politik dirinya. Sebab, bagaimanapun, pertemuan tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk transaksi politik tingkat tinggi, semata demi mengamankan kepentingan politik SBY.
Gencarnya peberitaan tentang sepak terjang politisi dalam menghadapi kasus Bank Century, membuat rakyat tahu bagaimana para politisi bermain dan bertransaksi. Para politisi pun seakan-akan berada dalam satu panggung sandiwara, rakyat menjadi penonton dengan segala macam persepsi dan penilaiannya.
Tak ada laku politik yang tidak ketahuan, karena partai-partai koalisi menyadari, SBY dan PD berkeras mempertahankan citra diri. Oleh karena itu berbagai macam manuver dan lobi-lobi, yang mestinya berlangsung tertutup, kemudian dibeberkan partai-partai politik lain yang tidak sejalan dengan SBY dan PD, baik dengan keterangan resmi, maupun penyebaran informasi diam-diam kepada media.
Hal ini menunjukkan, bahwa politik pencitraan yang menjadi andalan SBY dan PD dalam
meraih dukungan suara rakyat melalui pemilu, kini pada periode pascapemilu, justru menjadi titik lemah.
SBY dan PD yang dulu gencar melakukan kampanye pencitraan melalui media, dengan dukungan dana nyaris tak terbatas, kini, harus menghadapi kenyataan pahit: media tidak bisa dipakainya lagi mempertahankan citra dirinya. Upaya berakali-kali untuk menunjukkan dirinya sebagai korban, pihak yang dizalimi, justru jadi bahan ketawaan media.
Yang terjadi kemudian, partai-partai koalisi yang tidak sepaham dengannya, memakai media untuk menghindar, menekan dan bahkan melawan kemauannya. Semua skenario politik yang disiapkan untuk menekuk partai-partai koalisi, seakan berantakan di jalan, karena skenario tersebut dibeberkan ke media, dan media kemudian memaknai sebagai upaya transaksi politik. Padahal SBY dan PD tidak menginginkan pihaknya dicitrakan seperti itu.
Tidak diketahui, bagaimana saran para konsultan media, dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang terlihat adalah, juru bicara gagap bicara; gerak cepat staf khusus menimbulkan tawa, dan; teriakan ancaman fungsionaris PD hanya dianggap angin lalu. Apapun putusan Pansus Bank Century, pemulihan citra diri SBY dan PD menjadi pekerjaan berat nantinya. Tapi bagi konsultan politik, inilah proyek besar.
* Didik Supriyanto, wartawan detikcom yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem
Selasa, 09 Februari 2010
Satu Survei Klaim Theo Sambuaga Favorit Calon Gubernur Sulut Rabu,
10 Februari 2010
JAKARTA--MI: Kelompok Studi Indobisa Barometer yang telah tiga kali melakukan survei investigatif menjelang pemilu kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan figur Theo L Sambuaga merupakan calon gubernur paling favorit di mata pemilih di daerah itu.
"Mayoritas responden (lebih 70 persen) menghendaki kandidat yang relatif bersih, tak pernah berurusan dengan masalah-masalah hukum, terutama dugaan tindak pidana korupsi. Nama Theo Sambuaga merupakan kandidat yang dianggap paling layak memimpin Sulut periode 2010-2015," kata Hencky Luntungan, Direktur Eksekutif Indobisa Barometer, di Jakarta, Rabu (10/2). Pada survei tahap pertama (awal Desember 2009), posisi pertama masih dikuasai incumbent, yakni Sinyo Sarundajang (SS) dengan tingkat elektabilitas sekitar 50 persen, diikuti Elly Lasut (EL), Ramoy Luntungan (RL). Theo Leo Sambuaga (TLS) masih berada di luar lima besar.
"Namun, pada survei kedua di awal Januari 2010 lalu, nama Theo mendadak melonjak naik ke peringkat dua, menggeser EL ke posisi tiga. Posisi pertama diambil alih oleh RL. SS justru melorot ke peringkat empat. Muncul nama Olly Dondokambey (OD) di posisi kelima," ungkapnya.
Dari survei investigatif ketiga, pihak Indobisa Barometer menyimpulkan, TLS berhasil memimpin sebagai calon terfavorit dengan raihan tingkat elektabilitas hampir 50 persen, diikuti RL di
peringkat kedua, kemudian SS, EL, serta OD. "Sesuai hasil survei, diperkirakan mendekati pilkada, nama TLS berpotensi makin digandrungi rakyat, karena berbagai reputasinya di level nasional bahkan internasional yang semakin mendapat pengakuan, juga kontribusinya yang tak pernah digembar-gemborkan mendukung pembangunan Sulut selama ini," ujar Hencky Luntungan.
Ia juga menjelaskan, cara kerja Indobisa Barometer agak berbeda dengan lembaga survey lainnya. "Kami menyebutnya survey investigatif, karena tidak hanya mendasarkan kepada jawaban responden di questionaire, tapi kami juga melakukan diskusi dengan para pengamat, pengkajian atas suara-suara rakyat di berbagai media. Terutama pula, tidak ada yang tahu ketika tim kami turun lapangan, untuk menghindari sentuhan berbahaya dengan para kandidat atau tim sukses mereka," ungkap Hencky. (Ant/OL-04)
JAKARTA--MI: Kelompok Studi Indobisa Barometer yang telah tiga kali melakukan survei investigatif menjelang pemilu kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan figur Theo L Sambuaga merupakan calon gubernur paling favorit di mata pemilih di daerah itu.
"Mayoritas responden (lebih 70 persen) menghendaki kandidat yang relatif bersih, tak pernah berurusan dengan masalah-masalah hukum, terutama dugaan tindak pidana korupsi. Nama Theo Sambuaga merupakan kandidat yang dianggap paling layak memimpin Sulut periode 2010-2015," kata Hencky Luntungan, Direktur Eksekutif Indobisa Barometer, di Jakarta, Rabu (10/2). Pada survei tahap pertama (awal Desember 2009), posisi pertama masih dikuasai incumbent, yakni Sinyo Sarundajang (SS) dengan tingkat elektabilitas sekitar 50 persen, diikuti Elly Lasut (EL), Ramoy Luntungan (RL). Theo Leo Sambuaga (TLS) masih berada di luar lima besar.
"Namun, pada survei kedua di awal Januari 2010 lalu, nama Theo mendadak melonjak naik ke peringkat dua, menggeser EL ke posisi tiga. Posisi pertama diambil alih oleh RL. SS justru melorot ke peringkat empat. Muncul nama Olly Dondokambey (OD) di posisi kelima," ungkapnya.
Dari survei investigatif ketiga, pihak Indobisa Barometer menyimpulkan, TLS berhasil memimpin sebagai calon terfavorit dengan raihan tingkat elektabilitas hampir 50 persen, diikuti RL di
peringkat kedua, kemudian SS, EL, serta OD. "Sesuai hasil survei, diperkirakan mendekati pilkada, nama TLS berpotensi makin digandrungi rakyat, karena berbagai reputasinya di level nasional bahkan internasional yang semakin mendapat pengakuan, juga kontribusinya yang tak pernah digembar-gemborkan mendukung pembangunan Sulut selama ini," ujar Hencky Luntungan.
Ia juga menjelaskan, cara kerja Indobisa Barometer agak berbeda dengan lembaga survey lainnya. "Kami menyebutnya survey investigatif, karena tidak hanya mendasarkan kepada jawaban responden di questionaire, tapi kami juga melakukan diskusi dengan para pengamat, pengkajian atas suara-suara rakyat di berbagai media. Terutama pula, tidak ada yang tahu ketika tim kami turun lapangan, untuk menghindari sentuhan berbahaya dengan para kandidat atau tim sukses mereka," ungkap Hencky. (Ant/OL-04)
Senin, 08 Februari 2010
Beberapa Catatan Pilkada Agar Lebih Baik
Oleh Ferry Mursyidan Baldan
Tahun 2010 adalah kali kedua bangsa ini akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Pilkada. Banyak catatan ‘minus’ yang mengiringi pelaksanaan Pilkada di waktu lalu atau dalam kurun tahun 2005-2008, yakni mulai dari terlambatnya pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada; belum tersiapkannya anggaran pelaksanaan pilkada, sampai dengan wacana paling baru tentang adanya keinginan 'mengembalikan' pilkada melalui pemilihan di DPRD.
Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar Pilkada yang dimulai tahun 2010 dapat berlangsung dengan lebih baik.
Pertama, dan sangat urgent adalah masalah anggaran. Mulai dari anggaran yang tidak mencukupi, sampai pada kondisi belum teranggarkannya biaya penyelenggaraan pilkada dalam APBD. Semua itu memberi kesan adanya ketidaksiapan daerah untuk menyelenggarakan Pilkada.
Sebenarnya, hal ini terasa cukup mengherankan. Karena UU sudah sangat jelas mengatur, bahwa sumber biaya pelaksanaan Pilkada didapat dari APBD. Jadi, sangat tidak masuk akal jika anggaran untuk kegiatan pilkada luput dianggarkan dalam APBD 2010. Jika hal itu tetap terjadi, jelas ini merupakan suatu keteledoran dalam penyusunan anggaran, dan perlu dilakukan penyelidikan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Langkah berikut yang harus diambil adalah menunda pilkada di daerah tersebut sampai dengan tahun 2011. Sementara, kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya tetap berakhir sesuai dengan masa baktinya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, perlu diangkat pejabat sementara (Pjs) dari PNS yang memenuhi persyaratan. Perlu ditegaskan juga, pejabat sementara itu tidak boleh pernah mencalonkan diri dalam Pilkada di daerah tersebut. Sedangkan untuk kepala daerah yang teledor, dan baru satu kali masa jabatan, hendaknya diberi sanksi tidak boleh lagi menjadi calon dalam pilkada di daerah tersebut. Sanksi ini penting sebagai pembelajaran dalam membangun sistem bernegara.
Kedua, berkaitan dengan pembentukkan Panwas Pilkada, yang awalnya dikatakan terkendala waktu dalam pembentukannya. Diharapkan masalah ini dapat terselesaikan dengan keluarnya Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu yang sudah menegaskan bahwa substansi keharusan pengawasan Pilkada lebih urgent daripada mempersoalkan mekanisme rekruitmen panwas pilkada. Bukankah personalia panwas pada Pemilu Legislatif dan Pilpres lalu sudah diseleksi berdasarkan UU. Bukankah dalam UU sesungguhnya KPU dan Bawaslu adalah satu rumpun yang bertugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
Ketiga, perlu penegasan kembali soal kriteria calon kepala daerah. Bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin menjadi calon bagi daerah lain, perlu dibuat pembatasan harus sudah menjalani tugasnya sekurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun. Karena, jika kurang dari masa itu, maka periodesasi jabatan tidak dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan mandat hasil Pilkada, melainkan lebih sebagai 'batu loncatan' semata untuk jabatan lain.
Keempat, dalam rangka efisiensi anggaran pelaksanaan pilkada, berdasarkan UU, maka pelaksanaan pilkada di semua jajaran yang hanya berjarak tiga bulan, dapat digabungkan pelaksanaannya menjadi satu. Jika hal ini dilakukan dalam dalam lingkup satu propinsi akan terasa ada penghematan yang signifikan.
Dengan demikian, Pilkada tidaklah perlu dikesankan 'gonjang-ganjing', dan jika hal-hal tersebut dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak 'sistemik' yang bisa mengancam pelaksanaan Pilkada.
Tahun 2010 adalah kali kedua bangsa ini akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Pilkada. Banyak catatan ‘minus’ yang mengiringi pelaksanaan Pilkada di waktu lalu atau dalam kurun tahun 2005-2008, yakni mulai dari terlambatnya pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada; belum tersiapkannya anggaran pelaksanaan pilkada, sampai dengan wacana paling baru tentang adanya keinginan 'mengembalikan' pilkada melalui pemilihan di DPRD.
Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar Pilkada yang dimulai tahun 2010 dapat berlangsung dengan lebih baik.
Pertama, dan sangat urgent adalah masalah anggaran. Mulai dari anggaran yang tidak mencukupi, sampai pada kondisi belum teranggarkannya biaya penyelenggaraan pilkada dalam APBD. Semua itu memberi kesan adanya ketidaksiapan daerah untuk menyelenggarakan Pilkada.
Sebenarnya, hal ini terasa cukup mengherankan. Karena UU sudah sangat jelas mengatur, bahwa sumber biaya pelaksanaan Pilkada didapat dari APBD. Jadi, sangat tidak masuk akal jika anggaran untuk kegiatan pilkada luput dianggarkan dalam APBD 2010. Jika hal itu tetap terjadi, jelas ini merupakan suatu keteledoran dalam penyusunan anggaran, dan perlu dilakukan penyelidikan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Langkah berikut yang harus diambil adalah menunda pilkada di daerah tersebut sampai dengan tahun 2011. Sementara, kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya tetap berakhir sesuai dengan masa baktinya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, perlu diangkat pejabat sementara (Pjs) dari PNS yang memenuhi persyaratan. Perlu ditegaskan juga, pejabat sementara itu tidak boleh pernah mencalonkan diri dalam Pilkada di daerah tersebut. Sedangkan untuk kepala daerah yang teledor, dan baru satu kali masa jabatan, hendaknya diberi sanksi tidak boleh lagi menjadi calon dalam pilkada di daerah tersebut. Sanksi ini penting sebagai pembelajaran dalam membangun sistem bernegara.
Kedua, berkaitan dengan pembentukkan Panwas Pilkada, yang awalnya dikatakan terkendala waktu dalam pembentukannya. Diharapkan masalah ini dapat terselesaikan dengan keluarnya Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu yang sudah menegaskan bahwa substansi keharusan pengawasan Pilkada lebih urgent daripada mempersoalkan mekanisme rekruitmen panwas pilkada. Bukankah personalia panwas pada Pemilu Legislatif dan Pilpres lalu sudah diseleksi berdasarkan UU. Bukankah dalam UU sesungguhnya KPU dan Bawaslu adalah satu rumpun yang bertugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
Ketiga, perlu penegasan kembali soal kriteria calon kepala daerah. Bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin menjadi calon bagi daerah lain, perlu dibuat pembatasan harus sudah menjalani tugasnya sekurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun. Karena, jika kurang dari masa itu, maka periodesasi jabatan tidak dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan mandat hasil Pilkada, melainkan lebih sebagai 'batu loncatan' semata untuk jabatan lain.
Keempat, dalam rangka efisiensi anggaran pelaksanaan pilkada, berdasarkan UU, maka pelaksanaan pilkada di semua jajaran yang hanya berjarak tiga bulan, dapat digabungkan pelaksanaannya menjadi satu. Jika hal ini dilakukan dalam dalam lingkup satu propinsi akan terasa ada penghematan yang signifikan.
Dengan demikian, Pilkada tidaklah perlu dikesankan 'gonjang-ganjing', dan jika hal-hal tersebut dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak 'sistemik' yang bisa mengancam pelaksanaan Pilkada.
Selasa, 02 Februari 2010
DPRD DKI Kritik Kontraktor di BKT, Tanah Bekas Galihan Ganggu Warga
Sisa tanah galian Banjir Kanal Timur (BKT) yang belum diangkut mengganggu warga sekitar sehingga DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil sikap terhadap para kontraktor yang tidak mengangkut tanah itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, warga sekitar BKT mengeluhkan kondisi tanah galian yang terbengkalai akibat dibiarkan begitu saja, tidak diangkut ke tempat lain.
