PENTINGNYA SURVEI PILKADA
Logika Dasar Pemilihan Langsung
Kunci keberhasilan dan kemenangan kandidat dalam pilkada ditentukan oleh pemilih, bukan oleh elit partai.
Kandidat yang akan maju dalam pemilihan perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa jauh calon kandidat tersebut dikenal, disukai dan didukung oleh si pemilih.
Pentingnya Pemahaman Terhadap Perilaku Pemilih
Kandidai menjadi pemenang dalam pemilihan karena kuantitas pemilih, bukan kualitas pemilihnya.
Strategi kampanye harus diarahkan dengan tepat untuk membidik pemilih di berbagai lapisan.
Pengenalan terhadap lapisan pemlih, karakteristik, dan profil pemilih menjadi penting agar kandidat bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang akan memilih.
Pemahaman mengenai peta pemilih bisa lebih fokus dan efektif.
KEGUNAAN SURVEI PILKADA
Bahan Evaluasi
Seberapa banyak kandidat dikenal, seberapa banyak kandidat disukai, di wilayah dan segmen apa saja kandidat dikenal/disukai dan sebagainya.
Basis dukungan dari kandidat, diwilayah dan segmen mana kandidat di dukung.
Menghitung bagaimana kekuatan dan kelemahan dari kandidat serta kompetitornya.
Semua bahan evaluasi tersebut akan mendasari pertimbangan kandidat dalam menentukan strategi berikutnya.
Bahan Pembuatan Strategi
Survei ini menyediakan data yang berguna mengenai karateristik dan kecendrungan preferensi pemilih.
Survei juga akan memberikan informasi isu populer beserta medium sosialisasi yang efektif dalam rangka kampanye kandidat.
Data ini dapat digunakan kandidat untuk merancang strategi dalam melakukan program image building yang terarah dan terukur.
OUTPUT SURVEI PILKADA
Posisi kandidat (Pengenalan, Kesukaan dan Electability)
Basis dukungan terhadap kandidat (Wilayah, Suku, Agama, dll)
Strategi yang akan dilakukan (Program, Isu dan Medium Sosialisasi)
Kamis, 28 Januari 2010
Selasa, 26 Januari 2010
Anggran Pilkada Mamuju Sebaiknya 17 Miliar
Jumat, 15 Januari 2010 | 17:47 WITA
MAMUJU, TRIBUN - Anggota KPU Sulawesi Barat (Sulbar) Supriyadi Yusuf menyebutkan jika anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju yang disetujui Bupati Mamuju sebesar Rp 10 miliar belumlah cukup.
Dana tersebut akan makin kurang jika ternyata terjadi pemilihan putaran kedua. Menurutnya, besaran dana yang ideal yang dibutuhkan yakni Rp 17 miliar. Jika pun kemudian cuma disetujui Rp 12 miliar, maka itu cukup untuk satu putaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju menyetujui permintaan anggaran Rp 17 miliar. "Mana mungkin anggota PPK mau dibayar Rp 300 ribu per bulan, padahal pada pemilu lalu mereka digaji Rp 1 juta per bulan," kata Supriadi.(*)
MAMUJU, TRIBUN - Anggota KPU Sulawesi Barat (Sulbar) Supriyadi Yusuf menyebutkan jika anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju yang disetujui Bupati Mamuju sebesar Rp 10 miliar belumlah cukup.
Dana tersebut akan makin kurang jika ternyata terjadi pemilihan putaran kedua. Menurutnya, besaran dana yang ideal yang dibutuhkan yakni Rp 17 miliar. Jika pun kemudian cuma disetujui Rp 12 miliar, maka itu cukup untuk satu putaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju menyetujui permintaan anggaran Rp 17 miliar. "Mana mungkin anggota PPK mau dibayar Rp 300 ribu per bulan, padahal pada pemilu lalu mereka digaji Rp 1 juta per bulan," kata Supriadi.(*)
KOALISI PARTAI DI MAMUJU TANDATANGANI PERJANJIAN
Written by Rollit Monday, 11 January 2010
Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Mamuju, 11/1 (Antara/FINROLL Lifestyle)- Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Penandatanganan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati (Rujab), Senin, yaitu pimpinan Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Patriot, PKS, PDIP, PPP, PDK dan Republik.
Pimpinan partai politik itu menyepakati akan mengusung satu nama cabup Mamuju yakni Drs H Suhardi Duka, MM alias SDK.
Lima cawabup yang diusung untuk mendapingi SDK pada Pilkada Agustus 2010, yakni H Habsi Wahid, MM (Sekretaris Daerah) Mamuju, Abdul Jawas Gani, SH (politisi PAN), Ir Bustamin Bausat (Kadis Peternakan dan Pertanian) Mamuju, Ir H Saharuddin (Kadis Perkebunan dan Kehutanan) Mamuju dan A Mustari Tahir (Kadis Kelautan dan Perikanan).
Kelima cawabup tersebut akan ditentukan setelah melalui tahap survey yang dilaksanakan Jaringan Survei Indonesia (SJI) yang akan bekerja mulai Selasa (12/1) dan akan berakhir 22 Januari 2010.
Dalam isi perjanjian yang ditandatanagi antara pimpinan parpol Koalisi Rakyat Bersatu dengan kelima cawabup untuk periode 2010-2015 itu terungkap, bahwa parpol pendukung hanya mengusung satu nama kandidat cabup, yakni Suhardi Duka dan mendukung lima nama cawabup untuk dilakukan surfey langsung ke masyarakat.
Kelima cawabup yang menandatangani nota perjanian itu, menyatakan akan menerima secara "legowo" (ikhlas) apabila dikemudian hari hasil survei dinyatakan tidak terpilih, akan tetap komitmen untuk memberikan dukungan kepada SDK untuk memenangkan pilkada dan siap tidak bersedia di calonkan oleh partai lain maupun melalui jalur independen.
Bupati Mamuju Suhardi Duka yang kembali dicalonkan pada Pilkada Mamuju mengatakan, penandatanganan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk suksesi pada pilkada mendatang.
"Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan masyarakat nama-nama yang akan mendampingi saya pada pilkada," kata dia.
Ia mengungkapkan, hal itu juga bertujuan untuk memberikan referensi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya sebelum survei dilakukan.
"Survey ini akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar murni atas aspirasi dan kata nurani oleh responden," kata dia.
Dia mengatakan, pada Pilkada 2010 ini tentunya tak ada pilihan lain, selain memenangkan hasil Pilkada 2010 sehingga perlu dilakukan tahap survei untuk mencari figur yang tepat untuk maju sebagai cawabup dalam pilkada.
"Kita ingin menang, makanya saya meminta kelima cawabup ini tetap solid untuk bekerja sama dalam upaya memenangkan Pilkada 2010," katanya. (KR-ACO)
Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Mamuju, 11/1 (Antara/FINROLL Lifestyle)- Sembilan pimpinan partai politik yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Bersatu menandatangani perjanjian dengan calon bupati (cabub) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat) periode 2010-2015.
Penandatanganan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati (Rujab), Senin, yaitu pimpinan Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Patriot, PKS, PDIP, PPP, PDK dan Republik.
Pimpinan partai politik itu menyepakati akan mengusung satu nama cabup Mamuju yakni Drs H Suhardi Duka, MM alias SDK.
Lima cawabup yang diusung untuk mendapingi SDK pada Pilkada Agustus 2010, yakni H Habsi Wahid, MM (Sekretaris Daerah) Mamuju, Abdul Jawas Gani, SH (politisi PAN), Ir Bustamin Bausat (Kadis Peternakan dan Pertanian) Mamuju, Ir H Saharuddin (Kadis Perkebunan dan Kehutanan) Mamuju dan A Mustari Tahir (Kadis Kelautan dan Perikanan).
Kelima cawabup tersebut akan ditentukan setelah melalui tahap survey yang dilaksanakan Jaringan Survei Indonesia (SJI) yang akan bekerja mulai Selasa (12/1) dan akan berakhir 22 Januari 2010.
Dalam isi perjanjian yang ditandatanagi antara pimpinan parpol Koalisi Rakyat Bersatu dengan kelima cawabup untuk periode 2010-2015 itu terungkap, bahwa parpol pendukung hanya mengusung satu nama kandidat cabup, yakni Suhardi Duka dan mendukung lima nama cawabup untuk dilakukan surfey langsung ke masyarakat.
Kelima cawabup yang menandatangani nota perjanian itu, menyatakan akan menerima secara "legowo" (ikhlas) apabila dikemudian hari hasil survei dinyatakan tidak terpilih, akan tetap komitmen untuk memberikan dukungan kepada SDK untuk memenangkan pilkada dan siap tidak bersedia di calonkan oleh partai lain maupun melalui jalur independen.
Bupati Mamuju Suhardi Duka yang kembali dicalonkan pada Pilkada Mamuju mengatakan, penandatanganan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk suksesi pada pilkada mendatang.
"Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan masyarakat nama-nama yang akan mendampingi saya pada pilkada," kata dia.
Ia mengungkapkan, hal itu juga bertujuan untuk memberikan referensi terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya sebelum survei dilakukan.
"Survey ini akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar murni atas aspirasi dan kata nurani oleh responden," kata dia.
Dia mengatakan, pada Pilkada 2010 ini tentunya tak ada pilihan lain, selain memenangkan hasil Pilkada 2010 sehingga perlu dilakukan tahap survei untuk mencari figur yang tepat untuk maju sebagai cawabup dalam pilkada.
"Kita ingin menang, makanya saya meminta kelima cawabup ini tetap solid untuk bekerja sama dalam upaya memenangkan Pilkada 2010," katanya. (KR-ACO)
Senin, 25 Januari 2010
Biaya Pilkada Kabupaten Cianjur Rp31 Miliar
CIANJUR (Pos Kota) – Biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur yang akan digelar 2011 mendatang, naik dua kali biaya pilkada sebelumnya. Untuk satu putaran saja, biaya yang dibutuhkan guna menunjang jalannya seluruh tahapan pelaksanaan yang harus dilalui sekitar Rp31 milar.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur, Unang Margana, di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Unang, jika dalam Pilkada Kab Cianjur terjadi dua putaran, maka biaya akan bertambah lagi. “Kalau pun terjadi dua putaran, diperkirakan kami membutuhkan biaya sebesar Rp16 miliar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp47 miliar,” jelasnya.
Unang mengaku, biaya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur 2011, memang jauh lebih mahal dari Pilkada 2006 sebelumnya, yang hanya menghabiskan biaya sebesar Rp16 miliar. Sementara untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2011, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp31 miliar dengan catatan hanya terjadi satu putaran.
