Kasus Bank Century Masyarakat Diminta Jujur Nilai Boediono dan Sri Mulyani

JAKARTA--MI: Ekonom dari Ekonit, Hendri Saparini, mengajak masyarakat menilai dengan jujur apakah rekam jejak kinerja Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani benar-benar berkilau, sebagaimana yang didengung-dengungkan sebagai orang yang bersih dan reformis.

"Marilah kita menilai dengan jujur. Apakah rekam jejak kinerja Boediono dan Sri Mulyani memang benar-benar kinclong atau sebaliknya ," kata Hendri Saparini dalam diskusi Memprediksi rekomendasi akhir pansus di Rumah Perubahan Jakarta, Minggu (28/2).

Menurut Hendri, pada detik-detik terakhir mejelang paripurna DPR soal kasus Bank Century, selain dilakukan lobi-lobi politik juga ada upaya membalikkan kesimpulan pansus yang menyalahkan kebijakan bailout Century dengan menyederhanakan alasan bahwa ada kelompok yang ingin melengserkan Boediono-Sri Mulyani.

Sementara itu, katanya, figur Boediono dan Sri Mulyani digambarkan sebagai sosok yang bersih, yang ingin mereformasi birokrasi dan mengelola ekonomi dengan baik.

Citra bersih dan reformis tersebut, ujar Hendri, telah didegung-degungkan dan digunakan untuk memporak-porandakan temuan Pansus dalam kasus Century.

Pansus, katanya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada telah mengindikasikan Boediono dan Sri Mulyani melakukan pelanggaran hukum dan kebijakan untuk memuluskan kebijakan bailout Bank Century. "Mungkin benar keduanya (Boediono-Sri Mulyani) tidak menerima uang, tetapi sangat mungkin akan mendapatkan keuntungan non-finansial dari kebijakannya tersebut," kata Hendri dengan nada tinggi.

Menurut Hendri, cerita yang terus diulang-ulang yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani adalah sosok yang bersih dan reformis merupakan senjata pamungkas dari pemerintah untuk bisa bertahan. Hal itu juga sebagai upaya kelompok pendukung Boediono-Sri Mulyani untuk mempertahankan paradigma.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah Boediono dan Sri Mulyani kinerjanya sangat luar biasa sehingga pelanggaran dalam kebijakan publik harus dimaklumi," kata Hendry.

Menurut Hendri, saat Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia telah ikut menelorkan kebijakan BLBI yang merugikan anggaran negara paling tidak selama 30 tahun. Sementara itu saat menjadi Menkeu, Boediono telah membiarkan terjadinya privatisasi dan mengeluarkan kebijakan release and discharge yang merugikan negara.

"Saat menjadi Menko Perekonomian, kebijakan yang diambil Boediono telah mengabaikan sektor riil," kata Hendri.

Sementara itu, kinerja Menkeu Sri Mulyani, menurut Hendri, sebelum kesalahan kebijakan dalam kasus Bank Century terbuka, tidak sekinclong citra yang diciptakan. "Tugas utama Sri Mulyani sebagai Menkeu adalah mengelola APBN. Apa yang terjadi selama lima tahun APBN naik hampir tiga kali lipat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak juga meningkat," kata Hendri.

Sementara, pengelolaan belanja APBN masih sangat lemah sehingga realisasinya menumpuk di belakang, sehingga mengurangi kemampuan stimulusnya. "Kelemahan ini akhirnya menghasilkan SILPA yang besar. Di sisi lain selama Sri Mulyani menjadi Menkeu APBN semakin dibiayai dengan high cost debt," kata Hendri.

Hendri menjelaskan SBN bruto yang pada tahun 2004 hanya sebesar Rp32 triliun, terus meningkat dan tahun ini hampir mencapai Rp180 triliun.

Dengan rekam jejak seperti itu, apakah pantas kinerja Boediono dan Sri Mulyani dibilang sukses dan kinclong, ujarnya. "Dengan track record di atas, apakah layak untuk dikatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah berhasil mengelola ekonomi Indonesia dengan baik," kata Hendri. (Ant/OL-03)