"Saat cuaca panas, daerah sekitar KBT penuh debu dan membuat sesak dan kalau hujan menjadi berbahaya karena licin," katanya di Jakarta.
Tri menyebut kondisi tidak sehat itu menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban seperti sesak nafas maupun penyakit lain yang lebih parah sehingga tindakan tegas perlu dilakukan bagi para kontraktor BKT.
Sementara perwakilan Pemerintah Pusat dalam BKT, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Pitoyo Subandriyo mengatakan pengangkutan tanah galian saat ini memang sedang terhambat cuaca.
"Tempat pembuangan tanah galian berada di daerah yang hanya bisa dicapai lewat jalan tanah liat. Saat hujan, jalan masuk ke tempat penampungan itu berlumpur sehingga truk kesulitan mencapainya," katanya.(Fz/Ko/At)
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, warga sekitar BKT mengeluhkan kondisi tanah galian yang terbengkalai akibat dibiarkan begitu saja, tidak diangkut ke tempat lain.
"Saat cuaca panas, daerah sekitar KBT penuh debu dan membuat sesak dan kalau hujan menjadi berbahaya karena licin," katanya di Jakarta.
Tri menyebut kondisi tidak sehat itu menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban seperti sesak nafas maupun penyakit lain yang lebih parah sehingga tindakan tegas perlu dilakukan bagi para kontraktor BKT.
Sementara perwakilan Pemerintah Pusat dalam BKT, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Pitoyo Subandriyo mengatakan pengangkutan tanah galian saat ini memang sedang terhambat cuaca.
"Tempat pembuangan tanah galian berada di daerah yang hanya bisa dicapai lewat jalan tanah liat. Saat hujan, jalan masuk ke tempat penampungan itu berlumpur sehingga truk kesulitan mencapainya," katanya.(Fz/Ko/At)
Pemprov DKI Bakal Kembangkan 5 Koridor Busway Baru
Senin, 01 Februari 2010, 20:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo membenarkan, pengembangan lima koridor busway yang baru telah dimasukkan dalam rencana lima tahunan Pemprov DKI yaitu pada RPJMD DKI 2007-2012.
Setidaknya, kepastian pengoperasian lima koridor yang sudah dinanti warga Jakarta dapat dilaksanakan pada 2012 mendatang. Atau pengoperasian lima koridor tersebut harus tuntas pada 2012.
“Penuntasan 15 koridor sangat mendesak direalisasikan sebab rentang waktu penuntasan agenda RPJMD tinggal dua tahun lagi,” ujarnya di Balaikota, Senin (01/02/2010).
Hingga kini, koridor XI (Kampung Melayu-Pulogebang) dan XII (Pluit-Tanjung Priok) sedang dalam perencanaan pembangunan fisik.
Sedangkan koridor XIII (Kampung Melayu-Bekasi), koridor XIV (Manggarai-Universitas Indonesia), dan koridor XV (Ciledug-Blok M) masih dalam penajaman perencanaan fisik.
Tak hanya itu, desain fisik jalur jalan yang akan dibangun untuk kelima koridor itu akan dilakukan studi kelayakan dengan dua pilihan yaitu jalur di atas jalan lokal atau dibangun jalan elevated ( jalan susun) untuk jalur busway.
Sebab, kondisi jalan yang dilalui kelima koridor tersebut masing-masing hanya bisa menampung dua jalur lalu lintas. Akibatnya, jika diambil salah satu jalurnya, luas jalan jadi sempit dan dikhawatirkan mengganggu arus lalu lintas atau menimbulkan kemacetan.
Contohnya di koridor XIII (Kampung Melayu-Bekasi), kondisi jalan sering mengalami kemacetan dikarenakan tingginya mobilitas komuter dari daerah penyangga ke ibu kota.
Selain itu, badan jalan yang sempit tak sebanding dengan kendaraan yang semakin banyak jumlahnya.
Kemudian, di koridor XIV (Manggarai-Universitas Indonesia), sepanjang jalan Universitas Indonesia (UI)-Jl Raya Pasar Minggu hingga ke Manggarai luasnya jalanya sempit.
“Misalnya jalur Jl Pasar Minggu ke Pancoran sempit. Bisa saja jalur busway-nya mengambil satu jalur yang sudah ada, sehingga jalurnya sisa satu. Atau bisa saja kita buat jalan elevated untuk jalur langsung dan busway ada di atasnya,” terangnya.
Begitu juga dengan koridor XV (Ciledug-Blok M) yang harus melalui jalan sempit. Pemprov DKI masih memikirkan apakah akan dibangun busway atau mass rapid transit (MRT) di kawasan tersebut. Artinya, busway akan diganti dalam bentuk feeder untuk MRT.
Melihat kondisi jalan sempit, alternatifnya yang akan dikaji dalam studi kelayakan adalah membuat jalan elevated atau mengambil satu jalur dari jalan eksisting untuk busway.
“Ini memang belum ada detail konstruksinya. Tetapi hal ini akan didahulukan dalam rangka melaksanakan RPJMD DKI. Memang dalam RPJMD tidak menyebutkan mana yang memakai jalan elevated atau jalan lokal. Tapi disebutkan akan ada pembangunan jalan elevated di Jakarta,” ungkapnya.
Gubernur juga mengakui, pilihan membangun jalan elevated akan memakan biaya pembangunan yang sangat mahal. Namun jika harus menunggu pembebasan lahan yang memakan proses waktu cukup lama.
Sementara jalan di Jakarta sudah tidak dapat menampung pertumbuhan kendaraan yang ada. Makanya, Pemprov DKI memutuskan untuk membangun jalan elevated.
Rencananya pada Oktober mendatang, Pemprov DKI akan mengoperasikan bus Transjakarta Koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan Koridor X (Cililitan-Tanjungpriok). (Btt/Bm)
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo membenarkan, pengembangan lima koridor busway yang baru telah dimasukkan dalam rencana lima tahunan Pemprov DKI yaitu pada RPJMD DKI 2007-2012.
Setidaknya, kepastian pengoperasian lima koridor yang sudah dinanti warga Jakarta dapat dilaksanakan pada 2012 mendatang. Atau pengoperasian lima koridor tersebut harus tuntas pada 2012.
“Penuntasan 15 koridor sangat mendesak direalisasikan sebab rentang waktu penuntasan agenda RPJMD tinggal dua tahun lagi,” ujarnya di Balaikota, Senin (01/02/2010).
Hingga kini, koridor XI (Kampung Melayu-Pulogebang) dan XII (Pluit-Tanjung Priok) sedang dalam perencanaan pembangunan fisik.
Sedangkan koridor XIII (Kampung Melayu-Bekasi), koridor XIV (Manggarai-Universitas Indonesia), dan koridor XV (Ciledug-Blok M) masih dalam penajaman perencanaan fisik.
Tak hanya itu, desain fisik jalur jalan yang akan dibangun untuk kelima koridor itu akan dilakukan studi kelayakan dengan dua pilihan yaitu jalur di atas jalan lokal atau dibangun jalan elevated ( jalan susun) untuk jalur busway.
Sebab, kondisi jalan yang dilalui kelima koridor tersebut masing-masing hanya bisa menampung dua jalur lalu lintas. Akibatnya, jika diambil salah satu jalurnya, luas jalan jadi sempit dan dikhawatirkan mengganggu arus lalu lintas atau menimbulkan kemacetan.
Contohnya di koridor XIII (Kampung Melayu-Bekasi), kondisi jalan sering mengalami kemacetan dikarenakan tingginya mobilitas komuter dari daerah penyangga ke ibu kota.
Selain itu, badan jalan yang sempit tak sebanding dengan kendaraan yang semakin banyak jumlahnya.
Kemudian, di koridor XIV (Manggarai-Universitas Indonesia), sepanjang jalan Universitas Indonesia (UI)-Jl Raya Pasar Minggu hingga ke Manggarai luasnya jalanya sempit.
“Misalnya jalur Jl Pasar Minggu ke Pancoran sempit. Bisa saja jalur busway-nya mengambil satu jalur yang sudah ada, sehingga jalurnya sisa satu. Atau bisa saja kita buat jalan elevated untuk jalur langsung dan busway ada di atasnya,” terangnya.
Begitu juga dengan koridor XV (Ciledug-Blok M) yang harus melalui jalan sempit. Pemprov DKI masih memikirkan apakah akan dibangun busway atau mass rapid transit (MRT) di kawasan tersebut. Artinya, busway akan diganti dalam bentuk feeder untuk MRT.
Melihat kondisi jalan sempit, alternatifnya yang akan dikaji dalam studi kelayakan adalah membuat jalan elevated atau mengambil satu jalur dari jalan eksisting untuk busway.
“Ini memang belum ada detail konstruksinya. Tetapi hal ini akan didahulukan dalam rangka melaksanakan RPJMD DKI. Memang dalam RPJMD tidak menyebutkan mana yang memakai jalan elevated atau jalan lokal. Tapi disebutkan akan ada pembangunan jalan elevated di Jakarta,” ungkapnya.
Gubernur juga mengakui, pilihan membangun jalan elevated akan memakan biaya pembangunan yang sangat mahal. Namun jika harus menunggu pembebasan lahan yang memakan proses waktu cukup lama.
Sementara jalan di Jakarta sudah tidak dapat menampung pertumbuhan kendaraan yang ada. Makanya, Pemprov DKI memutuskan untuk membangun jalan elevated.
Rencananya pada Oktober mendatang, Pemprov DKI akan mengoperasikan bus Transjakarta Koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan Koridor X (Cililitan-Tanjungpriok). (Btt/Bm)
Menembus Rahasia Bank
DUA bulan sudah Pansus Angket Bank Century bekerja, tetapi hasilnya kian mengecewakan publik. Mengecewakan sebab pansus lebih menjadi reality show murahan dengan gaji dan fasilitas mahal yang menampilkan aktor sinetron sebagai aktor politik.
Padahal, ada dua tujuan utama penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket Bank Century di DPR. Pertama, untuk mengetahui apakah ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengucuran dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century. Kedua, menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan tersebut.
Sejak dibentuk 4 Desember 2009, pansus hanya berkutat pada kebijakan pengucuran dana talangan. Pansus terbentur pada tembok rahasia bank untuk membongkar aliran dana dari Bank Century kepada pihak ketiga.
Padahal, jauh hari sebelum pansus dibentuk sudah beredar informasi bahwa dana talangan itu mengalir ke berbagai pihak, bahkan disebut-sebut pula masuk ke kantong tim sukses calon presiden.
Rahasia bank, menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya. Adalah benar bahwa rahasia bank bersifat limitatif. Akan tetapi, keperluan penyelidikan pansus DPR tidak termasuk di pengecualian atas rahasia bank itu.
Meski demikian, Undang-Undang Hak Angket memberikan kewenangan kepada pansus untuk mendapatkan semua dokumen berkategori rahasia melalui penetapan pengadilan. Pengadilanlah yang menyita semua dokumen tersebut.
Jadi, ada pintu hukum bagi Pansus Angket Bank Century untuk membongkar habis ke manakah perginya semua uang talangan itu.
Usulan agar pansus meminta penetapan pengadilan muncul dalam rapat konsultasi pimpinan dewan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Bank Indonesia pada 29 Januari. Untuk menindaklanjuti usulan itu, pimpinan pansus pun meminta pendapat hukum Mahkamah Agung pada 1 Februari dan lembaga tertinggi peradilan itu sudah memberikan persetujuannya.
Nah, apa lagi yang ditunggu pansus? Bukankah pansus harus bergerak cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu 60 hari kerja kepada pansus untuk melakukan penyelidikan? Bukankah itu berarti masa tugas pansus berakhir pada 4 Maret?
Hanya tersisa waktu sebulan lagi. Mestinya, pansus fokus mengusut aliran dana dan itu pun tajam pada dua persoalan besar saja. Pertama, menyelidiki aliran dana fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) yang diterima Bank Century pada kurun waktu 14-18 November 2008 sebesar Rp821,33 miliar. Ke mana dan siapa yang merampok uang itu?
Hal itu penting diketahui sebab setelah diberi uang, Bank Century tetap kolaps dan pada 21 November 2008 diputuskan diberi dana talangan.
Kedua, yang jauh lebih penting, pansus harus membongkar aliran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu.
Pansus sudah meminta penetapan pengadilan untuk menerobos rahasia bank. Bila penetapan pengadilan itu ditelantarkan, berarti pansus telah dapat 'dibeli'.
Padahal, ada dua tujuan utama penyelidikan yang dilakukan Pansus Angket Bank Century di DPR. Pertama, untuk mengetahui apakah ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengucuran dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century. Kedua, menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan tersebut.
Sejak dibentuk 4 Desember 2009, pansus hanya berkutat pada kebijakan pengucuran dana talangan. Pansus terbentur pada tembok rahasia bank untuk membongkar aliran dana dari Bank Century kepada pihak ketiga.
Padahal, jauh hari sebelum pansus dibentuk sudah beredar informasi bahwa dana talangan itu mengalir ke berbagai pihak, bahkan disebut-sebut pula masuk ke kantong tim sukses calon presiden.
Rahasia bank, menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya. Adalah benar bahwa rahasia bank bersifat limitatif. Akan tetapi, keperluan penyelidikan pansus DPR tidak termasuk di pengecualian atas rahasia bank itu.
Meski demikian, Undang-Undang Hak Angket memberikan kewenangan kepada pansus untuk mendapatkan semua dokumen berkategori rahasia melalui penetapan pengadilan. Pengadilanlah yang menyita semua dokumen tersebut.
Jadi, ada pintu hukum bagi Pansus Angket Bank Century untuk membongkar habis ke manakah perginya semua uang talangan itu.
Usulan agar pansus meminta penetapan pengadilan muncul dalam rapat konsultasi pimpinan dewan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Bank Indonesia pada 29 Januari. Untuk menindaklanjuti usulan itu, pimpinan pansus pun meminta pendapat hukum Mahkamah Agung pada 1 Februari dan lembaga tertinggi peradilan itu sudah memberikan persetujuannya.
Nah, apa lagi yang ditunggu pansus? Bukankah pansus harus bergerak cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu 60 hari kerja kepada pansus untuk melakukan penyelidikan? Bukankah itu berarti masa tugas pansus berakhir pada 4 Maret?
Hanya tersisa waktu sebulan lagi. Mestinya, pansus fokus mengusut aliran dana dan itu pun tajam pada dua persoalan besar saja. Pertama, menyelidiki aliran dana fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) yang diterima Bank Century pada kurun waktu 14-18 November 2008 sebesar Rp821,33 miliar. Ke mana dan siapa yang merampok uang itu?
Hal itu penting diketahui sebab setelah diberi uang, Bank Century tetap kolaps dan pada 21 November 2008 diputuskan diberi dana talangan.
Kedua, yang jauh lebih penting, pansus harus membongkar aliran dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu.
Pansus sudah meminta penetapan pengadilan untuk menerobos rahasia bank. Bila penetapan pengadilan itu ditelantarkan, berarti pansus telah dapat 'dibeli'.