“Untuk membiayai tahapan awal pilkada yang berlangsung pertengahan Tahun 2010 ini, kami mengajukan biaya sebesar Rp23 miliar. Dari total ajuan, hanya disetujui Rp20,5 miliar. Mudah-mudahan mencukupi meski turun Rp2,5 miliar dari perhitungan kami,” ujar Unang.
Membengkaknya biaya pelaksanaan Pilkada 2011, menurut dia, disebabkan sejumlah faktor dominan. Dia mencontohkan, cara pemilihan yang dilakukan dengan mencoblos bukan dicontreng. Otomatis, jenis kebutuhan pelaksanaan pencoblosan saja jauh lebih banyak dan untuk pengadaannya membutuhkan biaya tidak sedikit.
Penyebab membengkaknya biaya pilkada yang jauh lebih dominan, lanjut Unang, adalah terjadinya kenaikan honor panitia pelaksana di semua tingkatan yang mencapai lebih dari dua kali lipat.
Seperti honor bulanan ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) yang mengalami kenaikan dari Rp400 ribu pada pemilu sebelumnya, naik menjadi Rp1 juta. “Ini belum ditambah honor anggota dan honor panitia pelaksana di bawahnya,” tandasnya.
Selain itu, berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk menunjang peningkatan mutu pelaksanaan Pilkada 2011 diangkat dan ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di masing-masing desa. Untuk menunjang kelancaran kerja petugas, KPU Kabupaten Cianjur harus menyiapkan honor sebesar Rp300 ribu per petugas.
Ketua Komisi I DPRD Kab Cianjur, Asep Rudi Junawar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak KPUD Cianjur dalam pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011. Supaya, harap dia, dalam pelaksanaannya nanti lancar dan benar-benar matang.
Kata dia, melihat kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011 nanti, sangat membutuhkan biaya cukup besar.
Sedangkan ,jelas Asep , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, menganggarkan biaya untuk Pilkada 2011 dari APBD, sebesar Rp20,5 miliar. “Tentunya jika melihat kebutuhan, biaya tersebut pasti akan ada perubahan,” ujarnya
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur, Unang Margana, di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Unang, jika dalam Pilkada Kab Cianjur terjadi dua putaran, maka biaya akan bertambah lagi. “Kalau pun terjadi dua putaran, diperkirakan kami membutuhkan biaya sebesar Rp16 miliar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp47 miliar,” jelasnya.
Unang mengaku, biaya pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur 2011, memang jauh lebih mahal dari Pilkada 2006 sebelumnya, yang hanya menghabiskan biaya sebesar Rp16 miliar. Sementara untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2011, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp31 miliar dengan catatan hanya terjadi satu putaran.
“Untuk membiayai tahapan awal pilkada yang berlangsung pertengahan Tahun 2010 ini, kami mengajukan biaya sebesar Rp23 miliar. Dari total ajuan, hanya disetujui Rp20,5 miliar. Mudah-mudahan mencukupi meski turun Rp2,5 miliar dari perhitungan kami,” ujar Unang.
Membengkaknya biaya pelaksanaan Pilkada 2011, menurut dia, disebabkan sejumlah faktor dominan. Dia mencontohkan, cara pemilihan yang dilakukan dengan mencoblos bukan dicontreng. Otomatis, jenis kebutuhan pelaksanaan pencoblosan saja jauh lebih banyak dan untuk pengadaannya membutuhkan biaya tidak sedikit.
Penyebab membengkaknya biaya pilkada yang jauh lebih dominan, lanjut Unang, adalah terjadinya kenaikan honor panitia pelaksana di semua tingkatan yang mencapai lebih dari dua kali lipat.
Seperti honor bulanan ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) yang mengalami kenaikan dari Rp400 ribu pada pemilu sebelumnya, naik menjadi Rp1 juta. “Ini belum ditambah honor anggota dan honor panitia pelaksana di bawahnya,” tandasnya.
Selain itu, berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk menunjang peningkatan mutu pelaksanaan Pilkada 2011 diangkat dan ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di masing-masing desa. Untuk menunjang kelancaran kerja petugas, KPU Kabupaten Cianjur harus menyiapkan honor sebesar Rp300 ribu per petugas.
Ketua Komisi I DPRD Kab Cianjur, Asep Rudi Junawar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak KPUD Cianjur dalam pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011. Supaya, harap dia, dalam pelaksanaannya nanti lancar dan benar-benar matang.
Kata dia, melihat kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pilkada Kab Cianjur 2011 nanti, sangat membutuhkan biaya cukup besar.
Sedangkan ,jelas Asep , Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, menganggarkan biaya untuk Pilkada 2011 dari APBD, sebesar Rp20,5 miliar. “Tentunya jika melihat kebutuhan, biaya tersebut pasti akan ada perubahan,” ujarnya
3 Balon Wagub Independent Maju di Pilkada Indramayu
INDRAMAYU (Pos Kota) – Tuga tokoh masyarakat Indramayu, Jawa Barat sudah mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabup (calon bupati/calon wakil bupati) melalui jalur independent ke Kantor KPUD Indramayu.
“Memang benar, beberapa waktu lalu sudah ada 3 orang pendukung cabup/cawabup Api Karpi (Kades Mekarjaya Kecamatan Gantar), Abas Assafah (Pejabat pada Kantor Bakorwil Cirebon) dan Tarwita (Mantan Jaksa) yang mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabupu,” ujar Drs. Sunardi, SH Kasubag Humas dan Hukum Kantor KPUD Indramayu.
Menurut dia, cabup/cawabup jalur independent itu sebenarnya jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan cabup/cawabup yang akan mendaftar melalui jalur parpol.
Menjawab Pos Kota mengenai kemungkinan adanya cabup/cawabup yang diusung parpol namun masih juga mencari dukungan masyarakat, seperti cabup/cawabup jalur independent kata Sunardi, hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Soalnya, kata dia, dukungan masyarakat terhadap cabup/cawabup yang sah itu selain melampirkan foto copy KTP juga pendukung itu harus mengisi dan menandatangani blangko yang dikeluarkan KPUD Indramayu.
“Jadi walaupun ada cabup/cawabup yang diusung parpol lalu mengklaim mengumpulkan foto copy KTP dari masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa menyertakan blangko dari KPUD Indramayu yang telah diisi dan ditandatangani pendukung, maka dukungan itu tidak sah.” katanya.
“Memang benar, beberapa waktu lalu sudah ada 3 orang pendukung cabup/cawabup Api Karpi (Kades Mekarjaya Kecamatan Gantar), Abas Assafah (Pejabat pada Kantor Bakorwil Cirebon) dan Tarwita (Mantan Jaksa) yang mengambil formulir pendaftaran cabup/cawabupu,” ujar Drs. Sunardi, SH Kasubag Humas dan Hukum Kantor KPUD Indramayu.
Menurut dia, cabup/cawabup jalur independent itu sebenarnya jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan cabup/cawabup yang akan mendaftar melalui jalur parpol.
Menjawab Pos Kota mengenai kemungkinan adanya cabup/cawabup yang diusung parpol namun masih juga mencari dukungan masyarakat, seperti cabup/cawabup jalur independent kata Sunardi, hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Soalnya, kata dia, dukungan masyarakat terhadap cabup/cawabup yang sah itu selain melampirkan foto copy KTP juga pendukung itu harus mengisi dan menandatangani blangko yang dikeluarkan KPUD Indramayu.
“Jadi walaupun ada cabup/cawabup yang diusung parpol lalu mengklaim mengumpulkan foto copy KTP dari masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa menyertakan blangko dari KPUD Indramayu yang telah diisi dan ditandatangani pendukung, maka dukungan itu tidak sah.” katanya.
Enam Pilkada di Sumut Terancam Batal
MEDAN (Pos Kota) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara Irham Buana Nasution, mengatakan pelaksanaan enam pilkada di Sumut yakni Binjai, Pakpak Bharat, Labusel, Labura, Tapanuli Selatan dan Pematangsiantar terancam dihentikan. Pasalnya, KPUD Sumut memberikan beri tenggat waktu hingga akhir Januari bagi pemerintah kabupaten/kota menandatangani MoU anggaran pilkada.
“Ini warning (peringatan) bagi pemerintah terkait untuk segera melakukan penandatangan MoU tentang penggunaan anggaran. Jika tak dilakukan maka KPUD kabupaten/kota akan menghentikan tahapan pilkada,” kata Ketua KPUD Sumut, Kamis (14/1).
Menurutnya, KPUD tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan tetap menanggung resiko melanjutkan tahapan Pilkada tanpa ada kepastian anggaran. Sebab hal itu tak mungkin dilakukan mengingat dapat mengganggu netralitas dan indepedensi penyelenggara.
Karena itu, tambahnya, akan lebih baik jika pihak penyelenggara menghentikan tahapan pilkada. “Agar resikonya dapat ditanggung secara bersama-sama. Tidak hanya dibebankan ke KPUD,” jelasnya.
Disebutkannya, beberapa resiko yang dihadapi jika tahapan pilkada dihentikan antara lain terganggunya masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota. Sebab dengan bergesernya tanggal Pilkada atau ketidakpastian penyelenggaraannya, maka ketika masa jabatan habis akan ada kekosongan kekuasaan.
“Tidak bisa dilanjutkan oleh bupati/walikota yang lama karena masa jabatannya hanya lima tahun. Jadi harus diangkat dari unsur pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Irham mengatakan, dari pantauan kondisi dilapangan, pihaknya melihat beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan pembiayaan Pilkada karena APBD daerah itu masih belum disahkan. Seperti di Binjai, RAPBD 2010 belum disahkan karena belum adanya pimpinan defenitif DPRD Binjai
“Ini warning (peringatan) bagi pemerintah terkait untuk segera melakukan penandatangan MoU tentang penggunaan anggaran. Jika tak dilakukan maka KPUD kabupaten/kota akan menghentikan tahapan pilkada,” kata Ketua KPUD Sumut, Kamis (14/1).
Menurutnya, KPUD tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan tetap menanggung resiko melanjutkan tahapan Pilkada tanpa ada kepastian anggaran. Sebab hal itu tak mungkin dilakukan mengingat dapat mengganggu netralitas dan indepedensi penyelenggara.
Karena itu, tambahnya, akan lebih baik jika pihak penyelenggara menghentikan tahapan pilkada. “Agar resikonya dapat ditanggung secara bersama-sama. Tidak hanya dibebankan ke KPUD,” jelasnya.
Disebutkannya, beberapa resiko yang dihadapi jika tahapan pilkada dihentikan antara lain terganggunya masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota. Sebab dengan bergesernya tanggal Pilkada atau ketidakpastian penyelenggaraannya, maka ketika masa jabatan habis akan ada kekosongan kekuasaan.
“Tidak bisa dilanjutkan oleh bupati/walikota yang lama karena masa jabatannya hanya lima tahun. Jadi harus diangkat dari unsur pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Irham mengatakan, dari pantauan kondisi dilapangan, pihaknya melihat beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan pembiayaan Pilkada karena APBD daerah itu masih belum disahkan. Seperti di Binjai, RAPBD 2010 belum disahkan karena belum adanya pimpinan defenitif DPRD Binjai
6 Partai Usung Tafik-Ratu Tatu Balon Bupati Serang
SERANG (Pos Kota) – Enam partai besar melakukan Deklarasi mendukungan pasangan Tafik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah sebagai bakal calon Bupati Serang, Provinsi Banten, untuk masa bakti 2010-2015.
Ribuan kader gabungan dari masing-masing Partai yakni Partai Golkar, PDI-P, PPP, Demokrat, PKP dan Partai Keadlian Sejahtera itu berjubel memadati lapangan sepak Bola Kramatwatu, Serang, Minggu (24/1).
Di lokasi deklarasi, Ketua Partai Golkar, DPD I Provinsi Banten, Hikmat Tomet, mengatakan, antusias dukungan dari enam partai besar tersebut, menandakan pasangan Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah disukai oleh rakyat. “Diharapkan pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, tidak mengecewakan rakyat yang mendukungnya,” kata Hikmat.
Dijelaskan Hikmat, perlu ditekankan oleh pasangan peserta Pilkada Kabupaten Serang, terutama pasangan Taufik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah, niat dasar masing-masing rakyat pemilih adalah menugaskan orang yang dipilihnya untuk bekerja memberikan pelayanan yang lebih baik. “Itu sebabnya, saya tekankan kepada pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, harus bekerja penuh tanggungjawab dalam mengemban amanat rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Banten, juga adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, berjanji akan mengemban amanat partai secara baik. “Terimakasih perlu saya sampaikan kepada semua partai pendukung yang mencalonkan saya dengan pak Taufik Nuriman,” tegasnya.
Ribuan kader gabungan dari masing-masing Partai yakni Partai Golkar, PDI-P, PPP, Demokrat, PKP dan Partai Keadlian Sejahtera itu berjubel memadati lapangan sepak Bola Kramatwatu, Serang, Minggu (24/1).
Di lokasi deklarasi, Ketua Partai Golkar, DPD I Provinsi Banten, Hikmat Tomet, mengatakan, antusias dukungan dari enam partai besar tersebut, menandakan pasangan Taufik Nuriman-Ratu Tatu Chasanah disukai oleh rakyat. “Diharapkan pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, tidak mengecewakan rakyat yang mendukungnya,” kata Hikmat.
Dijelaskan Hikmat, perlu ditekankan oleh pasangan peserta Pilkada Kabupaten Serang, terutama pasangan Taufik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah, niat dasar masing-masing rakyat pemilih adalah menugaskan orang yang dipilihnya untuk bekerja memberikan pelayanan yang lebih baik. “Itu sebabnya, saya tekankan kepada pasangan yang didukung oleh enam partai besar ini, harus bekerja penuh tanggungjawab dalam mengemban amanat rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Banten, juga adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, berjanji akan mengemban amanat partai secara baik. “Terimakasih perlu saya sampaikan kepada semua partai pendukung yang mencalonkan saya dengan pak Taufik Nuriman,” tegasnya.
Musim Selebriti Terjun ke Pilkada
JAKARTA (Pos Kota) – Pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai lagi di beberapa tempat. Kalangan artis pun ikut berebut kursi empuk kepala daerah.
Rano Karno yang kini masih Wakil Bupati Tangerang, menyatakan telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai calon walikota.
“Saya ikut karena banyak dukungan,” kata pemeran Si Doel ini. “Insya Allah, saya bisa menemuhi harapan itu. Sebab, bagi saya mengabdi di mana saja tak masalah. Yang penting saya nanti bisa mengemban amanah,” tambahnya.
Aktor yang pernah jadi idola remaja di era 80-an ini, tak berharap terlalu jauh dan tak mau memberi janji-janji muluk. “Tekad saya hanya ingin memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk masyarakat. Terutama di Kota Tangerang. Saya banyak mendapat pelajaran soal kehidupan selama menjabat sebagai wakil bupati,” ujarnya.
DUKUNGAN SMS
Selain Rano Karno, Ayu Azhari juga ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sukabumi, mendampingi Ketua Partai Matahari Bangsa, Heri Heryanto.
” Ayu Azhari optimis dalam ajang pilkada ini karena banyaknya dukungan dari dalam maupun luar Sukabumi. Bahkan dukungan dari luar negeri pun terus mengalir untuknya,” kata kuasa hukum Ayu Azhari, Secarpiandy. “Ayu banyak mendapat dukungan lewat SMS.”
Lompatan Ayu ke Matahari Bangsa dilakukan, agaknya, setelah dia terdepak dari PDI-P, dimana dia terdiskulifikasi.
BUPATI NGAWI
Keinginan menjadi pejabat daerah juga dilakoni model senior Ratih Sanggarwati, yang ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, pada pilkada Juni mendatang.
“Saya sangat siap ikut Pilkada Bupati Ngawi, apalagi saya didukung 3 partai,” katanya. Tiga partai yang mendukungnya, PPP, PKB dan PKS.
MEREKA YANG GAGAL
Tak semua artis yang ikut pilkada berhasil lolos seleksi. Ada beberapa nama yang terpental. Sebut saja Anwar Fuadi yang gagal menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Atau, Saipul Jamil yang terpental sebagai calon walikota dari ajang Pilkada Walikota Banten, juga artis Marissa Haque yang dikalahkan Ratu Atut dalam Pilkada Gubernur Banten.
Penyanyi yang cukup popular di tahun 70-an, Emilia Contessa, kini tak mau ketinggalan. Ia ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi. Tapi harus rela dilengserkan PDIP setempat.
Dari empat kandidat dari PDIP, saat digelar audisi, Emilia haya mendapat dukungan 25 suara, sedangkan Ratna Ani Lestari meraih 248 suara
Rano Karno yang kini masih Wakil Bupati Tangerang, menyatakan telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai calon walikota.
“Saya ikut karena banyak dukungan,” kata pemeran Si Doel ini. “Insya Allah, saya bisa menemuhi harapan itu. Sebab, bagi saya mengabdi di mana saja tak masalah. Yang penting saya nanti bisa mengemban amanah,” tambahnya.
Aktor yang pernah jadi idola remaja di era 80-an ini, tak berharap terlalu jauh dan tak mau memberi janji-janji muluk. “Tekad saya hanya ingin memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk masyarakat. Terutama di Kota Tangerang. Saya banyak mendapat pelajaran soal kehidupan selama menjabat sebagai wakil bupati,” ujarnya.
DUKUNGAN SMS
Selain Rano Karno, Ayu Azhari juga ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sukabumi, mendampingi Ketua Partai Matahari Bangsa, Heri Heryanto.
” Ayu Azhari optimis dalam ajang pilkada ini karena banyaknya dukungan dari dalam maupun luar Sukabumi. Bahkan dukungan dari luar negeri pun terus mengalir untuknya,” kata kuasa hukum Ayu Azhari, Secarpiandy. “Ayu banyak mendapat dukungan lewat SMS.”
Lompatan Ayu ke Matahari Bangsa dilakukan, agaknya, setelah dia terdepak dari PDI-P, dimana dia terdiskulifikasi.
BUPATI NGAWI
Keinginan menjadi pejabat daerah juga dilakoni model senior Ratih Sanggarwati, yang ikut mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, pada pilkada Juni mendatang.
“Saya sangat siap ikut Pilkada Bupati Ngawi, apalagi saya didukung 3 partai,” katanya. Tiga partai yang mendukungnya, PPP, PKB dan PKS.
MEREKA YANG GAGAL
Tak semua artis yang ikut pilkada berhasil lolos seleksi. Ada beberapa nama yang terpental. Sebut saja Anwar Fuadi yang gagal menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Atau, Saipul Jamil yang terpental sebagai calon walikota dari ajang Pilkada Walikota Banten, juga artis Marissa Haque yang dikalahkan Ratu Atut dalam Pilkada Gubernur Banten.
Penyanyi yang cukup popular di tahun 70-an, Emilia Contessa, kini tak mau ketinggalan. Ia ikut mencalonkan diri menjadi Bupati Banyuwangi. Tapi harus rela dilengserkan PDIP setempat.
Dari empat kandidat dari PDIP, saat digelar audisi, Emilia haya mendapat dukungan 25 suara, sedangkan Ratna Ani Lestari meraih 248 suara
Tangerang Selatan menuju krisis politik
Ismet Iskandar bukannya sedang bercengkok dangdut. "Kau yang mulai, kau yang mengakhiri," kata Bupati Tangerang dua periode ini, suatu hari di pengujung Ramadan, di kantornya, Tangerang, akhir September 2009.
Kalimat itu agaknya dipakai Ismet sebagai sindiran, atau mungkin lebih tepat tantangan, yang dialamatkan pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya, Atut menolak tiga calon Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan yang diajukannya akhir Desember 2008.
Ratu Atut, yang berkepentingan memiliki akses kekuasaan ke daerah pemekaran Kabupaten Tangerang itu menampik ketiganya. Dia memilih menunjuk M. Shaleh sebagai Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan, yang kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri, 26 November 2008.
Akibat penunjukan itulah Ismet kecewa. Dia berargumen, sesuai Pasal 9 UU No.51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk berhak merekomendasikan tiga calon pejabat wali kota, dan gubernur hanya menyetujuinya.
Ratu Atut sendiri berkukuh pilihan politik yang ditempuhnya juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dia menyarankan agar Ismet menghormati keputusannya, dan membantu M. Shaleh menjalankan roda pemerintahan sementara di Tangerang Selatan.
Kekecewaan Ismet atas pilihan politik Ratu Atut tersebut rupanya bertahan lama. Praktis, sejak M. Shaleh mengendalikan roda pemerintahan sementara Kota Tangerang Selatan, pola relasi antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan cenderung tidak kondusif.
Meski M. Shaleh juga sempat mendatangi Ismet di kantornya, suasana panas di antara batin keduanya tetap gagal disembunyikan, bahkan sampai di pengujung Desember 2009. Saling serang pernyataan antara keduanya di media massa tak lagi terelakkan.
Pokok yang jadi tema utama aksi saling serang pernyataan itu simpel saja sebetulnya, yakni menyangkut pembagian aset daerah serta hak penarikan pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama mengklaim, pendapatnyalah yang paling benar.
Ismet misalnya, sekoyong-konyong menarik puluhan kendaraan dinas yang digunakan aparat Pemkot Tangerang Selatan. Alasannya, demi mengamankan aset berharga Pemkab Tangerang yang digunakan Pemkot Tangerang Selatan.