TIDAK SEMUA HASIL SURVEI DAPAT DIJADIKAN ACUAN PENENTUAN CALON
Oleh
Muhammad Jabir
Supervisi Jaringan Suara Indonesia
Mantan Koordinator LSI Wilayah Sulut dan Gorontalo
Seiring majunya demokrasi di Indonesia semakin nampak pula peran masyarakat dalam keikutsertaanya di berbagai kebijakan. Di masa orde baru boleh dikata hampir tidak mungkin masyarakat dilibatkan dalam setiap keputusan terutama jika itu berkaitan dengan pemerintahan. Dalam berpolitik pun biasanya hanya kalangan elit politik saja yang selalu mengambil kebijakan, pada umumnya dalam pleno terbatas.
Dewasa ini pemerintah dan juga elit partai politik sudah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat perlu diberi kewenangan untuk berperan dalam suatu keputusan walaupun itu tidak langsung. Seperti halnya pada penentuan calon kepala daerah, penjaringan kandidat oleh beberapa partai politik sekarang ini sudah menggunakan survei Opini Publik. Publik diajak berperan dalam menentukan figur yang akan diusung oleh partai politik.
Namun perlu disadari bersama bahwa mekanisme ini pun tidak terlepas dari kelemahan, karena tidak semua hasil survei dapat dijadikan acuan dalam menentukan calon Kepala Daerah. Faktanya ada banyak lembaga survei yang tiba-tiba bermunculan seiring pelaksanaan Pilkada langsung di berbagai daerah di Indonesia. Kemunculan lembaga survei ini tidak dibarengi dengan pengawasan metodologi yang digunakan. Sehingga timbulah bermacam pendapat yang berkembang dalam masyarakat terkait adanya publikasi hasil riset yang tidak mencerminkan fakta lapangan.
Beberapa lembaga survei memang menjaga kualitas datanya dengan membentuk semacam perkumpulan yang dilandasi kesamaan persepsi dan metode serta komitmen dalam menjaga kualitas data. Sebutlah seperti PERSEPI (Perhimpunan Riset Opini Publik) yang digagas oleh Saiful Mujani (Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia). Lembaga ini diketuai oleh Adrinof Chaniago dan Eka Kusmayadi, S.Si (Direktur Riset Jaringan Suara Indonesia) sebagai Wakil Sekjennya. Anggota dari Perhimpunan ini diantaranya Lembaga Survei Indonesia, Cirrus, LP3ES, Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia.
Terkait dengan komitmen dari beberapa Parpol dalam mekanisme penentuan calonnya yang salah satunya lewat Survei. Bahwa Survei dapat dilakukan dengan berbagai tingkat akurasi, tergantung keinginan dan dana yg tersedia. Sehingga jika tingkat akurasinya rendah -kita sebut dengan Margin of Error (tingkat perbedaan antara hasil survei dengan keadaan yang sebenarnya) yang besar- maka sulit data survei itu dijadikan acuan dalam penentuan Calon. Terutama jika persaingan para kandidatnya sangat ketat di suatu wilayah.
Sebagai contoh; survei yang dilakukan dengan jumlah responden 220, maka kisaran Margin of Error ada pada ±7% (dengan pertimbangan keragaman, kepadatan populasi, dll), dan tingkat kepercayaan 95%, sehingga jika hasil survei terhadap empat kandidat menghasilkan angka misalnya kandidat I 35%, kandidat II 30%, kandidat III 28%, IV 20%, dan sisanya kandidat-kandidat yang lain, maka sulit sebenarnya untuk mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar-benar unggul. Karena fakta lapangan dari data yang ada dapat dibaca kandidat I 35% + (±7) = kisaran 28-42%, kandidat II 30% + (±7) = kisaran 23-37%, kandidat III 28% + (±7) = kisaran 21-35%, kandidat IV 20% + (±7) = kisaran 13-27%. Sehingga antara kandidat I, II, dan III fakta sesungguhnya di lapangan masih bisa dianggap sejajar.
Akurasi survei tidak hanya melihat Margin of Error, faktor lain yang juga wajib menjadi pertimbangan dalam melakukan survei, diantaranya menentukan keragaman populasi dalam suatu wilayah, kepadatan penduduk, besaran populasi, penarikan sampel yang tepat, integritas tim survei yang handal & solid untuk menghasilkan data survei yang valid sehingga dapat dikatakan representasi dari sebuah kondisi sebenarnya di lapangan. Dan tidak kalah pentingnya adalah peneliti lapangan yang sesuai standar & quality control yang ketat
Oleh karenanya partai politik seharusnya berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menentukan calon/kandidat, dalam hal ini mekanisme survei dapat saja diambil sebagai patokan tetapi harus dengan Margin of Error yang kecil sehingga hasil survei itu dapat menggambarkan fakta sesungguhnya di lapangan.
Muhammad Jabir
Supervisi Jaringan Suara Indonesia
Mantan Koordinator LSI Wilayah Sulut dan Gorontalo
Seiring majunya demokrasi di Indonesia semakin nampak pula peran masyarakat dalam keikutsertaanya di berbagai kebijakan. Di masa orde baru boleh dikata hampir tidak mungkin masyarakat dilibatkan dalam setiap keputusan terutama jika itu berkaitan dengan pemerintahan. Dalam berpolitik pun biasanya hanya kalangan elit politik saja yang selalu mengambil kebijakan, pada umumnya dalam pleno terbatas.
Dewasa ini pemerintah dan juga elit partai politik sudah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat perlu diberi kewenangan untuk berperan dalam suatu keputusan walaupun itu tidak langsung. Seperti halnya pada penentuan calon kepala daerah, penjaringan kandidat oleh beberapa partai politik sekarang ini sudah menggunakan survei Opini Publik. Publik diajak berperan dalam menentukan figur yang akan diusung oleh partai politik.
Namun perlu disadari bersama bahwa mekanisme ini pun tidak terlepas dari kelemahan, karena tidak semua hasil survei dapat dijadikan acuan dalam menentukan calon Kepala Daerah. Faktanya ada banyak lembaga survei yang tiba-tiba bermunculan seiring pelaksanaan Pilkada langsung di berbagai daerah di Indonesia. Kemunculan lembaga survei ini tidak dibarengi dengan pengawasan metodologi yang digunakan. Sehingga timbulah bermacam pendapat yang berkembang dalam masyarakat terkait adanya publikasi hasil riset yang tidak mencerminkan fakta lapangan.
Beberapa lembaga survei memang menjaga kualitas datanya dengan membentuk semacam perkumpulan yang dilandasi kesamaan persepsi dan metode serta komitmen dalam menjaga kualitas data. Sebutlah seperti PERSEPI (Perhimpunan Riset Opini Publik) yang digagas oleh Saiful Mujani (Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia). Lembaga ini diketuai oleh Adrinof Chaniago dan Eka Kusmayadi, S.Si (Direktur Riset Jaringan Suara Indonesia) sebagai Wakil Sekjennya. Anggota dari Perhimpunan ini diantaranya Lembaga Survei Indonesia, Cirrus, LP3ES, Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia.
Terkait dengan komitmen dari beberapa Parpol dalam mekanisme penentuan calonnya yang salah satunya lewat Survei. Bahwa Survei dapat dilakukan dengan berbagai tingkat akurasi, tergantung keinginan dan dana yg tersedia. Sehingga jika tingkat akurasinya rendah -kita sebut dengan Margin of Error (tingkat perbedaan antara hasil survei dengan keadaan yang sebenarnya) yang besar- maka sulit data survei itu dijadikan acuan dalam penentuan Calon. Terutama jika persaingan para kandidatnya sangat ketat di suatu wilayah.
Sebagai contoh; survei yang dilakukan dengan jumlah responden 220, maka kisaran Margin of Error ada pada ±7% (dengan pertimbangan keragaman, kepadatan populasi, dll), dan tingkat kepercayaan 95%, sehingga jika hasil survei terhadap empat kandidat menghasilkan angka misalnya kandidat I 35%, kandidat II 30%, kandidat III 28%, IV 20%, dan sisanya kandidat-kandidat yang lain, maka sulit sebenarnya untuk mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar-benar unggul. Karena fakta lapangan dari data yang ada dapat dibaca kandidat I 35% + (±7) = kisaran 28-42%, kandidat II 30% + (±7) = kisaran 23-37%, kandidat III 28% + (±7) = kisaran 21-35%, kandidat IV 20% + (±7) = kisaran 13-27%. Sehingga antara kandidat I, II, dan III fakta sesungguhnya di lapangan masih bisa dianggap sejajar.
Akurasi survei tidak hanya melihat Margin of Error, faktor lain yang juga wajib menjadi pertimbangan dalam melakukan survei, diantaranya menentukan keragaman populasi dalam suatu wilayah, kepadatan penduduk, besaran populasi, penarikan sampel yang tepat, integritas tim survei yang handal & solid untuk menghasilkan data survei yang valid sehingga dapat dikatakan representasi dari sebuah kondisi sebenarnya di lapangan. Dan tidak kalah pentingnya adalah peneliti lapangan yang sesuai standar & quality control yang ketat
Oleh karenanya partai politik seharusnya berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menentukan calon/kandidat, dalam hal ini mekanisme survei dapat saja diambil sebagai patokan tetapi harus dengan Margin of Error yang kecil sehingga hasil survei itu dapat menggambarkan fakta sesungguhnya di lapangan.
Pemerintah Punya Hak di Century US$ 17,28 Juta
JAKARTA--MI: Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai hak atas kas yang berasal dari perolehan hibah yang disimpan di Bank Century sebesar US$17,28 juta, namun penyelesaiannya hingga saat ini berlarut-larut.
"Bahwa berlarut-larutnya penyelesaian hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah PL 416b sesungguhnya disebabkan oleh status dana kas pada escrow account di Bank Century berfungsi sebagai cash collateral," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (2/2).
Dalam jawaban pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2008 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, Menkeu mengatakan, status dana itu sesuai dengan perjanjian antara pemberi hibah yaitu United Stated Departement of Agriculture (USDA) Pemerintah AS dan Pemerintah RI pada 1999 dalam rangka pemberian hibah yang berasal dari penjualan 200 ribu metrik ton terigu kepada Pemerintah RI.
Fungsi cash collateral itu akan berakhir pada saat penyelesaian permasalahan Bank Century dengan ke tiga debitur (importir), yaitu INKOPTI, IKKU, dan INKUD, mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menkeu mengingatkan, terdapat gugatan hukum Bank CIC (yang kemudian merger menjadi Bank Century) kepada ke tiga debitur tersebut ke pengadilan.
Berdasar putusan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri, gugatan Bank CIC (Bank Century) terhadap ke tiga debitur dinyatakan menang.
Selanjutnya, IKKU dan INKOPTI mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dengan hasil gugatan Bank Century tidak dapat diterima. Namun atas putusan banding itu, Bank CIC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Pada 19 Januari 2007 MA telah mengeluarkan putusan kasasi yang memenangkan Bank Century dan mewajibkan salah satu dari debitur yaitu INKOPTI, membayar ganti rugi kepada Bank Century sebesar US$7 juta.
Dengan adanya putusan kasasi itu, status gugatan Bank Century kepada INKOPTI telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, saat ini persoalan itu berada di ranah hukum yang melibatkan berbagai kepentingan termasuk pihak Pemerintah AS cq USDA sebagai pemberi hibah.
Penyelesaiannya secara menyeluruh masih menunggu sampai ada kekuatan hukum yang tetap atas gugatan Bank Century kepada 2 debitur lainnya yaitu IKKU dan INKUD
"Bahwa berlarut-larutnya penyelesaian hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah PL 416b sesungguhnya disebabkan oleh status dana kas pada escrow account di Bank Century berfungsi sebagai cash collateral," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (2/2).
Dalam jawaban pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2008 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, Menkeu mengatakan, status dana itu sesuai dengan perjanjian antara pemberi hibah yaitu United Stated Departement of Agriculture (USDA) Pemerintah AS dan Pemerintah RI pada 1999 dalam rangka pemberian hibah yang berasal dari penjualan 200 ribu metrik ton terigu kepada Pemerintah RI.
Fungsi cash collateral itu akan berakhir pada saat penyelesaian permasalahan Bank Century dengan ke tiga debitur (importir), yaitu INKOPTI, IKKU, dan INKUD, mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menkeu mengingatkan, terdapat gugatan hukum Bank CIC (yang kemudian merger menjadi Bank Century) kepada ke tiga debitur tersebut ke pengadilan.
Berdasar putusan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri, gugatan Bank CIC (Bank Century) terhadap ke tiga debitur dinyatakan menang.
Selanjutnya, IKKU dan INKOPTI mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dengan hasil gugatan Bank Century tidak dapat diterima. Namun atas putusan banding itu, Bank CIC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Pada 19 Januari 2007 MA telah mengeluarkan putusan kasasi yang memenangkan Bank Century dan mewajibkan salah satu dari debitur yaitu INKOPTI, membayar ganti rugi kepada Bank Century sebesar US$7 juta.
Dengan adanya putusan kasasi itu, status gugatan Bank Century kepada INKOPTI telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, saat ini persoalan itu berada di ranah hukum yang melibatkan berbagai kepentingan termasuk pihak Pemerintah AS cq USDA sebagai pemberi hibah.
Penyelesaiannya secara menyeluruh masih menunggu sampai ada kekuatan hukum yang tetap atas gugatan Bank Century kepada 2 debitur lainnya yaitu IKKU dan INKUD
Senin, 01 Februari 2010
Kerisauan Wapres
TIDAK bisa disangkal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono adalah dua sosok yang meraih kekuasaan dengan legitimasi yang paling unggul. Keduanya menang telak satu putaran setelah meraup 60,8% suara pada pemilihan langsung yang diikuti sekitar 170 juta pemilih.
Akan tetapi, kemudian ternyata kemenangan telak tidak selalu membuat tidur nyenyak. Meski didukung koalisi sekitar 75% kursi DPR, pasangan SBY-Boediono tetap saja gerah menghadapi Pansus Angket Bank Century yang sedang digelar DPR.
Kerisauan itulah yang kiranya berkecamuk di benak Wakil Presiden Boediono. Ketika menerima pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Jumat (30/1), Wapres terang-terangan menyatakan kemasygulannya. Boediono khawatir setiap masalah akan dipansuskan oleh DPR. Dia risau negeri ini akan menjadi industri pansus.
Sebagai orang yang tersengat langsung Pansus Century, Boediono pantas risau. Pikiran, perhatian, dan energinya terkuras menghadapi sepak terjang pansus dalam memburu aliran dana ke Century sebesar Rp6,7 triliun.
Tetapi Boediono lupa bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR yang diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen (Pasal 20A ayat 2). Hak itu digunakan sebagai fungsi pengawasan dewan. Malah hak angket diatur secara khusus dalam UU No 6 Tahun 1954 mengenai Angket dan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Semestinya DPR tidak sembarang membentuk pansus angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Pasal 77 UU No 27 Tahun 2009 sudah memberi batas, yaitu hanya menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kasus Bank Century memenuhi semua ketentuan itu. Aliran dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century jelas suatu jumlah yang dahsyat. Karena itu patut dibentuk pansus untuk menyelidikinya.
Sebenarnya pansus hanyalah akibat, bukan sebab. Bila tidak ingin direpotkan oleh pansus, yang paling utama jangan melahirkan kebijakan yang bermasalah.
Tantangan bagi Wapres Boediono ke depan adalah membentengi pemerintah agar hanya membuat kebijakan yang prorakyat, yang berada dalam koridor aturan. Artinya sedari awal harus dicegah munculnya faktor pemicu lahirnya pansus.