Alasan lain, Pemkot Tangerang Selatan sudah memiliki anggaran sendiri untuk membeli kendaraan dinas dan operasional bagi para pejabatnya. Apabila kendaraan milik Pemkab diberikan ke Pemkot, akan terjadi kekurangan kendaraan dinas di Pemkab.
"Pemkot Tangsel seharusnya berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang sebagai pemerintah induk yang melahirkan kota itu. Tetapi, sekarang Pemkot memutuskan hubungan dengan Pemkab dan seperti kami tidak dianggap," kata Ismet seperti dikutip Antara.
Tak mau kalah
Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan M. Shaleh juga tidak mau kalah. Dia meminta agar Pemkab Tangerang tidak menilai Pemkot Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran baru yang harus terus berada di bawah pengawalan dan pengawasan pemerintah induk.
Apalagi, katanya, Pemkab Tangerang sampai hari ini masih tetap menginginkan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Kota Tangerang Selatan. "Kami jelas menolak permintaan itu, karena kalau itu direalisasikan, kami tidak punya pendapatan," kata Shaleh.
Menurut dia, justru akibat penolakan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Tangerang Selatan itulah, Pemkab Tangerang kemudian membalasnya dengan menolak menyerahkan aset milik Pemkot Tangsel yang seharusnya sudah tuntas pada akhir 2009.
Adapun, nilai total aset tetap dan aset bergerak itu diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun, terdiri a.l. kendaraan dinas dan operasional, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, 7 kantor kecamatan, 47 kantor kelurahan serta fasilitas umum seperti jalan dan irigasi.
Pemkab Tangerang sendiri mencatat kehilangan penerimaan akibat munculnya Kota Tangerang Selatan mencapai Rp600 miliar per tahun. Itu pula yang menjelaskan kenapa volume APBD Kabupaten Tangerang 2010 tergerus 5% lebih dari volume tahun sebelumnya.
Penjabat Walikota Tangerang Selatan M Shaleh menyatakan hilangnya penerimaan asli daerah (PAD) Pemkab Tangerang yang beralih ke Tangerang Selatan harus diikhlaskan. "Itu kan risiko dari Pemkab Tangerang bila PAD-nya menurun," katanya.
Memang tidak mudah mengakhiri perseteruan ini. Sampai saat ini tidak ada formula atau mekanisme tetap yang mengikat kedua belah pihak untuk segera menuntaskan persoalan pembagian harta gono-gini tersebut. Apalagi, pemerintah pusat juga terlihat lepas tangan.
Sebaliknya, kemungkinan kian memanasnya situasi justru terbuka lebar, mengingat tahun ini akan digelar Pilkada Tangerang Selatan, yang disusul Pilkada Banten pada tahun depan -di mana kemungkinan besar Ratu Atut akan kembali mencalonkan dirinya.
Perlu diingat, perseteruan antara Atut dan Ismet sebetulnya juga bukan cerita baru. Sebelum Kota Tangerang Selatan berdiri, pola relasi antara keduanya, dengan beragam sebabnya, juga tak bisa dikatakan harmonis, dan warga banyak mengetahui situasi ini.
Ismet hampir selalu memilih tidak datang pada acara yang dihadiri Atut. Sebaliknya, Atut juga tidak muncul pada acara milik Ismet.
Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang jatuh setiap 27 Desember misalnya, seolah sudah jadi saksi bisu ketidakharmonisan itu.
Dengan situasi ini, rasanya tak sulit menebak apa yang akan terjadi di Tangerang Selatan: Sebuah krisis politik atas nama perebutan kekuasaan yang kian meruncing, yang akhirnya meminggirkan perhatian pada perekonomian dan kepentingan warga yang lebih besar.
Kalimat itu agaknya dipakai Ismet sebagai sindiran, atau mungkin lebih tepat tantangan, yang dialamatkan pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya, Atut menolak tiga calon Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan yang diajukannya akhir Desember 2008.
Ratu Atut, yang berkepentingan memiliki akses kekuasaan ke daerah pemekaran Kabupaten Tangerang itu menampik ketiganya. Dia memilih menunjuk M. Shaleh sebagai Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan, yang kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri, 26 November 2008.
Akibat penunjukan itulah Ismet kecewa. Dia berargumen, sesuai Pasal 9 UU No.51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang sebagai daerah induk berhak merekomendasikan tiga calon pejabat wali kota, dan gubernur hanya menyetujuinya.
Ratu Atut sendiri berkukuh pilihan politik yang ditempuhnya juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dia menyarankan agar Ismet menghormati keputusannya, dan membantu M. Shaleh menjalankan roda pemerintahan sementara di Tangerang Selatan.
Kekecewaan Ismet atas pilihan politik Ratu Atut tersebut rupanya bertahan lama. Praktis, sejak M. Shaleh mengendalikan roda pemerintahan sementara Kota Tangerang Selatan, pola relasi antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan cenderung tidak kondusif.
Meski M. Shaleh juga sempat mendatangi Ismet di kantornya, suasana panas di antara batin keduanya tetap gagal disembunyikan, bahkan sampai di pengujung Desember 2009. Saling serang pernyataan antara keduanya di media massa tak lagi terelakkan.
Pokok yang jadi tema utama aksi saling serang pernyataan itu simpel saja sebetulnya, yakni menyangkut pembagian aset daerah serta hak penarikan pajak dan retribusi. Keduanya sama-sama mengklaim, pendapatnyalah yang paling benar.
Ismet misalnya, sekoyong-konyong menarik puluhan kendaraan dinas yang digunakan aparat Pemkot Tangerang Selatan. Alasannya, demi mengamankan aset berharga Pemkab Tangerang yang digunakan Pemkot Tangerang Selatan.
Alasan lain, Pemkot Tangerang Selatan sudah memiliki anggaran sendiri untuk membeli kendaraan dinas dan operasional bagi para pejabatnya. Apabila kendaraan milik Pemkab diberikan ke Pemkot, akan terjadi kekurangan kendaraan dinas di Pemkab.
"Pemkot Tangsel seharusnya berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang sebagai pemerintah induk yang melahirkan kota itu. Tetapi, sekarang Pemkot memutuskan hubungan dengan Pemkab dan seperti kami tidak dianggap," kata Ismet seperti dikutip Antara.
Tak mau kalah
Pejabat Wali Kota Tangerang Selatan M. Shaleh juga tidak mau kalah. Dia meminta agar Pemkab Tangerang tidak menilai Pemkot Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran baru yang harus terus berada di bawah pengawalan dan pengawasan pemerintah induk.
Apalagi, katanya, Pemkab Tangerang sampai hari ini masih tetap menginginkan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Kota Tangerang Selatan. "Kami jelas menolak permintaan itu, karena kalau itu direalisasikan, kami tidak punya pendapatan," kata Shaleh.
Menurut dia, justru akibat penolakan penarikan pajak retribusi dan perizinan di Tangerang Selatan itulah, Pemkab Tangerang kemudian membalasnya dengan menolak menyerahkan aset milik Pemkot Tangsel yang seharusnya sudah tuntas pada akhir 2009.
Adapun, nilai total aset tetap dan aset bergerak itu diperkirakan sekitar Rp1,5 triliun, terdiri a.l. kendaraan dinas dan operasional, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, 7 kantor kecamatan, 47 kantor kelurahan serta fasilitas umum seperti jalan dan irigasi.
Pemkab Tangerang sendiri mencatat kehilangan penerimaan akibat munculnya Kota Tangerang Selatan mencapai Rp600 miliar per tahun. Itu pula yang menjelaskan kenapa volume APBD Kabupaten Tangerang 2010 tergerus 5% lebih dari volume tahun sebelumnya.
Penjabat Walikota Tangerang Selatan M Shaleh menyatakan hilangnya penerimaan asli daerah (PAD) Pemkab Tangerang yang beralih ke Tangerang Selatan harus diikhlaskan. "Itu kan risiko dari Pemkab Tangerang bila PAD-nya menurun," katanya.
Memang tidak mudah mengakhiri perseteruan ini. Sampai saat ini tidak ada formula atau mekanisme tetap yang mengikat kedua belah pihak untuk segera menuntaskan persoalan pembagian harta gono-gini tersebut. Apalagi, pemerintah pusat juga terlihat lepas tangan.
Sebaliknya, kemungkinan kian memanasnya situasi justru terbuka lebar, mengingat tahun ini akan digelar Pilkada Tangerang Selatan, yang disusul Pilkada Banten pada tahun depan -di mana kemungkinan besar Ratu Atut akan kembali mencalonkan dirinya.
Perlu diingat, perseteruan antara Atut dan Ismet sebetulnya juga bukan cerita baru. Sebelum Kota Tangerang Selatan berdiri, pola relasi antara keduanya, dengan beragam sebabnya, juga tak bisa dikatakan harmonis, dan warga banyak mengetahui situasi ini.
Ismet hampir selalu memilih tidak datang pada acara yang dihadiri Atut. Sebaliknya, Atut juga tidak muncul pada acara milik Ismet.
Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang jatuh setiap 27 Desember misalnya, seolah sudah jadi saksi bisu ketidakharmonisan itu.
Dengan situasi ini, rasanya tak sulit menebak apa yang akan terjadi di Tangerang Selatan: Sebuah krisis politik atas nama perebutan kekuasaan yang kian meruncing, yang akhirnya meminggirkan perhatian pada perekonomian dan kepentingan warga yang lebih besar.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
okezone.com, Updated: 1/5/2010
PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
TANGERANG - PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
Dua nama tersebut disebut dalam Konfrensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan sore tadi, di samping melakukan pemilihan Ketua DPC PDIP di dua wilayah itu.
"Penyebutan dua nama itu sudah sesuai dengan SK 435 yang mengatur soal Konfercab," jelas Ketua DPC PDIP terpilih Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murdani, Selasa (5/1/2010).
Dua nama tersebut juga sudah disebut tujuh PAC yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang akan maju dalam pilkada, karena pemilihan dua nama itu baru disebutkan dalam Konfercab.
"Ada dua nama yaitu Rano Karno dan Airin, namun itu baru sebatas Konfercab saja dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama lain," ungkap Bayu.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDIP, Mangara Siahaan yang hadir dalam Konfercab. Dia menuturkan sebelum maju dalam pilkada, keduanya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Dia melihat keduanya, terutama sosok Rano sebagai kader yang memiliki loyalitas.
"Kita lihat saja nanti, karena masih ada yang harus dilalui," ucapnya.
PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
PDIP Kembali Usung Rano Karno di Pilkada Tangerang
TANGERANG - PDIP Kota Tangerang Selatan mengusung nama Rano Karno dan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
Dua nama tersebut disebut dalam Konfrensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan sore tadi, di samping melakukan pemilihan Ketua DPC PDIP di dua wilayah itu.
"Penyebutan dua nama itu sudah sesuai dengan SK 435 yang mengatur soal Konfercab," jelas Ketua DPC PDIP terpilih Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murdani, Selasa (5/1/2010).
Dua nama tersebut juga sudah disebut tujuh PAC yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang akan maju dalam pilkada, karena pemilihan dua nama itu baru disebutkan dalam Konfercab.
"Ada dua nama yaitu Rano Karno dan Airin, namun itu baru sebatas Konfercab saja dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama lain," ungkap Bayu.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDIP, Mangara Siahaan yang hadir dalam Konfercab. Dia menuturkan sebelum maju dalam pilkada, keduanya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Dia melihat keduanya, terutama sosok Rano sebagai kader yang memiliki loyalitas.
"Kita lihat saja nanti, karena masih ada yang harus dilalui," ucapnya.
Jelang Pilkada Tangsel, Spanduk Gelap Ibas Beredar
Wed, 01/06/2010
Demokrat Banten Pusing Tujuh Keliling
PARTAI Demokrat dibikin pusing tujuh keliling menjelang Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel)2010.Pasalnya, spanduk gelap putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro alias Ibas sudah beredar di sejumlah titik di wilayah Tangsel. Bahkan, Ibas disebut-sebut bakal ikut di pilkada kota pemekaran baru ini yang digelar Oktober 2010.
Misalnya, spanduk ucapan "Selamat Natal Tahun Baru" berikut foto Ibas di wilayah Tangsel. Ada spanduk soal keikutsertaan Ibas di Pilkada Tangsel.
Beredarnya spanduk ini membuat pengurus Demokrat Kota Tangerang Selatan dan Banten kalang kabut, kabarnya Cikeas juga dibikin pusing.
Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Banten, Ferari Romawi mengaku pihaknya belum mengetahui siapa memerintahkan memasang spanduk tersebut.
Anggota DPR ini mengatakan, tidak ada perintah atau intruksi langsung dari Ibas untuk memasang spanduk ucapan Natal Tahun Baru di wilayah Kota Tangsel.
"Hingga sekarang. Mas Ibas tidak pernah konfirmasi untuk pemasangan spanduk di kota Tangsel. Karena Mas Ibas bukan yang perintahkan, maka spanduk itu minta di cabut," ujar anggota Komisi VI DPR ini, kemarin.
Kata Ferari, Ibas kaget ketika namanya disebut-sebut akan ikut meramaikan Pilkada Tangsel. "Mas Ibas kaget, apalagi disebut-sebut ikut pilkada Tangsel. Jadi, saya tegaskan, Mas Ibas tidak ada niat maju," tegas Ferari.
Ferari tidak bisa memastikan berapa jumlah spanduk yang telah terpasang. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, menyebutkan ada tiga buah dan sudah dicabut. Ketiga spanduk tersebut dipasang di depan balai kota dan mal wilayah Tangsel. Bahkan kasus ini tengah diinvestegasinya sesuai perintah dari Ketua DPW Partai Demokrat Banten, Bambang Sukrisna.
"Kami diperintahkan seperti itu untuk melakukan investigasi, untuk menyelidiki siapa pihak-pihak yang memasang spanduk tersebut," tambahnya.
Ditanya apakah partai akan membentuk tim untuk mencopot spanduk Ibas itu, Ferari mengatakan, internal partai mengin-rruksikan untuk segera mencopot spanduk Ibas yang sudah bertebaran di Tangsel.
"Nggak ada tim khusus. Semua kader berkerja untuk cari tahu dimana saja spanduk itu di pasang. Kalau ada tentunya hams dicabut. Semuanya sudah turun, termasuk ketua DPD Banten yang investigasi langsung," ujar Ferari.
Ditegaskan, Ibas menolak namanya dilibatkan dalam pilkada. Saat ini, Ibas masih disibukkan dengan tugas di Komisi I DPR dan DPP Demokrat. "Jadinya tidak mungkin sampai Mas Ibas ikut-ikutan pilkada Tangsel," ujarnya, boar
Demokrat Banten Pusing Tujuh Keliling
PARTAI Demokrat dibikin pusing tujuh keliling menjelang Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel)2010.Pasalnya, spanduk gelap putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro alias Ibas sudah beredar di sejumlah titik di wilayah Tangsel. Bahkan, Ibas disebut-sebut bakal ikut di pilkada kota pemekaran baru ini yang digelar Oktober 2010.
Misalnya, spanduk ucapan "Selamat Natal Tahun Baru" berikut foto Ibas di wilayah Tangsel. Ada spanduk soal keikutsertaan Ibas di Pilkada Tangsel.
Beredarnya spanduk ini membuat pengurus Demokrat Kota Tangerang Selatan dan Banten kalang kabut, kabarnya Cikeas juga dibikin pusing.
Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Banten, Ferari Romawi mengaku pihaknya belum mengetahui siapa memerintahkan memasang spanduk tersebut.
Anggota DPR ini mengatakan, tidak ada perintah atau intruksi langsung dari Ibas untuk memasang spanduk ucapan Natal Tahun Baru di wilayah Kota Tangsel.
"Hingga sekarang. Mas Ibas tidak pernah konfirmasi untuk pemasangan spanduk di kota Tangsel. Karena Mas Ibas bukan yang perintahkan, maka spanduk itu minta di cabut," ujar anggota Komisi VI DPR ini, kemarin.
Kata Ferari, Ibas kaget ketika namanya disebut-sebut akan ikut meramaikan Pilkada Tangsel. "Mas Ibas kaget, apalagi disebut-sebut ikut pilkada Tangsel. Jadi, saya tegaskan, Mas Ibas tidak ada niat maju," tegas Ferari.
Ferari tidak bisa memastikan berapa jumlah spanduk yang telah terpasang. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, menyebutkan ada tiga buah dan sudah dicabut. Ketiga spanduk tersebut dipasang di depan balai kota dan mal wilayah Tangsel. Bahkan kasus ini tengah diinvestegasinya sesuai perintah dari Ketua DPW Partai Demokrat Banten, Bambang Sukrisna.
"Kami diperintahkan seperti itu untuk melakukan investigasi, untuk menyelidiki siapa pihak-pihak yang memasang spanduk tersebut," tambahnya.
Ditanya apakah partai akan membentuk tim untuk mencopot spanduk Ibas itu, Ferari mengatakan, internal partai mengin-rruksikan untuk segera mencopot spanduk Ibas yang sudah bertebaran di Tangsel.
"Nggak ada tim khusus. Semua kader berkerja untuk cari tahu dimana saja spanduk itu di pasang. Kalau ada tentunya hams dicabut. Semuanya sudah turun, termasuk ketua DPD Banten yang investigasi langsung," ujar Ferari.
Ditegaskan, Ibas menolak namanya dilibatkan dalam pilkada. Saat ini, Ibas masih disibukkan dengan tugas di Komisi I DPR dan DPP Demokrat. "Jadinya tidak mungkin sampai Mas Ibas ikut-ikutan pilkada Tangsel," ujarnya, boar
PKS akan Deklarasikan Pasangan Calon
Senin, 04 Januari 2010 00:00
DURI- Partai Keadilan Sejahtera memastikan akan mengusung kader
terbaiknya dalam pertarungan Pilkada Bengkalis 2010 mendatang.
Suayatno merupakan kader yang akan dimajukan dalam menghadapi helat
pilkada itu. "Kita positif maju tapi belum dipastikan apakah sebagai B1 atau B2,"
ujar Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis Muhammad Firdaus, Minggu
(3/1).
Menurut firdaus, PKS saat ini tengah melakukan penggodok pasangan
calon yang pas untuk berdampingan dengan Suayatno yang kini menjabat
sebagai wakil ketua DPRD Bengkalis.
"Ada tiga kandidat bakal calon yang sempat saya dampingi ke DPP PKS
beberapa waktu lalu. Mereka ingin maju berpasangan dengan kader PKS.
Nama-nama mereka sesuai komitmen terpaksa tidak kami sebut," ujarnya.
Meski pasangan calon yang akan diusung masih ditimbang-timbang,
menurut Firdaus, PKS sudah berbulat tekad untuk mendeklarasikan
pasangan calon yang akan mereka usung dalam Pilkada Bengkalis Juni
nanti.
"Panitia deklarasi sudah terbentuk. Rencananya deklarasi pasangan
calon PKS bersama partai koalisinya akan digelar di Duri 7 Februari
nanti," ujarnya lagi.
Menurut Firdaus, PKS berazam maju dalam Pilkada Bengkalis 2010
dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Diantaranya karena prihatin
melihat problem mendasar yang tak kunjung teratasi sejak otonomi
daerah digulirkan. Banyak rakyat di negeri ini yang belum mengenyam
pembangunan. Yang menikmati berkah otonomi daerah baru segelintir
orang saja yaitu orang-orang di lingkar kekuasaan dan yang punya akses
kepadanya.
Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya
kualitas pelayanan publik juga menjadi alasan bagi PKS untuk maju lalu
secara bersama-sama nanti membuat perubahan berati. Dia juga menyebut
keterbiaran Kecamatan Mandau lantaran adanya unsur politik dan
ketakutan terjadinya pemekaran Kabupaten Mandau.
"Karena penduduknya sangat banyak, Kecamatan Mandau ke depan harus
dimekarkan menjadi beberapa kecamatan," jelasnya lagi. (sus)
DURI- Partai Keadilan Sejahtera memastikan akan mengusung kader
terbaiknya dalam pertarungan Pilkada Bengkalis 2010 mendatang.
Suayatno merupakan kader yang akan dimajukan dalam menghadapi helat
pilkada itu. "Kita positif maju tapi belum dipastikan apakah sebagai B1 atau B2,"
ujar Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis Muhammad Firdaus, Minggu
(3/1).
Menurut firdaus, PKS saat ini tengah melakukan penggodok pasangan
calon yang pas untuk berdampingan dengan Suayatno yang kini menjabat
sebagai wakil ketua DPRD Bengkalis.
"Ada tiga kandidat bakal calon yang sempat saya dampingi ke DPP PKS
beberapa waktu lalu. Mereka ingin maju berpasangan dengan kader PKS.
Nama-nama mereka sesuai komitmen terpaksa tidak kami sebut," ujarnya.
Meski pasangan calon yang akan diusung masih ditimbang-timbang,
menurut Firdaus, PKS sudah berbulat tekad untuk mendeklarasikan
pasangan calon yang akan mereka usung dalam Pilkada Bengkalis Juni
nanti.
"Panitia deklarasi sudah terbentuk. Rencananya deklarasi pasangan
calon PKS bersama partai koalisinya akan digelar di Duri 7 Februari
nanti," ujarnya lagi.