Kita juga mengingatkan DPR agar berhenti memproduksi pansus yang hanya menjadi ajang transaksi atau 'deal' tertentu. Pengalaman di masa lalu menunjukkan banyak pansus menguap di tengah jalan tanpa hasil yang jelas. Karena itu, masyarakat sering minor menanggapi pansus.
Publik juga sudah mengendus banyak pansus hanya gegap gempita di awal kemudian lenyap tanpa jejak. Jangan-jangan Wapres Boediono pun mengendus bau amis yang sama.
Akan tetapi, kemudian ternyata kemenangan telak tidak selalu membuat tidur nyenyak. Meski didukung koalisi sekitar 75% kursi DPR, pasangan SBY-Boediono tetap saja gerah menghadapi Pansus Angket Bank Century yang sedang digelar DPR.
Kerisauan itulah yang kiranya berkecamuk di benak Wakil Presiden Boediono. Ketika menerima pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada Jumat (30/1), Wapres terang-terangan menyatakan kemasygulannya. Boediono khawatir setiap masalah akan dipansuskan oleh DPR. Dia risau negeri ini akan menjadi industri pansus.
Sebagai orang yang tersengat langsung Pansus Century, Boediono pantas risau. Pikiran, perhatian, dan energinya terkuras menghadapi sepak terjang pansus dalam memburu aliran dana ke Century sebesar Rp6,7 triliun.
Tetapi Boediono lupa bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR yang diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen (Pasal 20A ayat 2). Hak itu digunakan sebagai fungsi pengawasan dewan. Malah hak angket diatur secara khusus dalam UU No 6 Tahun 1954 mengenai Angket dan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Semestinya DPR tidak sembarang membentuk pansus angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Pasal 77 UU No 27 Tahun 2009 sudah memberi batas, yaitu hanya menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kasus Bank Century memenuhi semua ketentuan itu. Aliran dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century jelas suatu jumlah yang dahsyat. Karena itu patut dibentuk pansus untuk menyelidikinya.
Sebenarnya pansus hanyalah akibat, bukan sebab. Bila tidak ingin direpotkan oleh pansus, yang paling utama jangan melahirkan kebijakan yang bermasalah.
Tantangan bagi Wapres Boediono ke depan adalah membentengi pemerintah agar hanya membuat kebijakan yang prorakyat, yang berada dalam koridor aturan. Artinya sedari awal harus dicegah munculnya faktor pemicu lahirnya pansus.
Kita juga mengingatkan DPR agar berhenti memproduksi pansus yang hanya menjadi ajang transaksi atau 'deal' tertentu. Pengalaman di masa lalu menunjukkan banyak pansus menguap di tengah jalan tanpa hasil yang jelas. Karena itu, masyarakat sering minor menanggapi pansus.
Publik juga sudah mengendus banyak pansus hanya gegap gempita di awal kemudian lenyap tanpa jejak. Jangan-jangan Wapres Boediono pun mengendus bau amis yang sama.
Senin, 01/02/2010 17:38 WIB Nasional Demokrat Inginkan Pemimpin Berkualitas
Jakarta - Ormas Nasional Demokrat (ND) sudah dibentuk. Manifesto pun sudah dikumandangkan. Dalam manifesto tersebut, ND menginginkan pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.
"Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi, kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani," ujar deklarator ND Anies Baswedan saat deklarasi ND di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).
Anies mengatakan, masih dalam manifesto, ND menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik, menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti, mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan.
"Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri," ungkapnya.
Anies menjelaskan ND adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia.
"Maka pada hari ini kami berketetepan hati menggalang sebuah gerakan bernama Nasional Demokrat restorasi Indonesia," tegasnya.
Menurut Anies, ND tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta. Namun berpencar di seluruh penjuru Indonesia. Usai membacakan manifesto, Anies menyerahkannya kepada Khofifah Indarparawansa. Setelah itu manifesto diserahkan ke inisiator utama DN yakni Surya Paloh.
"Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi, kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani," ujar deklarator ND Anies Baswedan saat deklarasi ND di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).
Anies mengatakan, masih dalam manifesto, ND menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik, menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti, mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan.
"Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri," ungkapnya.
Anies menjelaskan ND adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia.
"Maka pada hari ini kami berketetepan hati menggalang sebuah gerakan bernama Nasional Demokrat restorasi Indonesia," tegasnya.
Menurut Anies, ND tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta. Namun berpencar di seluruh penjuru Indonesia. Usai membacakan manifesto, Anies menyerahkannya kepada Khofifah Indarparawansa. Setelah itu manifesto diserahkan ke inisiator utama DN yakni Surya Paloh.
Kamis, 28 Januari 2010
PENTINGNYA SURVEI PILKADA DAN KEGUNAAN SERTA OUTPUT SURVEI PILKADA
PENTINGNYA SURVEI PILKADA
Logika Dasar Pemilihan Langsung
Kunci keberhasilan dan kemenangan kandidat dalam pilkada ditentukan oleh pemilih, bukan oleh elit partai.
Kandidat yang akan maju dalam pemilihan perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa jauh calon kandidat tersebut dikenal, disukai dan didukung oleh si pemilih.
Pentingnya Pemahaman Terhadap Perilaku Pemilih
Kandidai menjadi pemenang dalam pemilihan karena kuantitas pemilih, bukan kualitas pemilihnya.
Strategi kampanye harus diarahkan dengan tepat untuk membidik pemilih di berbagai lapisan.
Pengenalan terhadap lapisan pemlih, karakteristik, dan profil pemilih menjadi penting agar kandidat bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang akan memilih.
Pemahaman mengenai peta pemilih bisa lebih fokus dan efektif.
KEGUNAAN SURVEI PILKADA
Bahan Evaluasi
Seberapa banyak kandidat dikenal, seberapa banyak kandidat disukai, di wilayah dan segmen apa saja kandidat dikenal/disukai dan sebagainya.
Basis dukungan dari kandidat, diwilayah dan segmen mana kandidat di dukung.
Menghitung bagaimana kekuatan dan kelemahan dari kandidat serta kompetitornya.
Semua bahan evaluasi tersebut akan mendasari pertimbangan kandidat dalam menentukan strategi berikutnya.
Bahan Pembuatan Strategi
Survei ini menyediakan data yang berguna mengenai karateristik dan kecendrungan preferensi pemilih.
Survei juga akan memberikan informasi isu populer beserta medium sosialisasi yang efektif dalam rangka kampanye kandidat.
Data ini dapat digunakan kandidat untuk merancang strategi dalam melakukan program image building yang terarah dan terukur.
OUTPUT SURVEI PILKADA
Posisi kandidat (Pengenalan, Kesukaan dan Electability)
Basis dukungan terhadap kandidat (Wilayah, Suku, Agama, dll)
Strategi yang akan dilakukan (Program, Isu dan Medium Sosialisasi)
Logika Dasar Pemilihan Langsung
Kunci keberhasilan dan kemenangan kandidat dalam pilkada ditentukan oleh pemilih, bukan oleh elit partai.
Kandidat yang akan maju dalam pemilihan perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa jauh calon kandidat tersebut dikenal, disukai dan didukung oleh si pemilih.
Pentingnya Pemahaman Terhadap Perilaku Pemilih
Kandidai menjadi pemenang dalam pemilihan karena kuantitas pemilih, bukan kualitas pemilihnya.
Strategi kampanye harus diarahkan dengan tepat untuk membidik pemilih di berbagai lapisan.
Pengenalan terhadap lapisan pemlih, karakteristik, dan profil pemilih menjadi penting agar kandidat bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang akan memilih.
Pemahaman mengenai peta pemilih bisa lebih fokus dan efektif.
KEGUNAAN SURVEI PILKADA
Bahan Evaluasi
Seberapa banyak kandidat dikenal, seberapa banyak kandidat disukai, di wilayah dan segmen apa saja kandidat dikenal/disukai dan sebagainya.
Basis dukungan dari kandidat, diwilayah dan segmen mana kandidat di dukung.
Menghitung bagaimana kekuatan dan kelemahan dari kandidat serta kompetitornya.
Semua bahan evaluasi tersebut akan mendasari pertimbangan kandidat dalam menentukan strategi berikutnya.
Bahan Pembuatan Strategi
Survei ini menyediakan data yang berguna mengenai karateristik dan kecendrungan preferensi pemilih.
Survei juga akan memberikan informasi isu populer beserta medium sosialisasi yang efektif dalam rangka kampanye kandidat.
Data ini dapat digunakan kandidat untuk merancang strategi dalam melakukan program image building yang terarah dan terukur.
OUTPUT SURVEI PILKADA
Posisi kandidat (Pengenalan, Kesukaan dan Electability)
Basis dukungan terhadap kandidat (Wilayah, Suku, Agama, dll)
Strategi yang akan dilakukan (Program, Isu dan Medium Sosialisasi)
Selasa, 26 Januari 2010
Anggran Pilkada Mamuju Sebaiknya 17 Miliar
Jumat, 15 Januari 2010 | 17:47 WITA
MAMUJU, TRIBUN - Anggota KPU Sulawesi Barat (Sulbar) Supriyadi Yusuf menyebutkan jika anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju yang disetujui Bupati Mamuju sebesar Rp 10 miliar belumlah cukup.
Dana tersebut akan makin kurang jika ternyata terjadi pemilihan putaran kedua. Menurutnya, besaran dana yang ideal yang dibutuhkan yakni Rp 17 miliar. Jika pun kemudian cuma disetujui Rp 12 miliar, maka itu cukup untuk satu putaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju menyetujui permintaan anggaran Rp 17 miliar. "Mana mungkin anggota PPK mau dibayar Rp 300 ribu per bulan, padahal pada pemilu lalu mereka digaji Rp 1 juta per bulan," kata Supriadi.(*)
MAMUJU, TRIBUN - Anggota KPU Sulawesi Barat (Sulbar) Supriyadi Yusuf menyebutkan jika anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju yang disetujui Bupati Mamuju sebesar Rp 10 miliar belumlah cukup.
Dana tersebut akan makin kurang jika ternyata terjadi pemilihan putaran kedua. Menurutnya, besaran dana yang ideal yang dibutuhkan yakni Rp 17 miliar. Jika pun kemudian cuma disetujui Rp 12 miliar, maka itu cukup untuk satu putaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju menyetujui permintaan anggaran Rp 17 miliar. "Mana mungkin anggota PPK mau dibayar Rp 300 ribu per bulan, padahal pada pemilu lalu mereka digaji Rp 1 juta per bulan," kata Supriadi.(*)
KOALISI PARTAI DI MAMUJU TANDATANGANI PERJANJIAN
Written by Rollit Monday, 11 January 2010
Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Mamuju, 11/1 (Antara/FINROLL Lifestyle)- Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Penandatanganan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati (Rujab), Senin, yaitu pimpinan Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Patriot, PKS, PDIP, PPP, PDK dan Republik.
Pimpinan partai politik itu menyepakati akan mengusung satu nama cabup Mamuju yakni Drs H Suhardi Duka, MM alias SDK.
Lima cawabup yang diusung untuk mendapingi SDK pada Pilkada Agustus 2010, yakni H Habsi Wahid, MM (Sekretaris Daerah) Mamuju, Abdul Jawas Gani, SH (politisi PAN), Ir Bustamin Bausat (Kadis Peternakan dan Pertanian) Mamuju, Ir H Saharuddin (Kadis Perkebunan dan Kehutanan) Mamuju dan A Mustari Tahir (Kadis Kelautan dan Perikanan).
Kelima cawabup tersebut akan ditentukan setelah melalui tahap survey yang dilaksanakan Jaringan Survei Indonesia (SJI) yang akan bekerja mulai Selasa (12/1) dan akan berakhir 22 Januari 2010.
Dalam isi perjanjian yang ditandatanagi antara pimpinan parpol Koalisi Rakyat Bersatu dengan kelima cawabup untuk periode 2010-2015 itu terungkap, bahwa parpol pendukung hanya mengusung satu nama kandidat cabup, yakni Suhardi Duka dan mendukung lima nama cawabup untuk dilakukan surfey langsung ke masyarakat.
Kelima cawabup yang menandatangani nota perjanian itu, menyatakan akan menerima secara "legowo" (ikhlas) apabila dikemudian hari hasil survei dinyatakan tidak terpilih, akan tetap komitmen untuk memberikan dukungan kepada SDK untuk memenangkan pilkada dan siap tidak bersedia di calonkan oleh partai lain maupun melalui jalur independen.
Bupati Mamuju Suhardi Duka yang kembali dicalonkan pada Pilkada Mamuju mengatakan, penandatanganan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk suksesi pada pilkada mendatang.
"Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan masyarakat nama-nama yang akan mendampingi saya pada pilkada," kata dia.
Ia mengungkapkan, hal itu juga bertujuan untuk memberikan referensi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya sebelum survei dilakukan.
"Survey ini akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar murni atas aspirasi dan kata nurani oleh responden," kata dia.
Dia mengatakan, pada Pilkada 2010 ini tentunya tak ada pilihan lain, selain memenangkan hasil Pilkada 2010 sehingga perlu dilakukan tahap survei untuk mencari figur yang tepat untuk maju sebagai cawabup dalam pilkada.
"Kita ingin menang, makanya saya meminta kelima cawabup ini tetap solid untuk bekerja sama dalam upaya memenangkan Pilkada 2010," katanya. (KR-ACO)
Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Mamuju, 11/1 (Antara/FINROLL Lifestyle)- Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Penandatanganan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati (Rujab), Senin, yaitu pimpinan Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Patriot, PKS, PDIP, PPP, PDK dan Republik.
Pimpinan partai politik itu menyepakati akan mengusung satu nama cabup Mamuju yakni Drs H Suhardi Duka, MM alias SDK.
Lima cawabup yang diusung untuk mendapingi SDK pada Pilkada Agustus 2010, yakni H Habsi Wahid, MM (Sekretaris Daerah) Mamuju, Abdul Jawas Gani, SH (politisi PAN), Ir Bustamin Bausat (Kadis Peternakan dan Pertanian) Mamuju, Ir H Saharuddin (Kadis Perkebunan dan Kehutanan) Mamuju dan A Mustari Tahir (Kadis Kelautan dan Perikanan).
Kelima cawabup tersebut akan ditentukan setelah melalui tahap survey yang dilaksanakan Jaringan Survei Indonesia (SJI) yang akan bekerja mulai Selasa (12/1) dan akan berakhir 22 Januari 2010.
Dalam isi perjanjian yang ditandatanagi antara pimpinan parpol Koalisi Rakyat Bersatu dengan kelima cawabup untuk periode 2010-2015 itu terungkap, bahwa parpol pendukung hanya mengusung satu nama kandidat cabup, yakni Suhardi Duka dan mendukung lima nama cawabup untuk dilakukan surfey langsung ke masyarakat.
Kelima cawabup yang menandatangani nota perjanian itu, menyatakan akan menerima secara "legowo" (ikhlas) apabila dikemudian hari hasil survei dinyatakan tidak terpilih, akan tetap komitmen untuk memberikan dukungan kepada SDK untuk memenangkan pilkada dan siap tidak bersedia di calonkan oleh partai lain maupun melalui jalur independen.