Menurut Firdaus, PKS berazam maju dalam Pilkada Bengkalis 2010
dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Diantaranya karena prihatin
melihat problem mendasar yang tak kunjung teratasi sejak otonomi
daerah digulirkan. Banyak rakyat di negeri ini yang belum mengenyam
pembangunan. Yang menikmati berkah otonomi daerah baru segelintir
orang saja yaitu orang-orang di lingkar kekuasaan dan yang punya akses
kepadanya.
Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya
kualitas pelayanan publik juga menjadi alasan bagi PKS untuk maju lalu
secara bersama-sama nanti membuat perubahan berati. Dia juga menyebut
keterbiaran Kecamatan Mandau lantaran adanya unsur politik dan
ketakutan terjadinya pemekaran Kabupaten Mandau.
"Karena penduduknya sangat banyak, Kecamatan Mandau ke depan harus
dimekarkan menjadi beberapa kecamatan," jelasnya lagi. (sus)
Pilkada Bengkalis Diikuti Empat Pasang Calon
Sabtu, 16 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Secara bertahap, para bakal calon (balon) yang akan maju di pilkada Bengkalis pada Juni 2010 ini mulai terus menciut, seiring dengan perkembangan situasi politik yang terjadi. Banyak kalangan memprediksi, pilkada bupati dan wakil bupati nanti, maksimal hanya akan diikuti oleh empat pasangan calon saja. Dari dinamika politik yang berkembang saat ini, kans terbesar untuk bisa bertarung di pilkada ada pada Normansyah Wahab, Suayatno, Sulaiman Zakaria dan Zulfan Herri. Normansyah dan Suayatno adalah dua bakal calon yang sudah memiliki perahu, meskipun masih harus melakukan koalisi. Normansyah secara resmi sudah diusung oleh Partai Demokrat, sedangkan Suayatno oleh PKS. Sementara itu Zulfan Herri diperkirakan akan maju dari Partai Golkar dan Sulaiman diprediksi dari PKB, PBB, PDI.P, PPP dan lainnya.
Perkembangan situasi politik di Bengkalis yang terus bergerak tersebut dinilai oleh Ketua Gema Kosgoro kabupaten Bengkalis, M Fachororozi Agam sebagai sebuah proses demokrasi yang alami. Banyak balon yang jauh-juh hari memproklamirkan diri bakal maju, tapi dipertengahan jalan terhenti.
“Diperkirakan pada pilkada mendatang hanya empat pasang calon yang akan bertarung, karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan perahu pendukung, sebab mayoritas kandidat bukan dari unsure parpol. Apalagi sejumlah nama yang jauh hari sudah digadang-gadang bakal maju, harus merelakan peluangnya kepada kandidat lain yang lebih berpotensi,” sebut Agam, Jumat (15/1).
Disebutkan Agam, masih ada nama-nama lain yang layak masuk dalam perhitungan seperti Herliyan Saleh, Hamdan Kamal, Edwin Abdul Muthalib, Bagus Santoso dan Arwan Mahidin Rani. Namun di antara mereka mayoritas akan kesulitan mendapatkan perahu, kecuali Bagus Santoso yang berasal dari PAN dan Arwan mahidin dari PPP. Selain Herliyan, nama-nama tersebut kalaupun maju hanya pada posisi calon wakil bupati.
Sulit menebak peta kekuatan politik di Bengkalis sejauh ini, karena para kandidat masih bertarung meraih simpati parpol untuk mengusung mereka pada pilkada. Sementara itu dari kalangan internal PKS berhembus isu, kalau jago mereka Suayatno bakal hanya dimajukan pada posisi cawabup berpasangan dengan salah satu diantara Normansyah, Sulaiman dan Zulfan.afa
BENGKALIS-Secara bertahap, para bakal calon (balon) yang akan maju di pilkada Bengkalis pada Juni 2010 ini mulai terus menciut, seiring dengan perkembangan situasi politik yang terjadi. Banyak kalangan memprediksi, pilkada bupati dan wakil bupati nanti, maksimal hanya akan diikuti oleh empat pasangan calon saja. Dari dinamika politik yang berkembang saat ini, kans terbesar untuk bisa bertarung di pilkada ada pada Normansyah Wahab, Suayatno, Sulaiman Zakaria dan Zulfan Herri. Normansyah dan Suayatno adalah dua bakal calon yang sudah memiliki perahu, meskipun masih harus melakukan koalisi. Normansyah secara resmi sudah diusung oleh Partai Demokrat, sedangkan Suayatno oleh PKS. Sementara itu Zulfan Herri diperkirakan akan maju dari Partai Golkar dan Sulaiman diprediksi dari PKB, PBB, PDI.P, PPP dan lainnya.
Perkembangan situasi politik di Bengkalis yang terus bergerak tersebut dinilai oleh Ketua Gema Kosgoro kabupaten Bengkalis, M Fachororozi Agam sebagai sebuah proses demokrasi yang alami. Banyak balon yang jauh-juh hari memproklamirkan diri bakal maju, tapi dipertengahan jalan terhenti.
“Diperkirakan pada pilkada mendatang hanya empat pasang calon yang akan bertarung, karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan perahu pendukung, sebab mayoritas kandidat bukan dari unsure parpol. Apalagi sejumlah nama yang jauh hari sudah digadang-gadang bakal maju, harus merelakan peluangnya kepada kandidat lain yang lebih berpotensi,” sebut Agam, Jumat (15/1).
Disebutkan Agam, masih ada nama-nama lain yang layak masuk dalam perhitungan seperti Herliyan Saleh, Hamdan Kamal, Edwin Abdul Muthalib, Bagus Santoso dan Arwan Mahidin Rani. Namun di antara mereka mayoritas akan kesulitan mendapatkan perahu, kecuali Bagus Santoso yang berasal dari PAN dan Arwan mahidin dari PPP. Selain Herliyan, nama-nama tersebut kalaupun maju hanya pada posisi calon wakil bupati.
Sulit menebak peta kekuatan politik di Bengkalis sejauh ini, karena para kandidat masih bertarung meraih simpati parpol untuk mengusung mereka pada pilkada. Sementara itu dari kalangan internal PKS berhembus isu, kalau jago mereka Suayatno bakal hanya dimajukan pada posisi cawabup berpasangan dengan salah satu diantara Normansyah, Sulaiman dan Zulfan.afa
Calonbup Golkar Diserahkan ke Provinsi dan Pusat
Senin, 18 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Pasca Musda Partai Golkar (PG) Kabupaten Bengkalis, Jumat (15/1) lalu di Kota Duri, agenda berikutnya adalah menjaring bakal calon (balon) pilkada. Ketua DPD II PG Bengkalis terpilih Indra Gunawan, mengatakan DPD II hanya sebatas menjaring nama-nama balon untuk kemudian diputuskan oleh DPD I Riau dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Dalam waktu dekat kita akan segera menjaring nama-nama balon yang akan diusung PG pada pilkada bulan Juni mendatang. Setakat ini pasca Musda di Duri, kita terlebih dahulu menyiapkan pembentukan pengurus DPD II serta konsolidasi internal di tingkat partai, baru setelah itu menyusul agenda pilkada,” jelas Indra Gunawan alias Eet.
Dikatakan Eet yang juga ketua DPRD Bengkalis, DPD II PG Bengkalis akan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam tubuh partai dalam menjaring balon yang akan diusung pada pilkada. Menurut pria low profile itu, DPD II antinya akan memberikan rekomendasi kepada DPD I siapa-siapa yang akan masuk dalam penjaringan DPD II.
Majukan Kader
Pengamat politik Fitra Budiman berpendapat dengan dilakukan penjaringan oleh DPD II dan diputuskan oleh DPD I dan DPP, ada sinyal bahwa PG akan mengusung kadernya sendiri sebagai balon bupati.
“Saya memprediksi arah dukungan politik Golkar ke sana, akan memajukan kadernya sendiri sebagai cabup dan menggandeng jago dari paprol lain sebagai cawabup. Di bawah kepemimpinan Eet, Golkar diharapkan lebih solid, tentunya dengan memenangkan pilkada mendatang, karena dengan mekanisme seperti itu Golkar akan lebih diuntungkan bila memajukan kadernya sendiri sebagai balonbup,” ujar Fitra menyikapi.afa
BENGKALIS-Pasca Musda Partai Golkar (PG) Kabupaten Bengkalis, Jumat (15/1) lalu di Kota Duri, agenda berikutnya adalah menjaring bakal calon (balon) pilkada. Ketua DPD II PG Bengkalis terpilih Indra Gunawan, mengatakan DPD II hanya sebatas menjaring nama-nama balon untuk kemudian diputuskan oleh DPD I Riau dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Dalam waktu dekat kita akan segera menjaring nama-nama balon yang akan diusung PG pada pilkada bulan Juni mendatang. Setakat ini pasca Musda di Duri, kita terlebih dahulu menyiapkan pembentukan pengurus DPD II serta konsolidasi internal di tingkat partai, baru setelah itu menyusul agenda pilkada,” jelas Indra Gunawan alias Eet.
Dikatakan Eet yang juga ketua DPRD Bengkalis, DPD II PG Bengkalis akan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam tubuh partai dalam menjaring balon yang akan diusung pada pilkada. Menurut pria low profile itu, DPD II antinya akan memberikan rekomendasi kepada DPD I siapa-siapa yang akan masuk dalam penjaringan DPD II.
Majukan Kader
Pengamat politik Fitra Budiman berpendapat dengan dilakukan penjaringan oleh DPD II dan diputuskan oleh DPD I dan DPP, ada sinyal bahwa PG akan mengusung kadernya sendiri sebagai balon bupati.
“Saya memprediksi arah dukungan politik Golkar ke sana, akan memajukan kadernya sendiri sebagai cabup dan menggandeng jago dari paprol lain sebagai cawabup. Di bawah kepemimpinan Eet, Golkar diharapkan lebih solid, tentunya dengan memenangkan pilkada mendatang, karena dengan mekanisme seperti itu Golkar akan lebih diuntungkan bila memajukan kadernya sendiri sebagai balonbup,” ujar Fitra menyikapi.afa
24 Februari, KPU Buka Pendaftaran Cabup
Selasa, 19 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Sesuai jadwal yang telah disusun untuk tahapan pilkada bupati dan wakil bupati, masa pendaftaran bakal calon (balon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis dimulai pada 24 Februari. Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pilkada yang akan bergulir pada tanggal 3 Juni, termasuk persiapan verifikasi persyaratan calon oleh KPU dan masa kampanye.
Hal itu diungkapkan anggota KPU Bengkalis Defitri Akbar, Senin (18/1), di kantor KPU Bengkalis terkait tahapan pilkada. Menurut pria akrab disapa Dedek tersebut, pembukaan pendaftaran yang dimulai 24 Februari tersebut akan berlangsung selama 21 hari atau tiga minggu, yang akan berakhir pada pertengahan Maret.