Bupati Mamuju Suhardi Duka yang kembali dicalonkan pada Pilkada Mamuju mengatakan, penandatanganan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk suksesi pada pilkada mendatang.
"Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan masyarakat nama-nama yang akan mendampingi saya pada pilkada," kata dia.
Ia mengungkapkan, hal itu juga bertujuan untuk memberikan referensi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya sebelum survei dilakukan.
"Survey ini akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar murni atas aspirasi dan kata nurani oleh responden," kata dia.
Dia mengatakan, pada Pilkada 2010 ini tentunya tak ada pilihan lain, selain memenangkan hasil Pilkada 2010 sehingga perlu dilakukan tahap survei untuk mencari figur yang tepat untuk maju sebagai cawabup dalam pilkada.
"Kita ingin menang, makanya saya meminta kelima cawabup ini tetap solid untuk bekerja sama dalam upaya memenangkan Pilkada 2010," katanya. (KR-ACO)
Senin, 25 Januari 2010
Biaya Pilkada Kabupaten Cianjur Rp31 Miliar
CIANJUR (Pos Kota) – Biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur yang akan digelar 2011 mendatang, naik dua kali biaya pilkada sebelumnya. Untuk satu putaran saja, biaya yang dibutuhkan guna menunjang jalannya seluruh tahapan pelaksanaan yang harus dilalui sekitar Rp31 milar.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur, Unang Margana, di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Unang, jika dalam Pilkada Kab Cianjur terjadi dua putaran, maka biaya akan bertambah lagi. “Kalau pun terjadi dua putaran, diperkirakan kami membutuhkan biaya sebesar Rp16 miliar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp47 miliar,” jelasnya.
Unang mengaku, biaya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur 2011, memang jauh lebih mahal dari Pilkada 2006 sebelumnya, yang hanya menghabiskan biaya sebesar Rp16 miliar. Sementara untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2011, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp31 miliar dengan catatan hanya terjadi satu putaran.
“Untuk membiayai tahapan awal pilkada yang berlangsung pertengahan Tahun 2010 ini, kami mengajukan biaya sebesar Rp23 miliar. Dari total ajuan, hanya disetujui Rp20,5 miliar. Mudah-mudahan mencukupi meski turun Rp2,5 miliar dari perhitungan kami,” ujar Unang.
Membengkaknya biaya pelaksanaan Pilkada 2011, menurut dia, disebabkan sejumlah faktor dominan. Dia mencontohkan, cara pemilihan yang dilakukan dengan mencoblos bukan dicontreng. Otomatis, jenis kebutuhan pelaksanaan pencoblosan saja jauh lebih banyak dan untuk pengadaannya membutuhkan biaya tidak sedikit.
Penyebab membengkaknya biaya pilkada yang jauh lebih dominan, lanjut Unang, adalah terjadinya kenaikan honor panitia pelaksana di semua tingkatan yang mencapai lebih dari dua kali lipat.
Seperti honor bulanan ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) yang mengalami kenaikan dari Rp400 ribu pada pemilu sebelumnya, naik menjadi Rp1 juta. “Ini belum ditambah honor anggota dan honor panitia pelaksana di bawahnya,” tandasnya.
Selain itu, berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk menunjang peningkatan mutu pelaksanaan Pilkada 2011 diangkat dan ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di masing-masing desa. Untuk menunjang kelancaran kerja petugas, KPU Kabupaten Cianjur harus menyiapkan honor sebesar Rp300 ribu per petugas.
Ketua Komisi I DPRD Kab Cianjur, Asep Rudi Junawar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak KPUD Cianjur dalam pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011. Supaya, harap dia, dalam pelaksanaannya nanti lancar dan benar-benar matang.
Kata dia, melihat kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011 nanti, sangat membutuhkan biaya cukup besar.
Sedangkan ,jelas Asep , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, menganggarkan biaya untuk Pilkada 2011 dari APBD, sebesar Rp20,5 miliar. “Tentunya jika melihat kebutuhan, biaya tersebut pasti akan ada perubahan,” ujarnya
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur, Unang Margana, di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Unang, jika dalam Pilkada Kab Cianjur terjadi dua putaran, maka biaya akan bertambah lagi. “Kalau pun terjadi dua putaran, diperkirakan kami membutuhkan biaya sebesar Rp16 miliar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp47 miliar,” jelasnya.
Unang mengaku, biaya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur 2011, memang jauh lebih mahal dari Pilkada 2006 sebelumnya, yang hanya menghabiskan biaya sebesar Rp16 miliar. Sementara untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2011, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp31 miliar dengan catatan hanya terjadi satu putaran.
“Untuk membiayai tahapan awal pilkada yang berlangsung pertengahan Tahun 2010 ini, kami mengajukan biaya sebesar Rp23 miliar. Dari total ajuan, hanya disetujui Rp20,5 miliar. Mudah-mudahan mencukupi meski turun Rp2,5 miliar dari perhitungan kami,” ujar Unang.
Membengkaknya biaya pelaksanaan Pilkada 2011, menurut dia, disebabkan sejumlah faktor dominan. Dia mencontohkan, cara pemilihan yang dilakukan dengan mencoblos bukan dicontreng. Otomatis, jenis kebutuhan pelaksanaan pencoblosan saja jauh lebih banyak dan untuk pengadaannya membutuhkan biaya tidak sedikit.
Penyebab membengkaknya biaya pilkada yang jauh lebih dominan, lanjut Unang, adalah terjadinya kenaikan honor panitia pelaksana di semua tingkatan yang mencapai lebih dari dua kali lipat.
Seperti honor bulanan ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) yang mengalami kenaikan dari Rp400 ribu pada pemilu sebelumnya, naik menjadi Rp1 juta. “Ini belum ditambah honor anggota dan honor panitia pelaksana di bawahnya,” tandasnya.
Selain itu, berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk menunjang peningkatan mutu pelaksanaan Pilkada 2011 diangkat dan ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di masing-masing desa. Untuk menunjang kelancaran kerja petugas, KPU Kabupaten Cianjur harus menyiapkan honor sebesar Rp300 ribu per petugas.
Ketua Komisi I DPRD Kab Cianjur, Asep Rudi Junawar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak KPUD Cianjur dalam pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011. Supaya, harap dia, dalam pelaksanaannya nanti lancar dan benar-benar matang.
Kata dia, melihat kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011 nanti, sangat membutuhkan biaya cukup besar.
Sedangkan ,jelas Asep , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, menganggarkan biaya untuk Pilkada 2011 dari APBD, sebesar Rp20,5 miliar. “Tentunya jika melihat kebutuhan, biaya tersebut pasti akan ada perubahan,” ujarnya
3 Balon Wagub Independent Maju di Pilkada Indramayu
INDRAMAYU (Pos Kota) – Tuga tokoh masyarakat Indramayu, Jawa Barat sudah mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabup (calon bupati/calon wakil bupati) melalui jalur independent ke Kantor KPUD Indramayu.
“Memang benar, beberapa waktu lalu sudah ada 3 orang pendukung cabup/cawabup Api Karpi (Kades Mekarjaya Kecamatan Gantar), Abas Assafah (Pejabat pada Kantor Bakorwil Cirebon) dan Tarwita (Mantan Jaksa) yang mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabupu,” ujar Drs. Sunardi, SH Kasubag Humas dan Hukum Kantor KPUD Indramayu.
Menurut dia, cabup/cawabup jalur independent itu sebenarnya jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan cabup/cawabup yang akan mendaftar melalui jalur parpol.
Menjawab Pos Kota mengenai kemungkinan adanya cabup/cawabup yang diusung parpol namun masih juga mencari dukungan masyarakat, seperti cabup/cawabup jalur independent kata Sunardi, hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Soalnya, kata dia, dukungan masyarakat terhadap cabup/cawabup yang sah itu selain melampirkan foto copy KTP juga pendukung itu harus mengisi dan menandatangani blangko yang dikeluarkan KPUD Indramayu.
“Jadi walaupun ada cabup/cawabup yang diusung parpol lalu mengklaim mengumpulkan foto copy KTP dari masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa menyertakan blangko dari KPUD Indramayu yang telah diisi dan ditandatangani pendukung, maka dukungan itu tidak sah.” katanya.
“Memang benar, beberapa waktu lalu sudah ada 3 orang pendukung cabup/cawabup Api Karpi (Kades Mekarjaya Kecamatan Gantar), Abas Assafah (Pejabat pada Kantor Bakorwil Cirebon) dan Tarwita (Mantan Jaksa) yang mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabupu,” ujar Drs. Sunardi, SH Kasubag Humas dan Hukum Kantor KPUD Indramayu.
Menurut dia, cabup/cawabup jalur independent itu sebenarnya jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan cabup/cawabup yang akan mendaftar melalui jalur parpol.
Menjawab Pos Kota mengenai kemungkinan adanya cabup/cawabup yang diusung parpol namun masih juga mencari dukungan masyarakat, seperti cabup/cawabup jalur independent kata Sunardi, hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Soalnya, kata dia, dukungan masyarakat terhadap cabup/cawabup yang sah itu selain melampirkan foto copy KTP juga pendukung itu harus mengisi dan menandatangani blangko yang dikeluarkan KPUD Indramayu.
“Jadi walaupun ada cabup/cawabup yang diusung parpol lalu mengklaim mengumpulkan foto copy KTP dari masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa menyertakan blangko dari KPUD Indramayu yang telah diisi dan ditandatangani pendukung, maka dukungan itu tidak sah.” katanya.
Enam Pilkada di Sumut Terancam Batal
MEDAN (Pos Kota) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara Irham Buana Nasution, mengatakan pelaksanaan enam pilkada di Sumut yakni Binjai, Pakpak Bharat, Labusel, Labura, Tapanuli Selatan dan Pematangsiantar terancam dihentikan. Pasalnya, KPUD Sumut memberikan beri tenggat waktu hingga akhir Januari bagi pemerintah kabupaten/kota menandatangani MoU anggaran pilkada.
“Ini warning (peringatan) bagi pemerintah terkait untuk segera melakukan penandatangan MoU tentang penggunaan anggaran. Jika tak dilakukan maka KPUD kabupaten/kota akan menghentikan tahapan pilkada,” kata Ketua KPUD Sumut, Kamis (14/1).
Menurutnya, KPUD tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan tetap menanggung resiko melanjutkan tahapan Pilkada tanpa ada kepastian anggaran. Sebab hal itu tak mungkin dilakukan mengingat dapat mengganggu netralitas dan indepedensi penyelenggara.
Karena itu, tambahnya, akan lebih baik jika pihak penyelenggara menghentikan tahapan pilkada. “Agar resikonya dapat ditanggung secara bersama-sama. Tidak hanya dibebankan ke KPUD,” jelasnya.
Disebutkannya, beberapa resiko yang dihadapi jika tahapan pilkada dihentikan antara lain terganggunya masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota. Sebab dengan bergesernya tanggal Pilkada atau ketidakpastian penyelenggaraannya, maka ketika masa jabatan habis akan ada kekosongan kekuasaan.
“Tidak bisa dilanjutkan oleh bupati/walikota yang lama karena masa jabatannya hanya lima tahun. Jadi harus diangkat dari unsur pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Irham mengatakan, dari pantauan kondisi dilapangan, pihaknya melihat beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan pembiayaan Pilkada karena APBD daerah itu masih belum disahkan. Seperti di Binjai, RAPBD 2010 belum disahkan karena belum adanya pimpinan defenitif DPRD Binjai
“Ini warning (peringatan) bagi pemerintah terkait untuk segera melakukan penandatangan MoU tentang penggunaan anggaran. Jika tak dilakukan maka KPUD kabupaten/kota akan menghentikan tahapan pilkada,” kata Ketua KPUD Sumut, Kamis (14/1).
Menurutnya, KPUD tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan tetap menanggung resiko melanjutkan tahapan Pilkada tanpa ada kepastian anggaran. Sebab hal itu tak mungkin dilakukan mengingat dapat mengganggu netralitas dan indepedensi penyelenggara.
Karena itu, tambahnya, akan lebih baik jika pihak penyelenggara menghentikan tahapan pilkada. “Agar resikonya dapat ditanggung secara bersama-sama. Tidak hanya dibebankan ke KPUD,” jelasnya.
Disebutkannya, beberapa resiko yang dihadapi jika tahapan pilkada dihentikan antara lain terganggunya masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota. Sebab dengan bergesernya tanggal Pilkada atau ketidakpastian penyelenggaraannya, maka ketika masa jabatan habis akan ada kekosongan kekuasaan.
“Tidak bisa dilanjutkan oleh bupati/walikota yang lama karena masa jabatannya hanya lima tahun. Jadi harus diangkat dari unsur pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Irham mengatakan, dari pantauan kondisi dilapangan, pihaknya melihat beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan pembiayaan Pilkada karena APBD daerah itu masih belum disahkan. Seperti di Binjai, RAPBD 2010 belum disahkan karena belum adanya pimpinan defenitif DPRD Binjai
6 Partai Usung Tafik-Ratu Tatu Balon Bupati Serang
SERANG (Pos Kota) – Enam partai besar melakukan Deklarasi mendukungan pasangan Tafik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah sebagai bakal calon Bupati Serang, Provinsi Banten, untuk masa bakti 2010-2015.
Ribuan kader gabungan dari masing-masing Partai yakni Partai Golkar, PDI-P, PPP, Demokrat, PKP dan Partai Keadlian Sejahtera itu berjubel memadati lapangan sepak Bola Kramatwatu, Serang, Minggu (24/1).
Di lokasi deklarasi, Ketua Partai Golkar, DPD I Provinsi Banten, Hikmat Tomet, mengatakan, antusias dukungan dari enam partai besar tersebut, menandakan pasangan Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah disukai oleh rakyat. “Diharapkan pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, tidak mengecewakan rakyat yang mendukungnya,” kata Hikmat.
Dijelaskan Hikmat, perlu ditekankan oleh pasangan peserta Pilkada Kabupaten Serang, terutama pasangan Taufik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah, niat dasar masing-masing rakyat pemilih adalah menugaskan orang yang dipilihnya untuk bekerja memberikan pelayanan yang lebih baik. “Itu sebabnya, saya tekankan kepada pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, harus bekerja penuh tanggungjawab dalam mengemban amanat rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Banten, juga adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, berjanji akan mengemban amanat partai secara baik. “Terimakasih perlu saya sampaikan kepada semua partai pendukung yang mencalonkan saya dengan pak Taufik Nuriman,” tegasnya.
Ribuan kader gabungan dari masing-masing Partai yakni Partai Golkar, PDI-P, PPP, Demokrat, PKP dan Partai Keadlian Sejahtera itu berjubel memadati lapangan sepak Bola Kramatwatu, Serang, Minggu (24/1).
Di lokasi deklarasi, Ketua Partai Golkar, DPD I Provinsi Banten, Hikmat Tomet, mengatakan, antusias dukungan dari enam partai besar tersebut, menandakan pasangan Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah disukai oleh rakyat. “Diharapkan pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, tidak mengecewakan rakyat yang mendukungnya,” kata Hikmat.
Dijelaskan Hikmat, perlu ditekankan oleh pasangan peserta Pilkada Kabupaten Serang, terutama pasangan Taufik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah, niat dasar masing-masing rakyat pemilih adalah menugaskan orang yang dipilihnya untuk bekerja memberikan pelayanan yang lebih baik. “Itu sebabnya, saya tekankan kepada pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, harus bekerja penuh tanggungjawab dalam mengemban amanat rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Banten, juga adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, berjanji akan mengemban amanat partai secara baik. “Terimakasih perlu saya sampaikan kepada semua partai pendukung yang mencalonkan saya dengan pak Taufik Nuriman,” tegasnya.
Musim Selebriti Terjun ke Pilkada
JAKARTA (Pos Kota) – Pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai lagi di beberapa tempat. Kalangan artis pun ikut berebut kursi empuk kepala daerah.
Rano Karno yang kini masih Wakil Bupati Tangerang, menyatakan telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai calon walikota.
“Saya ikut karena banyak dukungan,” kata pemeran Si Doel ini. “Insya Allah, saya bisa menemuhi harapan itu. Sebab, bagi saya mengabdi di mana saja tak masalah. Yang penting saya nanti bisa mengemban amanah,” tambahnya.
Aktor yang pernah jadi idola remaja di era 80-an ini, tak berharap terlalu jauh dan tak mau memberi janji-janji muluk. “Tekad saya hanya ingin memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk masyarakat. Terutama di Kota Tangerang. Saya banyak mendapat pelajaran soal kehidupan selama menjabat sebagai wakil bupati,” ujarnya.
DUKUNGAN SMS
Selain Rano Karno, Ayu Azhari juga ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sukabumi, mendampingi Ketua Partai Matahari Bangsa, Heri Heryanto.
” Ayu Azhari optimis dalam ajang pilkada ini karena banyaknya dukungan dari dalam maupun luar Sukabumi. Bahkan dukungan dari luar negeri pun terus mengalir untuknya,” kata kuasa hukum Ayu Azhari, Secarpiandy. “Ayu banyak mendapat dukungan lewat SMS.”
Lompatan Ayu ke Matahari Bangsa dilakukan, agaknya, setelah dia terdepak dari PDI-P, dimana dia terdiskulifikasi.
BUPATI NGAWI
Keinginan menjadi pejabat daerah juga dilakoni model senior Ratih Sanggarwati, yang ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, pada pilkada Juni mendatang.
“Saya sangat siap ikut Pilkada Bupati Ngawi, apalagi saya didukung 3 partai,” katanya. Tiga partai yang mendukungnya, PPP, PKB dan PKS.
MEREKA YANG GAGAL
Tak semua artis yang ikut pilkada berhasil lolos seleksi. Ada beberapa nama yang terpental. Sebut saja Anwar Fuadi yang gagal menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Atau, Saipul Jamil yang terpental sebagai calon walikota dari ajang Pilkada Walikota Banten, juga artis Marissa Haque yang dikalahkan Ratu Atut dalam Pilkada Gubernur Banten.
Penyanyi yang cukup popular di tahun 70-an, Emilia Contessa, kini tak mau ketinggalan. Ia ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi. Tapi harus rela dilengserkan PDIP setempat.
Dari empat kandidat dari PDIP, saat digelar audisi, Emilia haya mendapat dukungan 25 suara, sedangkan Ratna Ani Lestari meraih 248 suara
Rano Karno yang kini masih Wakil Bupati Tangerang, menyatakan telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai calon walikota.
“Saya ikut karena banyak dukungan,” kata pemeran Si Doel ini. “Insya Allah, saya bisa menemuhi harapan itu. Sebab, bagi saya mengabdi di mana saja tak masalah. Yang penting saya nanti bisa mengemban amanah,” tambahnya.
Aktor yang pernah jadi idola remaja di era 80-an ini, tak berharap terlalu jauh dan tak mau memberi janji-janji muluk. “Tekad saya hanya ingin memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk masyarakat. Terutama di Kota Tangerang. Saya banyak mendapat pelajaran soal kehidupan selama menjabat sebagai wakil bupati,” ujarnya.
DUKUNGAN SMS
Selain Rano Karno, Ayu Azhari juga ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sukabumi, mendampingi Ketua Partai Matahari Bangsa, Heri Heryanto.
” Ayu Azhari optimis dalam ajang pilkada ini karena banyaknya dukungan dari dalam maupun luar Sukabumi. Bahkan dukungan dari luar negeri pun terus mengalir untuknya,” kata kuasa hukum Ayu Azhari, Secarpiandy. “Ayu banyak mendapat dukungan lewat SMS.”
Lompatan Ayu ke Matahari Bangsa dilakukan, agaknya, setelah dia terdepak dari PDI-P, dimana dia terdiskulifikasi.
BUPATI NGAWI
Keinginan menjadi pejabat daerah juga dilakoni model senior Ratih Sanggarwati, yang ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, pada pilkada Juni mendatang.
“Saya sangat siap ikut Pilkada Bupati Ngawi, apalagi saya didukung 3 partai,” katanya. Tiga partai yang mendukungnya, PPP, PKB dan PKS.
MEREKA YANG GAGAL
Tak semua artis yang ikut pilkada berhasil lolos seleksi. Ada beberapa nama yang terpental. Sebut saja Anwar Fuadi yang gagal menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Atau, Saipul Jamil yang terpental sebagai calon walikota dari ajang Pilkada Walikota Banten, juga artis Marissa Haque yang dikalahkan Ratu Atut dalam Pilkada Gubernur Banten.
Penyanyi yang cukup popular di tahun 70-an, Emilia Contessa, kini tak mau ketinggalan. Ia ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi. Tapi harus rela dilengserkan PDIP setempat.
Dari empat kandidat dari PDIP, saat digelar audisi, Emilia haya mendapat dukungan 25 suara, sedangkan Ratna Ani Lestari meraih 248 suara
Tangerang Selatan menuju krisis politik
Ismet Iskandar bukannya sedang bercengkok dangdut. "Kau yang mulai, kau yang mengakhiri," kata Bupati Tangerang dua periode ini, suatu hari di pengujung Ramadan, di kantornya, Tangerang, akhir September 2009.
Kalimat itu agaknya dipakai Ismet sebagai sindiran, atau mungkin lebih tepat tantangan, yang dialamatkan pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya, Atut menolak tiga calon Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan yang diajukannya akhir Desember 2008.
Ratu Atut, yang berkepentingan memiliki akses kekuasaan ke daerah pemekaran Kabupaten Tangerang itu menampik ketiganya. Dia memilih menunjuk M. Shaleh sebagai Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan, yang kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri, 26 November 2008.
Akibat penunjukan itulah Ismet kecewa. Dia berargumen, sesuai Pasal 9 UU No.51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk berhak merekomendasikan tiga calon pejabat wali kota, dan gubernur hanya menyetujuinya.
Ratu Atut sendiri berkukuh pilihan politik yang ditempuhnya juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dia menyarankan agar Ismet menghormati keputusannya, dan membantu M. Shaleh menjalankan roda pemerintahan sementara di Tangerang Selatan.
Kekecewaan Ismet atas pilihan politik Ratu Atut tersebut rupanya bertahan lama. Praktis, sejak M. Shaleh mengendalikan roda pemerintahan sementara Kota Tangerang Selatan, pola relasi antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan cenderung tidak kondusif.
Meski M. Shaleh juga sempat mendatangi Ismet di kantornya, suasana panas di antara batin keduanya tetap gagal disembunyikan, bahkan sampai di pengujung Desember 2009. Saling serang pernyataan antara keduanya di media massa tak lagi terelakkan.
Pokok yang jadi tema utama aksi saling serang pernyataan itu simpel saja sebetulnya, yakni menyangkut pembagian aset daerah serta hak penarikan pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama mengklaim, pendapatnyalah yang paling benar.
Ismet misalnya, sekoyong-konyong menarik puluhan kendaraan dinas yang digunakan aparat Pemkot Tangerang Selatan. Alasannya, demi mengamankan aset berharga Pemkab Tangerang yang digunakan Pemkot Tangerang Selatan.
Alasan lain, Pemkot Tangerang Selatan sudah memiliki anggaran sendiri untuk membeli kendaraan dinas dan operasional bagi para pejabatnya. Apabila kendaraan milik Pemkab diberikan ke Pemkot, akan terjadi kekurangan kendaraan dinas di Pemkab.
"Pemkot Tangsel seharusnya berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang sebagai pemerintah induk yang melahirkan kota itu. Tetapi, sekarang Pemkot memutuskan hubungan dengan Pemkab dan seperti kami tidak dianggap," kata Ismet seperti dikutip Antara.
Tak mau kalah
Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan M. Shaleh juga tidak mau kalah. Dia meminta agar Pemkab Tangerang tidak menilai Pemkot Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran baru yang harus terus berada di bawah pengawalan dan pengawasan pemerintah induk.
Apalagi, katanya, Pemkab Tangerang sampai hari ini masih tetap menginginkan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Kota Tangerang Selatan. "Kami jelas menolak permintaan itu, karena kalau itu direalisasikan, kami tidak punya pendapatan," kata Shaleh.
Menurut dia, justru akibat penolakan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Tangerang Selatan itulah, Pemkab Tangerang kemudian membalasnya dengan menolak menyerahkan aset milik Pemkot Tangsel yang seharusnya sudah tuntas pada akhir 2009.
Adapun, nilai total aset tetap dan aset bergerak itu diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun, terdiri a.l. kendaraan dinas dan operasional, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, 7 kantor kecamatan, 47 kantor kelurahan serta fasilitas umum seperti jalan dan irigasi.
Pemkab Tangerang sendiri mencatat kehilangan penerimaan akibat munculnya Kota Tangerang Selatan mencapai Rp600 miliar per tahun. Itu pula yang menjelaskan kenapa volume APBD Kabupaten Tangerang 2010 tergerus 5% lebih dari volume tahun sebelumnya.
Penjabat Walikota Tangerang Selatan M Shaleh menyatakan hilangnya penerimaan asli daerah (PAD) Pemkab Tangerang yang beralih ke Tangerang Selatan harus diikhlaskan. "Itu kan risiko dari Pemkab Tangerang bila PAD-nya menurun," katanya.
Memang tidak mudah mengakhiri perseteruan ini. Sampai saat ini tidak ada formula atau mekanisme tetap yang mengikat kedua belah pihak untuk segera menuntaskan persoalan pembagian harta gono-gini tersebut. Apalagi, pemerintah pusat juga terlihat lepas tangan.
Sebaliknya, kemungkinan kian memanasnya situasi justru terbuka lebar, mengingat tahun ini akan digelar Pilkada Tangerang Selatan, yang disusul Pilkada Banten pada tahun depan -di mana kemungkinan besar Ratu Atut akan kembali mencalonkan dirinya.
Perlu diingat, perseteruan antara Atut dan Ismet sebetulnya juga bukan cerita baru. Sebelum Kota Tangerang Selatan berdiri, pola relasi antara keduanya, dengan beragam sebabnya, juga tak bisa dikatakan harmonis, dan warga banyak mengetahui situasi ini.
Ismet hampir selalu memilih tidak datang pada acara yang dihadiri Atut. Sebaliknya, Atut juga tidak muncul pada acara milik Ismet.
Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang jatuh setiap 27 Desember misalnya, seolah sudah jadi saksi bisu ketidakharmonisan itu.
Dengan situasi ini, rasanya tak sulit menebak apa yang akan terjadi di Tangerang Selatan: Sebuah krisis politik atas nama perebutan kekuasaan yang kian meruncing, yang akhirnya meminggirkan perhatian pada perekonomian dan kepentingan warga yang lebih besar.
Kalimat itu agaknya dipakai Ismet sebagai sindiran, atau mungkin lebih tepat tantangan, yang dialamatkan pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya, Atut menolak tiga calon Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan yang diajukannya akhir Desember 2008.
Ratu Atut, yang berkepentingan memiliki akses kekuasaan ke daerah pemekaran Kabupaten Tangerang itu menampik ketiganya. Dia memilih menunjuk M. Shaleh sebagai Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan, yang kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri, 26 November 2008.
Akibat penunjukan itulah Ismet kecewa. Dia berargumen, sesuai Pasal 9 UU No.51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk berhak merekomendasikan tiga calon pejabat wali kota, dan gubernur hanya menyetujuinya.
Ratu Atut sendiri berkukuh pilihan politik yang ditempuhnya juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dia menyarankan agar Ismet menghormati keputusannya, dan membantu M. Shaleh menjalankan roda pemerintahan sementara di Tangerang Selatan.
Kekecewaan Ismet atas pilihan politik Ratu Atut tersebut rupanya bertahan lama. Praktis, sejak M. Shaleh mengendalikan roda pemerintahan sementara Kota Tangerang Selatan, pola relasi antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan cenderung tidak kondusif.
Meski M. Shaleh juga sempat mendatangi Ismet di kantornya, suasana panas di antara batin keduanya tetap gagal disembunyikan, bahkan sampai di pengujung Desember 2009. Saling serang pernyataan antara keduanya di media massa tak lagi terelakkan.
Pokok yang jadi tema utama aksi saling serang pernyataan itu simpel saja sebetulnya, yakni menyangkut pembagian aset daerah serta hak penarikan pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama mengklaim, pendapatnyalah yang paling benar.
Ismet misalnya, sekoyong-konyong menarik puluhan kendaraan dinas yang digunakan aparat Pemkot Tangerang Selatan. Alasannya, demi mengamankan aset berharga Pemkab Tangerang yang digunakan Pemkot Tangerang Selatan.
Alasan lain, Pemkot Tangerang Selatan sudah memiliki anggaran sendiri untuk membeli kendaraan dinas dan operasional bagi para pejabatnya. Apabila kendaraan milik Pemkab diberikan ke Pemkot, akan terjadi kekurangan kendaraan dinas di Pemkab.
"Pemkot Tangsel seharusnya berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang sebagai pemerintah induk yang melahirkan kota itu. Tetapi, sekarang Pemkot memutuskan hubungan dengan Pemkab dan seperti kami tidak dianggap," kata Ismet seperti dikutip Antara.
Tak mau kalah
Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan M. Shaleh juga tidak mau kalah. Dia meminta agar Pemkab Tangerang tidak menilai Pemkot Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran baru yang harus terus berada di bawah pengawalan dan pengawasan pemerintah induk.
Apalagi, katanya, Pemkab Tangerang sampai hari ini masih tetap menginginkan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Kota Tangerang Selatan. "Kami jelas menolak permintaan itu, karena kalau itu direalisasikan, kami tidak punya pendapatan," kata Shaleh.
Menurut dia, justru akibat penolakan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Tangerang Selatan itulah, Pemkab Tangerang kemudian membalasnya dengan menolak menyerahkan aset milik Pemkot Tangsel yang seharusnya sudah tuntas pada akhir 2009.
Adapun, nilai total aset tetap dan aset bergerak itu diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun, terdiri a.l. kendaraan dinas dan operasional, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, 7 kantor kecamatan, 47 kantor kelurahan serta fasilitas umum seperti jalan dan irigasi.
Pemkab Tangerang sendiri mencatat kehilangan penerimaan akibat munculnya Kota Tangerang Selatan mencapai Rp600 miliar per tahun. Itu pula yang menjelaskan kenapa volume APBD Kabupaten Tangerang 2010 tergerus 5% lebih dari volume tahun sebelumnya.
Penjabat Walikota Tangerang Selatan M Shaleh menyatakan hilangnya penerimaan asli daerah (PAD) Pemkab Tangerang yang beralih ke Tangerang Selatan harus diikhlaskan. "Itu kan risiko dari Pemkab Tangerang bila PAD-nya menurun," katanya.