“Setelah pendaftaran balon ke KPU ditutup, kita akan langsung menyeleksi persyaratan administrasi atau verifikasi terhadap seluruh balon yang sudah mendaftar ke KPU. Tenggat waktu tiga minggu sudah cukup panjang bagi balon untuk mempersiapkan diri sebelum mereka akan diumumkan apakah lolos verifikasi atau tidak,” terang Dedek.
Masih menurut Dedek, usai pelaksanaan verifikasi akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada yang diperkirakan baru akan dilakukan pada awal April. Setelah itu sambung Dedek, KPU akan melakukan proses pencetakan kertas suara terhadap pasangan calon peserta pilkada. Kemudian KPU akan menyusun agenda pelaksanaan kampanye seluruh balon.
Untuk kampanye balon nantinya, diperkirakan hanya akan memakan waktu sekitar 2 dua minggu sebelum pelaksanaan hari pemilihan. Usai masa kampanye tambah Dedek, seluruh peserta diberi waktu istirahat sekitar 3 atau 4 hari, sebelum masuk ke hari pemilihan.
“Masa pendaftaran ke KPU memang dipercepat, disesuaikan dengan agenda hari pemilihan. Tanggal 24 Februari itu sampai sejauh ini sudah final, kecuali ada perubahan jadwal nantinya,” tutup Dedek. afa
BENGKALIS-Sesuai jadwal yang telah disusun untuk tahapan pilkada bupati dan wakil bupati, masa pendaftaran bakal calon (balon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis dimulai pada 24 Februari. Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pilkada yang akan bergulir pada tanggal 3 Juni, termasuk persiapan verifikasi persyaratan calon oleh KPU dan masa kampanye.
Hal itu diungkapkan anggota KPU Bengkalis Defitri Akbar, Senin (18/1), di kantor KPU Bengkalis terkait tahapan pilkada. Menurut pria akrab disapa Dedek tersebut, pembukaan pendaftaran yang dimulai 24 Februari tersebut akan berlangsung selama 21 hari atau tiga minggu, yang akan berakhir pada pertengahan Maret.
“Setelah pendaftaran balon ke KPU ditutup, kita akan langsung menyeleksi persyaratan administrasi atau verifikasi terhadap seluruh balon yang sudah mendaftar ke KPU. Tenggat waktu tiga minggu sudah cukup panjang bagi balon untuk mempersiapkan diri sebelum mereka akan diumumkan apakah lolos verifikasi atau tidak,” terang Dedek.
Masih menurut Dedek, usai pelaksanaan verifikasi akan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada yang diperkirakan baru akan dilakukan pada awal April. Setelah itu sambung Dedek, KPU akan melakukan proses pencetakan kertas suara terhadap pasangan calon peserta pilkada. Kemudian KPU akan menyusun agenda pelaksanaan kampanye seluruh balon.
Untuk kampanye balon nantinya, diperkirakan hanya akan memakan waktu sekitar 2 dua minggu sebelum pelaksanaan hari pemilihan. Usai masa kampanye tambah Dedek, seluruh peserta diberi waktu istirahat sekitar 3 atau 4 hari, sebelum masuk ke hari pemilihan.
“Masa pendaftaran ke KPU memang dipercepat, disesuaikan dengan agenda hari pemilihan. Tanggal 24 Februari itu sampai sejauh ini sudah final, kecuali ada perubahan jadwal nantinya,” tutup Dedek. afa
Emrizal dan T Razmara Bersaing
Kamis, 21 Januari 2010 00:00
Wakilnya Bukhari atau Aminah
PEKANBARU-Calon bupati (cabup) dari Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 Kabupaten Indragiri Hulu telah mengerucut. Partai Demokrat mengusulkan 2 (dua) nama untuk maju sebagai calon bupati yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhu Tengku Razmara dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Riau Emrizal Pakis. PLt Sekretaris Partai Demokrat Riau Said Abu Bakar Assegaf ketika dikonfirmasi, Rabu (20/1), membenarkan telah mengerucutnya 2 (dua) nama cabup dari Partai Demokrat. "Sudah mengerucut antara Tengku Razmara dan Emrizal Pakis," ucap Said Abu Bakar Assegaf.
Tetapi ketentuannya cabup yang didukung Partai Demokrat, ucap Said Abu Bakar, mesti menggandeng kader partai 'besutan' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon wakil bupati (cawabup).
Dikatakan, Partai Demokrat berlambang bintang itu, telah menetapkan 2 (dua) nama kader yang diusung untuk maju, sebagai cawabup yaitu, Ketua DPC Partai Demokrat Inhu Bukhari dan anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat Aminah Susilo yang pada pemilihan legeslatif (Pileg) lalu, meraih suara terbanyak.
"Cabup yang maju, kita posisikan untuk berpasangan dengan kader dari Partai Demokrat, namun jika tidak ada kesepakatan, maka kita siap posisikan dua kader kita untuk maju sebagai cabup dan cawabup," ujar Plt Sekretaris DPD Demokrat Riau. ibu
Wakilnya Bukhari atau Aminah
PEKANBARU-Calon bupati (cabup) dari Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 Kabupaten Indragiri Hulu telah mengerucut. Partai Demokrat mengusulkan 2 (dua) nama untuk maju sebagai calon bupati yaitu, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Inhu Tengku Razmara dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Riau Emrizal Pakis. PLt Sekretaris Partai Demokrat Riau Said Abu Bakar Assegaf ketika dikonfirmasi, Rabu (20/1), membenarkan telah mengerucutnya 2 (dua) nama cabup dari Partai Demokrat. "Sudah mengerucut antara Tengku Razmara dan Emrizal Pakis," ucap Said Abu Bakar Assegaf.
Tetapi ketentuannya cabup yang didukung Partai Demokrat, ucap Said Abu Bakar, mesti menggandeng kader partai 'besutan' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai calon wakil bupati (cawabup).
Dikatakan, Partai Demokrat berlambang bintang itu, telah menetapkan 2 (dua) nama kader yang diusung untuk maju, sebagai cawabup yaitu, Ketua DPC Partai Demokrat Inhu Bukhari dan anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat Aminah Susilo yang pada pemilihan legeslatif (Pileg) lalu, meraih suara terbanyak.
"Cabup yang maju, kita posisikan untuk berpasangan dengan kader dari Partai Demokrat, namun jika tidak ada kesepakatan, maka kita siap posisikan dua kader kita untuk maju sebagai cabup dan cawabup," ujar Plt Sekretaris DPD Demokrat Riau. ibu
KPU Bengkalis Bentuk 8 PPK
Kamis, 21 Januari 2010 00:00
PEKANBARU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis membentuk 8 panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010. Keberadaan PPK ini untuk penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan dan akan dliantik, Kamis (21/1). Ketua KPU Bengkalis Ruslizar Yunus mengatakan, PPK tersebut di antaranya Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau dan Rupat. Setelah ini akan menyusul pembentukan PPS atau panitia pemilihan suara di tingkat desa. Sebagian dari pengurus PPK yang beranggotakan 5 orang tersebut umumnya wajah baru dan ada beberapa masyarakat yang pernah bertugas di PPK saat Pemilu lalu. Ditargetkan pada bulan ini semua kepengurusan sudah siap sehingga dapat mempersiapkan tahapan Pilkada Bengkalis yang pemilihan akan digelar pada 3 Juni 2010 mendatang.
“PPK sudah dibentuk dan tinggal dilantik. Segera menyusul PPS dibentuk nantinya di PPK,” kata Ruslizar Yunus, Rabu (20/1), selepas berkonsultasi ke KPU Provinsi Riau.
Sementara itu terkait dengan pesiapan data pemilih, Ruslizar atau biasa dipanggil Ojol ini mengatakan sudah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Data DP4 itu akan dimutakhirkan kembali dengan melakukan uji publik menyerahkan kepada PPS di kelurahan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pilkada 2010.
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Bengkalis tersebut, Ruslizar mengharapkan masyarakat dapat proaktif memastikan diri masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan sesuai dengan nurati masing-masing tanpa terpengaruh paksaan dan iming-iming. yon
PEKANBARU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis membentuk 8 panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010. Keberadaan PPK ini untuk penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan dan akan dliantik, Kamis (21/1). Ketua KPU Bengkalis Ruslizar Yunus mengatakan, PPK tersebut di antaranya Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau dan Rupat. Setelah ini akan menyusul pembentukan PPS atau panitia pemilihan suara di tingkat desa. Sebagian dari pengurus PPK yang beranggotakan 5 orang tersebut umumnya wajah baru dan ada beberapa masyarakat yang pernah bertugas di PPK saat Pemilu lalu. Ditargetkan pada bulan ini semua kepengurusan sudah siap sehingga dapat mempersiapkan tahapan Pilkada Bengkalis yang pemilihan akan digelar pada 3 Juni 2010 mendatang.
“PPK sudah dibentuk dan tinggal dilantik. Segera menyusul PPS dibentuk nantinya di PPK,” kata Ruslizar Yunus, Rabu (20/1), selepas berkonsultasi ke KPU Provinsi Riau.
Sementara itu terkait dengan pesiapan data pemilih, Ruslizar atau biasa dipanggil Ojol ini mengatakan sudah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Data DP4 itu akan dimutakhirkan kembali dengan melakukan uji publik menyerahkan kepada PPS di kelurahan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pilkada 2010.
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Bengkalis tersebut, Ruslizar mengharapkan masyarakat dapat proaktif memastikan diri masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan sesuai dengan nurati masing-masing tanpa terpengaruh paksaan dan iming-iming. yon
Partai Buruh Usulkan Zulfan dan Sulaiman
Jumat, 22 Januari 2010 00:00
PEKANBARU-Partai Buruh merekomendasikan dua nama calon bupati (cabup) ke DPP, yakni Zulfan Heri dan Sulaiman Zakaria. Dua nama ini akan diputuskan slaah satunya untuk emndapat dukungan dari partai ini pada Pilkada Bengkalis 2010. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Provinsi Riau, Ir Bambang Triwahyono mengatakan, tercatat ada beberapa nama seperti, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bengkalis, Sulaiman Zakaria, anggota DPRD Riau Zulfan Heri dan Edwin Mutalib, Wakil Bupati Bengkalis (Wabup), Normansyah Wahab dan Herliyan Saleh yang telah mendekati Partai Buruh.
Dari sekian banyak nama yang datang ke Partai Buruh, hanya 2 (dua) nama cabup yang intensif melakukan komunikasi ke Partai Buruh, yaitu Sulaiman Zakaria dan Zulfan Heri. "Yang paling intensif melakukan komunikasi dengan partai kita yaitu, Sulaiman dan Zulfan Heri," ucap Bambang Triwahyono.