Memang tidak mudah mengakhiri perseteruan ini. Sampai saat ini tidak ada formula atau mekanisme tetap yang mengikat kedua belah pihak untuk segera menuntaskan persoalan pembagian harta gono-gini tersebut. Apalagi, pemerintah pusat juga terlihat lepas tangan.
Sebaliknya, kemungkinan kian memanasnya situasi justru terbuka lebar, mengingat tahun ini akan digelar Pilkada Tangerang Selatan, yang disusul Pilkada Banten pada tahun depan -di mana kemungkinan besar Ratu Atut akan kembali mencalonkan dirinya.
Perlu diingat, perseteruan antara Atut dan Ismet sebetulnya juga bukan cerita baru. Sebelum Kota Tangerang Selatan berdiri, pola relasi antara keduanya, dengan beragam sebabnya, juga tak bisa dikatakan harmonis, dan warga banyak mengetahui situasi ini.
Ismet hampir selalu memilih tidak datang pada acara yang dihadiri Atut. Sebaliknya, Atut juga tidak muncul pada acara milik Ismet.
Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang jatuh setiap 27 Desember misalnya, seolah sudah jadi saksi bisu ketidakharmonisan itu.
Dengan situasi ini, rasanya tak sulit menebak apa yang akan terjadi di Tangerang Selatan: Sebuah krisis politik atas nama perebutan kekuasaan yang kian meruncing, yang akhirnya meminggirkan perhatian pada perekonomian dan kepentingan warga yang lebih besar.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
okezone.com, Updated: 1/5/2010
PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
TANGERANG - PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
Dua nama tersebut disebut dalam Konfrensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan sore tadi, di samping melakukan pemilihan Ketua DPC PDIP di dua wilayah itu.
"Penyebutan dua nama itu sudah sesuai dengan SK 435 yang mengatur soal Konfercab," jelas Ketua DPC PDIP terpilih Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murdani, Selasa (5/1/2010).
Dua nama tersebut juga sudah disebut tujuh PAC yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang akan maju dalam pilkada, karena pemilihan dua nama itu baru disebutkan dalam Konfercab.
"Ada dua nama yaitu Rano Karno dan Airin, namun itu baru sebatas Konfercab saja dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama lain," ungkap Bayu.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDIP, Mangara Siahaan yang hadir dalam Konfercab. Dia menuturkan sebelum maju dalam pilkada, keduanya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Dia melihat keduanya, terutama sosok Rano sebagai kader yang memiliki loyalitas.
"Kita lihat saja nanti, karena masih ada yang harus dilalui," ucapnya.
PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
TANGERANG - PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
Dua nama tersebut disebut dalam Konfrensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan sore tadi, di samping melakukan pemilihan Ketua DPC PDIP di dua wilayah itu.
"Penyebutan dua nama itu sudah sesuai dengan SK 435 yang mengatur soal Konfercab," jelas Ketua DPC PDIP terpilih Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murdani, Selasa (5/1/2010).
Dua nama tersebut juga sudah disebut tujuh PAC yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang akan maju dalam pilkada, karena pemilihan dua nama itu baru disebutkan dalam Konfercab.
"Ada dua nama yaitu Rano Karno dan Airin, namun itu baru sebatas Konfercab saja dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama lain," ungkap Bayu.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDIP, Mangara Siahaan yang hadir dalam Konfercab. Dia menuturkan sebelum maju dalam pilkada, keduanya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Dia melihat keduanya, terutama sosok Rano sebagai kader yang memiliki loyalitas.
"Kita lihat saja nanti, karena masih ada yang harus dilalui," ucapnya.
Jelang Pilkada Tangsel, Spanduk Gelap Ibas Beredar
Wed, 01/06/2010
Demokrat Banten Pusing Tujuh Keliling
PARTAI Demokrat dibikin pusing tujuh keliling menjelang Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel)2010.Pasalnya, spanduk gelap putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro alias Ibas sudah beredar di sejumlah titik di wilayah Tangsel. Bahkan, Ibas disebut-sebut bakal ikut di pilkada kota pemekaran baru ini yang digelar Oktober 2010.
Misalnya, spanduk ucapan "Selamat Natal Tahun Baru" berikut foto Ibas di wilayah Tangsel. Ada spanduk soal keikutsertaan Ibas di Pilkada Tangsel.
Beredarnya spanduk ini membuat pengurus Demokrat Kota Tangerang Selatan dan Banten kalang kabut, kabarnya Cikeas juga dibikin pusing.
Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Banten, Ferari Romawi mengaku pihaknya belum mengetahui siapa memerintahkan memasang spanduk tersebut.
Anggota DPR ini mengatakan, tidak ada perintah atau intruksi langsung dari Ibas untuk memasang spanduk ucapan Natal Tahun Baru di wilayah Kota Tangsel.
"Hingga sekarang. Mas Ibas tidak pernah konfirmasi untuk pemasangan spanduk di kota Tangsel. Karena Mas Ibas bukan yang perintahkan, maka spanduk itu minta di cabut," ujar anggota Komisi VI DPR ini, kemarin.
Kata Ferari, Ibas kaget ketika namanya disebut-sebut akan ikut meramaikan Pilkada Tangsel. "Mas Ibas kaget, apalagi disebut-sebut ikut pilkada Tangsel. Jadi, saya tegaskan, Mas Ibas tidak ada niat maju," tegas Ferari.
Ferari tidak bisa memastikan berapa jumlah spanduk yang telah terpasang. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, menyebutkan ada tiga buah dan sudah dicabut. Ketiga spanduk tersebut dipasang di depan balai kota dan mal wilayah Tangsel. Bahkan kasus ini tengah diinvestegasinya sesuai perintah dari Ketua DPW Partai Demokrat Banten, Bambang Sukrisna.
"Kami diperintahkan seperti itu untuk melakukan investigasi, untuk menyelidiki siapa pihak-pihak yang memasang spanduk tersebut," tambahnya.
Ditanya apakah partai akan membentuk tim untuk mencopot spanduk Ibas itu, Ferari mengatakan, internal partai mengin-rruksikan untuk segera mencopot spanduk Ibas yang sudah bertebaran di Tangsel.
"Nggak ada tim khusus. Semua kader berkerja untuk cari tahu dimana saja spanduk itu di pasang. Kalau ada tentunya hams dicabut. Semuanya sudah turun, termasuk ketua DPD Banten yang investigasi langsung," ujar Ferari.
Ditegaskan, Ibas menolak namanya dilibatkan dalam pilkada. Saat ini, Ibas masih disibukkan dengan tugas di Komisi I DPR dan DPP Demokrat. "Jadinya tidak mungkin sampai Mas Ibas ikut-ikutan pilkada Tangsel," ujarnya, boar
Demokrat Banten Pusing Tujuh Keliling
PARTAI Demokrat dibikin pusing tujuh keliling menjelang Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel)2010.Pasalnya, spanduk gelap putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro alias Ibas sudah beredar di sejumlah titik di wilayah Tangsel. Bahkan, Ibas disebut-sebut bakal ikut di pilkada kota pemekaran baru ini yang digelar Oktober 2010.
Misalnya, spanduk ucapan "Selamat Natal Tahun Baru" berikut foto Ibas di wilayah Tangsel. Ada spanduk soal keikutsertaan Ibas di Pilkada Tangsel.
Beredarnya spanduk ini membuat pengurus Demokrat Kota Tangerang Selatan dan Banten kalang kabut, kabarnya Cikeas juga dibikin pusing.
Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Banten, Ferari Romawi mengaku pihaknya belum mengetahui siapa memerintahkan memasang spanduk tersebut.
Anggota DPR ini mengatakan, tidak ada perintah atau intruksi langsung dari Ibas untuk memasang spanduk ucapan Natal Tahun Baru di wilayah Kota Tangsel.
"Hingga sekarang. Mas Ibas tidak pernah konfirmasi untuk pemasangan spanduk di kota Tangsel. Karena Mas Ibas bukan yang perintahkan, maka spanduk itu minta di cabut," ujar anggota Komisi VI DPR ini, kemarin.
Kata Ferari, Ibas kaget ketika namanya disebut-sebut akan ikut meramaikan Pilkada Tangsel. "Mas Ibas kaget, apalagi disebut-sebut ikut pilkada Tangsel. Jadi, saya tegaskan, Mas Ibas tidak ada niat maju," tegas Ferari.
Ferari tidak bisa memastikan berapa jumlah spanduk yang telah terpasang. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, menyebutkan ada tiga buah dan sudah dicabut. Ketiga spanduk tersebut dipasang di depan balai kota dan mal wilayah Tangsel. Bahkan kasus ini tengah diinvestegasinya sesuai perintah dari Ketua DPW Partai Demokrat Banten, Bambang Sukrisna.
"Kami diperintahkan seperti itu untuk melakukan investigasi, untuk menyelidiki siapa pihak-pihak yang memasang spanduk tersebut," tambahnya.
Ditanya apakah partai akan membentuk tim untuk mencopot spanduk Ibas itu, Ferari mengatakan, internal partai mengin-rruksikan untuk segera mencopot spanduk Ibas yang sudah bertebaran di Tangsel.
"Nggak ada tim khusus. Semua kader berkerja untuk cari tahu dimana saja spanduk itu di pasang. Kalau ada tentunya hams dicabut. Semuanya sudah turun, termasuk ketua DPD Banten yang investigasi langsung," ujar Ferari.
Ditegaskan, Ibas menolak namanya dilibatkan dalam pilkada. Saat ini, Ibas masih disibukkan dengan tugas di Komisi I DPR dan DPP Demokrat. "Jadinya tidak mungkin sampai Mas Ibas ikut-ikutan pilkada Tangsel," ujarnya, boar
PKS akan Deklarasikan Pasangan Calon
Senin, 04 Januari 2010 00:00
DURI- Partai Keadilan Sejahtera memastikan akan mengusung kader
terbaiknya dalam pertarungan Pilkada Bengkalis 2010 mendatang.
Suayatno merupakan kader yang akan dimajukan dalam menghadapi helat
pilkada itu. "Kita positif maju tapi belum dipastikan apakah sebagai B1 atau B2,"
ujar Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis Muhammad Firdaus, Minggu
(3/1).
Menurut firdaus, PKS saat ini tengah melakukan penggodok pasangan
calon yang pas untuk berdampingan dengan Suayatno yang kini menjabat
sebagai wakil ketua DPRD Bengkalis.
"Ada tiga kandidat bakal calon yang sempat saya dampingi ke DPP PKS
beberapa waktu lalu. Mereka ingin maju berpasangan dengan kader PKS.
Nama-nama mereka sesuai komitmen terpaksa tidak kami sebut," ujarnya.
Meski pasangan calon yang akan diusung masih ditimbang-timbang,
menurut Firdaus, PKS sudah berbulat tekad untuk mendeklarasikan
pasangan calon yang akan mereka usung dalam Pilkada Bengkalis Juni
nanti.
"Panitia deklarasi sudah terbentuk. Rencananya deklarasi pasangan
calon PKS bersama partai koalisinya akan digelar di Duri 7 Februari
nanti," ujarnya lagi.
Menurut Firdaus, PKS berazam maju dalam Pilkada Bengkalis 2010
dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Diantaranya karena prihatin
melihat problem mendasar yang tak kunjung teratasi sejak otonomi
daerah digulirkan. Banyak rakyat di negeri ini yang belum mengenyam
pembangunan. Yang menikmati berkah otonomi daerah baru segelintir
orang saja yaitu orang-orang di lingkar kekuasaan dan yang punya akses
kepadanya.
Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya
kualitas pelayanan publik juga menjadi alasan bagi PKS untuk maju lalu
secara bersama-sama nanti membuat perubahan berati. Dia juga menyebut
keterbiaran Kecamatan Mandau lantaran adanya unsur politik dan
ketakutan terjadinya pemekaran Kabupaten Mandau.
"Karena penduduknya sangat banyak, Kecamatan Mandau ke depan harus
dimekarkan menjadi beberapa kecamatan," jelasnya lagi. (sus)
DURI- Partai Keadilan Sejahtera memastikan akan mengusung kader
terbaiknya dalam pertarungan Pilkada Bengkalis 2010 mendatang.
Suayatno merupakan kader yang akan dimajukan dalam menghadapi helat
pilkada itu. "Kita positif maju tapi belum dipastikan apakah sebagai B1 atau B2,"
ujar Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis Muhammad Firdaus, Minggu
(3/1).
Menurut firdaus, PKS saat ini tengah melakukan penggodok pasangan
calon yang pas untuk berdampingan dengan Suayatno yang kini menjabat
sebagai wakil ketua DPRD Bengkalis.
"Ada tiga kandidat bakal calon yang sempat saya dampingi ke DPP PKS
beberapa waktu lalu. Mereka ingin maju berpasangan dengan kader PKS.
Nama-nama mereka sesuai komitmen terpaksa tidak kami sebut," ujarnya.
Meski pasangan calon yang akan diusung masih ditimbang-timbang,
menurut Firdaus, PKS sudah berbulat tekad untuk mendeklarasikan
pasangan calon yang akan mereka usung dalam Pilkada Bengkalis Juni
nanti.
"Panitia deklarasi sudah terbentuk. Rencananya deklarasi pasangan
calon PKS bersama partai koalisinya akan digelar di Duri 7 Februari
nanti," ujarnya lagi.
Menurut Firdaus, PKS berazam maju dalam Pilkada Bengkalis 2010
dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Diantaranya karena prihatin
melihat problem mendasar yang tak kunjung teratasi sejak otonomi
daerah digulirkan. Banyak rakyat di negeri ini yang belum mengenyam
pembangunan. Yang menikmati berkah otonomi daerah baru segelintir
orang saja yaitu orang-orang di lingkar kekuasaan dan yang punya akses
kepadanya.
Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya
kualitas pelayanan publik juga menjadi alasan bagi PKS untuk maju lalu
secara bersama-sama nanti membuat perubahan berati. Dia juga menyebut
keterbiaran Kecamatan Mandau lantaran adanya unsur politik dan
ketakutan terjadinya pemekaran Kabupaten Mandau.
"Karena penduduknya sangat banyak, Kecamatan Mandau ke depan harus
dimekarkan menjadi beberapa kecamatan," jelasnya lagi. (sus)
Pilkada Bengkalis Diikuti Empat Pasang Calon
Sabtu, 16 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Secara bertahap, para bakal calon (balon) yang akan maju di pilkada Bengkalis pada Juni 2010 ini mulai terus menciut, seiring dengan perkembangan situasi politik yang terjadi. Banyak kalangan memprediksi, pilkada bupati dan wakil bupati nanti, maksimal hanya akan diikuti oleh empat pasangan calon saja. Dari dinamika politik yang berkembang saat ini, kans terbesar untuk bisa bertarung di pilkada ada pada Normansyah Wahab, Suayatno, Sulaiman Zakaria dan Zulfan Herri. Normansyah dan Suayatno adalah dua bakal calon yang sudah memiliki perahu, meskipun masih harus melakukan koalisi. Normansyah secara resmi sudah diusung oleh Partai Demokrat, sedangkan Suayatno oleh PKS. Sementara itu Zulfan Herri diperkirakan akan maju dari Partai Golkar dan Sulaiman diprediksi dari PKB, PBB, PDI.P, PPP dan lainnya.
Perkembangan situasi politik di Bengkalis yang terus bergerak tersebut dinilai oleh Ketua Gema Kosgoro kabupaten Bengkalis, M Fachororozi Agam sebagai sebuah proses demokrasi yang alami. Banyak balon yang jauh-juh hari memproklamirkan diri bakal maju, tapi dipertengahan jalan terhenti.
“Diperkirakan pada pilkada mendatang hanya empat pasang calon yang akan bertarung, karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan perahu pendukung, sebab mayoritas kandidat bukan dari unsure parpol. Apalagi sejumlah nama yang jauh hari sudah digadang-gadang bakal maju, harus merelakan peluangnya kepada kandidat lain yang lebih berpotensi,” sebut Agam, Jumat (15/1).
Disebutkan Agam, masih ada nama-nama lain yang layak masuk dalam perhitungan seperti Herliyan Saleh, Hamdan Kamal, Edwin Abdul Muthalib, Bagus Santoso dan Arwan Mahidin Rani. Namun di antara mereka mayoritas akan kesulitan mendapatkan perahu, kecuali Bagus Santoso yang berasal dari PAN dan Arwan mahidin dari PPP. Selain Herliyan, nama-nama tersebut kalaupun maju hanya pada posisi calon wakil bupati.
Sulit menebak peta kekuatan politik di Bengkalis sejauh ini, karena para kandidat masih bertarung meraih simpati parpol untuk mengusung mereka pada pilkada. Sementara itu dari kalangan internal PKS berhembus isu, kalau jago mereka Suayatno bakal hanya dimajukan pada posisi cawabup berpasangan dengan salah satu diantara Normansyah, Sulaiman dan Zulfan.afa
BENGKALIS-Secara bertahap, para bakal calon (balon) yang akan maju di pilkada Bengkalis pada Juni 2010 ini mulai terus menciut, seiring dengan perkembangan situasi politik yang terjadi. Banyak kalangan memprediksi, pilkada bupati dan wakil bupati nanti, maksimal hanya akan diikuti oleh empat pasangan calon saja. Dari dinamika politik yang berkembang saat ini, kans terbesar untuk bisa bertarung di pilkada ada pada Normansyah Wahab, Suayatno, Sulaiman Zakaria dan Zulfan Herri. Normansyah dan Suayatno adalah dua bakal calon yang sudah memiliki perahu, meskipun masih harus melakukan koalisi. Normansyah secara resmi sudah diusung oleh Partai Demokrat, sedangkan Suayatno oleh PKS. Sementara itu Zulfan Herri diperkirakan akan maju dari Partai Golkar dan Sulaiman diprediksi dari PKB, PBB, PDI.P, PPP dan lainnya.
Perkembangan situasi politik di Bengkalis yang terus bergerak tersebut dinilai oleh Ketua Gema Kosgoro kabupaten Bengkalis, M Fachororozi Agam sebagai sebuah proses demokrasi yang alami. Banyak balon yang jauh-juh hari memproklamirkan diri bakal maju, tapi dipertengahan jalan terhenti.
“Diperkirakan pada pilkada mendatang hanya empat pasang calon yang akan bertarung, karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan perahu pendukung, sebab mayoritas kandidat bukan dari unsure parpol. Apalagi sejumlah nama yang jauh hari sudah digadang-gadang bakal maju, harus merelakan peluangnya kepada kandidat lain yang lebih berpotensi,” sebut Agam, Jumat (15/1).
Disebutkan Agam, masih ada nama-nama lain yang layak masuk dalam perhitungan seperti Herliyan Saleh, Hamdan Kamal, Edwin Abdul Muthalib, Bagus Santoso dan Arwan Mahidin Rani. Namun di antara mereka mayoritas akan kesulitan mendapatkan perahu, kecuali Bagus Santoso yang berasal dari PAN dan Arwan mahidin dari PPP. Selain Herliyan, nama-nama tersebut kalaupun maju hanya pada posisi calon wakil bupati.
Sulit menebak peta kekuatan politik di Bengkalis sejauh ini, karena para kandidat masih bertarung meraih simpati parpol untuk mengusung mereka pada pilkada. Sementara itu dari kalangan internal PKS berhembus isu, kalau jago mereka Suayatno bakal hanya dimajukan pada posisi cawabup berpasangan dengan salah satu diantara Normansyah, Sulaiman dan Zulfan.afa
Calonbup Golkar Diserahkan ke Provinsi dan Pusat
Senin, 18 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Pasca Musda Partai Golkar (PG) Kabupaten Bengkalis, Jumat (15/1) lalu di Kota Duri, agenda berikutnya adalah menjaring bakal calon (balon) pilkada. Ketua DPD II PG Bengkalis terpilih Indra Gunawan, mengatakan DPD II hanya sebatas menjaring nama-nama balon untuk kemudian diputuskan oleh DPD I Riau dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Dalam waktu dekat kita akan segera menjaring nama-nama balon yang akan diusung PG pada pilkada bulan Juni mendatang. Setakat ini pasca Musda di Duri, kita terlebih dahulu menyiapkan pembentukan pengurus DPD II serta konsolidasi internal di tingkat partai, baru setelah itu menyusul agenda pilkada,” jelas Indra Gunawan alias Eet.
Dikatakan Eet yang juga ketua DPRD Bengkalis, DPD II PG Bengkalis akan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam tubuh partai dalam menjaring balon yang akan diusung pada pilkada. Menurut pria low profile itu, DPD II antinya akan memberikan rekomendasi kepada DPD I siapa-siapa yang akan masuk dalam penjaringan DPD II.
Majukan Kader
Pengamat politik Fitra Budiman berpendapat dengan dilakukan penjaringan oleh DPD II dan diputuskan oleh DPD I dan DPP, ada sinyal bahwa PG akan mengusung kadernya sendiri sebagai balon bupati.
“Saya memprediksi arah dukungan politik Golkar ke sana, akan memajukan kadernya sendiri sebagai cabup dan menggandeng jago dari paprol lain sebagai cawabup. Di bawah kepemimpinan Eet, Golkar diharapkan lebih solid, tentunya dengan memenangkan pilkada mendatang, karena dengan mekanisme seperti itu Golkar akan lebih diuntungkan bila memajukan kadernya sendiri sebagai balonbup,” ujar Fitra menyikapi.afa
BENGKALIS-Pasca Musda Partai Golkar (PG) Kabupaten Bengkalis, Jumat (15/1) lalu di Kota Duri, agenda berikutnya adalah menjaring bakal calon (balon) pilkada. Ketua DPD II PG Bengkalis terpilih Indra Gunawan, mengatakan DPD II hanya sebatas menjaring nama-nama balon untuk kemudian diputuskan oleh DPD I Riau dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Dalam waktu dekat kita akan segera menjaring nama-nama balon yang akan diusung PG pada pilkada bulan Juni mendatang. Setakat ini pasca Musda di Duri, kita terlebih dahulu menyiapkan pembentukan pengurus DPD II serta konsolidasi internal di tingkat partai, baru setelah itu menyusul agenda pilkada,” jelas Indra Gunawan alias Eet.
Dikatakan Eet yang juga ketua DPRD Bengkalis, DPD II PG Bengkalis akan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam tubuh partai dalam menjaring balon yang akan diusung pada pilkada. Menurut pria low profile itu, DPD II antinya akan memberikan rekomendasi kepada DPD I siapa-siapa yang akan masuk dalam penjaringan DPD II.
Majukan Kader
Pengamat politik Fitra Budiman berpendapat dengan dilakukan penjaringan oleh DPD II dan diputuskan oleh DPD I dan DPP, ada sinyal bahwa PG akan mengusung kadernya sendiri sebagai balon bupati.
“Saya memprediksi arah dukungan politik Golkar ke sana, akan memajukan kadernya sendiri sebagai cabup dan menggandeng jago dari paprol lain sebagai cawabup. Di bawah kepemimpinan Eet, Golkar diharapkan lebih solid, tentunya dengan memenangkan pilkada mendatang, karena dengan mekanisme seperti itu Golkar akan lebih diuntungkan bila memajukan kadernya sendiri sebagai balonbup,” ujar Fitra menyikapi.afa
24 Februari, KPU Buka Pendaftaran Cabup
Selasa, 19 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Sesuai jadwal yang telah disusun untuk tahapan pilkada bupati dan wakil bupati, masa pendaftaran bakal calon (balon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis dimulai pada 24 Februari. Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pilkada yang akan bergulir pada tanggal 3 Juni, termasuk persiapan verifikasi persyaratan calon oleh KPU dan masa kampanye.
Hal itu diungkapkan anggota KPU Bengkalis Defitri Akbar, Senin (18/1), di kantor KPU Bengkalis terkait tahapan pilkada. Menurut pria akrab disapa Dedek tersebut, pembukaan pendaftaran yang dimulai 24 Februari tersebut akan berlangsung selama 21 hari atau tiga minggu, yang akan berakhir pada pertengahan Maret.
“Setelah pendaftaran balon ke KPU ditutup, kita akan langsung menyeleksi persyaratan administrasi atau verifikasi terhadap seluruh balon yang sudah mendaftar ke KPU. Tenggat waktu tiga minggu sudah cukup panjang bagi balon untuk mempersiapkan diri sebelum mereka akan diumumkan apakah lolos verifikasi atau tidak,” terang Dedek.
Masih menurut Dedek, usai pelaksanaan verifikasi akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada yang diperkirakan baru akan dilakukan pada awal April. Setelah itu sambung Dedek, KPU akan melakukan proses pencetakan kertas suara terhadap pasangan calon peserta pilkada. Kemudian KPU akan menyusun agenda pelaksanaan kampanye seluruh balon.
Untuk kampanye balon nantinya, diperkirakan hanya akan memakan waktu sekitar 2 dua minggu sebelum pelaksanaan hari pemilihan. Usai masa kampanye tambah Dedek, seluruh peserta diberi waktu istirahat sekitar 3 atau 4 hari, sebelum masuk ke hari pemilihan.
“Masa pendaftaran ke KPU memang dipercepat, disesuaikan dengan agenda hari pemilihan. Tanggal 24 Februari itu sampai sejauh ini sudah final, kecuali ada perubahan jadwal nantinya,” tutup Dedek. afa
BENGKALIS-Sesuai jadwal yang telah disusun untuk tahapan pilkada bupati dan wakil bupati, masa pendaftaran bakal calon (balon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis dimulai pada 24 Februari. Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pilkada yang akan bergulir pada tanggal 3 Juni, termasuk persiapan verifikasi persyaratan calon oleh KPU dan masa kampanye.
Hal itu diungkapkan anggota KPU Bengkalis Defitri Akbar, Senin (18/1), di kantor KPU Bengkalis terkait tahapan pilkada. Menurut pria akrab disapa Dedek tersebut, pembukaan pendaftaran yang dimulai 24 Februari tersebut akan berlangsung selama 21 hari atau tiga minggu, yang akan berakhir pada pertengahan Maret.
“Setelah pendaftaran balon ke KPU ditutup, kita akan langsung menyeleksi persyaratan administrasi atau verifikasi terhadap seluruh balon yang sudah mendaftar ke KPU. Tenggat waktu tiga minggu sudah cukup panjang bagi balon untuk mempersiapkan diri sebelum mereka akan diumumkan apakah lolos verifikasi atau tidak,” terang Dedek.
Masih menurut Dedek, usai pelaksanaan verifikasi akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada yang diperkirakan baru akan dilakukan pada awal April. Setelah itu sambung Dedek, KPU akan melakukan proses pencetakan kertas suara terhadap pasangan calon peserta pilkada. Kemudian KPU akan menyusun agenda pelaksanaan kampanye seluruh balon.
Untuk kampanye balon nantinya, diperkirakan hanya akan memakan waktu sekitar 2 dua minggu sebelum pelaksanaan hari pemilihan. Usai masa kampanye tambah Dedek, seluruh peserta diberi waktu istirahat sekitar 3 atau 4 hari, sebelum masuk ke hari pemilihan.
“Masa pendaftaran ke KPU memang dipercepat, disesuaikan dengan agenda hari pemilihan. Tanggal 24 Februari itu sampai sejauh ini sudah final, kecuali ada perubahan jadwal nantinya,” tutup Dedek. afa
Emrizal dan T Razmara Bersaing
Kamis, 21 Januari 2010 00:00
Wakilnya Bukhari atau Aminah
PEKANBARU-Calon bupati (cabup) dari Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 Kabupaten Indragiri Hulu telah mengerucut. Partai Demokrat mengusulkan 2 (dua) nama untuk maju sebagai calon bupati yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhu Tengku Razmara dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Riau Emrizal Pakis. PLt Sekretaris Partai Demokrat Riau Said Abu Bakar Assegaf ketika dikonfirmasi, Rabu (20/1), membenarkan telah mengerucutnya 2 (dua) nama cabup dari Partai Demokrat. "Sudah mengerucut antara Tengku Razmara dan Emrizal Pakis," ucap Said Abu Bakar Assegaf.
Tetapi ketentuannya cabup yang didukung Partai Demokrat, ucap Said Abu Bakar, mesti menggandeng kader partai 'besutan' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon wakil bupati (cawabup).
Dikatakan, Partai Demokrat berlambang bintang itu, telah menetapkan 2 (dua) nama kader yang diusung untuk maju, sebagai cawabup yaitu, Ketua DPC Partai Demokrat Inhu Bukhari dan anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat Aminah Susilo yang pada pemilihan legeslatif (Pileg) lalu, meraih suara terbanyak.
"Cabup yang maju, kita posisikan untuk berpasangan dengan kader dari Partai Demokrat, namun jika tidak ada kesepakatan, maka kita siap posisikan dua kader kita untuk maju sebagai cabup dan cawabup," ujar Plt Sekretaris DPD Demokrat Riau. ibu
Wakilnya Bukhari atau Aminah
PEKANBARU-Calon bupati (cabup) dari Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 Kabupaten Indragiri Hulu telah mengerucut. Partai Demokrat mengusulkan 2 (dua) nama untuk maju sebagai calon bupati yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhu Tengku Razmara dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Riau Emrizal Pakis. PLt Sekretaris Partai Demokrat Riau Said Abu Bakar Assegaf ketika dikonfirmasi, Rabu (20/1), membenarkan telah mengerucutnya 2 (dua) nama cabup dari Partai Demokrat. "Sudah mengerucut antara Tengku Razmara dan Emrizal Pakis," ucap Said Abu Bakar Assegaf.
Tetapi ketentuannya cabup yang didukung Partai Demokrat, ucap Said Abu Bakar, mesti menggandeng kader partai 'besutan' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon wakil bupati (cawabup).
Dikatakan, Partai Demokrat berlambang bintang itu, telah menetapkan 2 (dua) nama kader yang diusung untuk maju, sebagai cawabup yaitu, Ketua DPC Partai Demokrat Inhu Bukhari dan anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat Aminah Susilo yang pada pemilihan legeslatif (Pileg) lalu, meraih suara terbanyak.
"Cabup yang maju, kita posisikan untuk berpasangan dengan kader dari Partai Demokrat, namun jika tidak ada kesepakatan, maka kita siap posisikan dua kader kita untuk maju sebagai cabup dan cawabup," ujar Plt Sekretaris DPD Demokrat Riau. ibu
Langganan:
Postingan (Atom)