Nama Zulfan Heri dan Sulaiman Zakaria, ucap Ketua DPD Partai Buruh, telah diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dipertimbangkan. "Tergantung selera DPP, seperti apa? Kita hanya mengusulkan saja," ucap Ir Bambang Triwahyono. (ibu)
PEKANBARU-Partai Buruh merekomendasikan dua nama calon bupati (cabup) ke DPP, yakni Zulfan Heri dan Sulaiman Zakaria. Dua nama ini akan diputuskan slaah satunya untuk emndapat dukungan dari partai ini pada Pilkada Bengkalis 2010. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Provinsi Riau, Ir Bambang Triwahyono mengatakan, tercatat ada beberapa nama seperti, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bengkalis, Sulaiman Zakaria, anggota DPRD Riau Zulfan Heri dan Edwin Mutalib, Wakil Bupati Bengkalis (Wabup), Normansyah Wahab dan Herliyan Saleh yang telah mendekati Partai Buruh.
Dari sekian banyak nama yang datang ke Partai Buruh, hanya 2 (dua) nama cabup yang intensif melakukan komunikasi ke Partai Buruh, yaitu Sulaiman Zakaria dan Zulfan Heri. "Yang paling intensif melakukan komunikasi dengan partai kita yaitu, Sulaiman dan Zulfan Heri," ucap Bambang Triwahyono.
Nama Zulfan Heri dan Sulaiman Zakaria, ucap Ketua DPD Partai Buruh, telah diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dipertimbangkan. "Tergantung selera DPP, seperti apa? Kita hanya mengusulkan saja," ucap Ir Bambang Triwahyono. (ibu)
Suayatno Bakal Dijagokan Cabup
Jumat, 22 Januari 2010 00:00
BENGKALIS-Langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkalis makin sulit ditebak, terkait strategi mereka menghadapi Pilkada Bengkalis 2010. Sampai setakat ini, PKS masih belum menentukan ke mana arah koalisi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Bengkalis Jamal Abdillah, yang dikonfirmasi, Kamis (21/1), menyebutkan, bahwa jago mereka Suayatno bakal dimajukan sebagai calon bupati (cabup). Meskipun sebelumnya diprediksi, Suayatno hanya menempati posisi nomor dua alias cawabup, berpasangan dengan sejumlah kandidat kuat lainnya (Normansyah Wahab, Zulfan Herri dan Herliyan Saleh).
“Kalau bisa menjadi calon nomor satu, kenapa kita mengusung Pak Suayatno di posisi calon nomor dua. Apalagi kita kader PKS sudah memiliki komitmen untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dari Bengkalis daratan yaitu Kecamatan Mandau dan Pinggir,” terang Jamal, diplomatis.
Disinggung soal rencana koalisi, PKS menurut Jamal masih melihat serta mempelajari peta politik sampai bulan Februai. Menurutnya, kalau Suayatno diusung jadi cabup, maka untuk posisi cawabup PKS akan mengincar orang birokrat atau dari pemerintahan, baik itu yang ada di Pemkab Bengkalis maupun luar Bengkalis.
Ditegaskan Jamal, dengan kondisi sekarang PKS sebenarnya sudah mantap melangkah menuju pilkada, karena persyaratan 15 persen kursi atau keterwakilan di dewan sudah dipenuhi pasca rasionalisasi oleh KPU. Hanya saja untuk lebih mensolidkan langkah di pilkada nanti, PKS harus membangun koalisi yang permanen dengan berbagai kalangan.
"Koalisi itu sebenarnya tidak mutlak, tapi untuk menjaga keseimbangan di pilkada, kita berupaya agar PKS memiliki mitra dalam memenangkan pilkada. Kita dari sisi moril dan materil sudah siap mengantarkan Pak Suayatno ke pilkada nanti,” tegas Jamal lagi.
Ditanya nama dari kalangan birokrat siapa bakal cawabup, kalau Suayatno menjadi cabup, Jamal menyebut nama Arianto (Asisten III Setdakab Bengkalis), Eldi Ramli (Kepala Bappeda Bengkalis), Rozali Saidun (Kepala Kantor Satpol PP) dan lainnya. Ditambahnya hal itu baru ancang-ancang, kalau memag PKS sudah memutuskan Suayatno menajdi cabup.afa
BENGKALIS-Langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkalis makin sulit ditebak, terkait strategi mereka menghadapi Pilkada Bengkalis 2010. Sampai setakat ini, PKS masih belum menentukan ke mana arah koalisi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Bengkalis Jamal Abdillah, yang dikonfirmasi, Kamis (21/1), menyebutkan, bahwa jago mereka Suayatno bakal dimajukan sebagai calon bupati (cabup). Meskipun sebelumnya diprediksi, Suayatno hanya menempati posisi nomor dua alias cawabup, berpasangan dengan sejumlah kandidat kuat lainnya (Normansyah Wahab, Zulfan Herri dan Herliyan Saleh).
“Kalau bisa menjadi calon nomor satu, kenapa kita mengusung Pak Suayatno di posisi calon nomor dua. Apalagi kita kader PKS sudah memiliki komitmen untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dari Bengkalis daratan yaitu Kecamatan Mandau dan Pinggir,” terang Jamal, diplomatis.
Disinggung soal rencana koalisi, PKS menurut Jamal masih melihat serta mempelajari peta politik sampai bulan Februai. Menurutnya, kalau Suayatno diusung jadi cabup, maka untuk posisi cawabup PKS akan mengincar orang birokrat atau dari pemerintahan, baik itu yang ada di Pemkab Bengkalis maupun luar Bengkalis.
Ditegaskan Jamal, dengan kondisi sekarang PKS sebenarnya sudah mantap melangkah menuju pilkada, karena persyaratan 15 persen kursi atau keterwakilan di dewan sudah dipenuhi pasca rasionalisasi oleh KPU. Hanya saja untuk lebih mensolidkan langkah di pilkada nanti, PKS harus membangun koalisi yang permanen dengan berbagai kalangan.
"Koalisi itu sebenarnya tidak mutlak, tapi untuk menjaga keseimbangan di pilkada, kita berupaya agar PKS memiliki mitra dalam memenangkan pilkada. Kita dari sisi moril dan materil sudah siap mengantarkan Pak Suayatno ke pilkada nanti,” tegas Jamal lagi.
Ditanya nama dari kalangan birokrat siapa bakal cawabup, kalau Suayatno menjadi cabup, Jamal menyebut nama Arianto (Asisten III Setdakab Bengkalis), Eldi Ramli (Kepala Bappeda Bengkalis), Rozali Saidun (Kepala Kantor Satpol PP) dan lainnya. Ditambahnya hal itu baru ancang-ancang, kalau memag PKS sudah memutuskan Suayatno menajdi cabup.afa
Dukung Ridwan Yazid Jadi Bupati Bengkalis 2010-2015 yuk
Dukung H. A. Ridwan Yazid, S.Sos Jadi ” BUPATI BENGKALIS” 2010-2015. Pada Pilkada bupati dan wakil bupati atau pemimpin bengkalis tahun 2010-2015 sudah tinggal hitungan bulan, siapa yang anda dukung atau siapa calon yang terbaik bagi anda? Pilkada kabupaten yang akan berlangsung sekitar bulan mei 2010 nantinya . . .
Dukung Ridwan Yazid Jadi Bupati Bengkalis 2010-2015 untuk membangun kabupaten bengkalis menjadi yang lebih baik lagi. Fisi dari beliau: Membawa Bengkalis ke arah yang lebih baik, dari segala bidang
Profil singkat: Ridwan yazid adalah putra asli kelahiran mandau, kita semua tahu bahwa mandau adalah wilayah terbesar dalam kemajuan bengkalis. Nah kapan lagi putra asli mandau memimpin?, sekarang saatnya. Bapak Ridwan Yazid adalah seorang bapak atau ayah yang tidak pernah menyerah dalam menafkahi keluarganya, sifat pantang putus asa, jujur, setia dan adil membuat keluarga merasa sangat nyaman dan bangga memiliki ayah seperti bapak Ridwan Yazid.
Dukung Ridwan Yazid Jadi Bupati Bengkalis 2010-2015 untuk membangun kabupaten bengkalis menjadi yang lebih baik lagi. Fisi dari beliau: Membawa Bengkalis ke arah yang lebih baik, dari segala bidang
Profil singkat: Ridwan yazid adalah putra asli kelahiran mandau, kita semua tahu bahwa mandau adalah wilayah terbesar dalam kemajuan bengkalis. Nah kapan lagi putra asli mandau memimpin?, sekarang saatnya. Bapak Ridwan Yazid adalah seorang bapak atau ayah yang tidak pernah menyerah dalam menafkahi keluarganya, sifat pantang putus asa, jujur, setia dan adil membuat keluarga merasa sangat nyaman dan bangga memiliki ayah seperti bapak Ridwan Yazid.
Pilkada Bengkalis Provinsi Riau 2010-2015
Gaung pencalonan diri dari beberapa kandidat untuk Pilkada Kabupaten Bengkalis 2010-2015 sudah mulai masuk ranah situs jejaring sosial facebook. Setidaknya 12 Group kandidat yang dapat kita lihat silahkan anda mencari di facebook.com dengan kata kunci “Bupati Bengkalis“. Kandidat dan teamnya berlomba-lomba mencari dukungan agar terlihat banyak pendukung dan eksis diantara facebooker.
Kampanye Pilkada Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Bengkalis untuk pemilihan 2010-2015 sudah mulai dilaksanakan. Hal ini tentunya memanfaatkan fasilitas yang ada, ada yang mempunyai banyak penggemar dan ada juga yang sedikit.
Kampanye Pilkada Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Bengkalis untuk pemilihan 2010-2015 sudah mulai dilaksanakan. Hal ini tentunya memanfaatkan fasilitas yang ada, ada yang mempunyai banyak penggemar dan ada juga yang sedikit.
Pilkada Tanah Bumbu Rawan Ketimpangan Pengawasan.
Kamis, 21 Januari 2010
Kabar Batulicin - Sejumlah pihak meragukan kesiapan KPU (komisi pemilihan umum) Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk bisa melaksanakan Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang akan berlansung pada 2 Juni 2009 mendatang.
Pasalnya, kita melihat hingga saat ini salah satu instrumen pengawasan pilkada Kabupaten Tanah Bumbu, Panwasda (panitia pengawas pilkada) belum mempunyai sekertariat, kata Apriansyah S.Sos. Jumat (22/1/2009) di Batulicin.
Terpisah dikonfirmasi, ketua Panwasda Kabupaten Tanah Bumbu, Bahruddin SH mengatakan kita masih memperjuangakan penambahan anggaran untuk operasional dan seluruh kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Panwasda, jelas Bahruddin (*)
Kabar Batulicin - Sejumlah pihak meragukan kesiapan KPU (komisi pemilihan umum) Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk bisa melaksanakan Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang akan berlansung pada 2 Juni 2009 mendatang.
Pasalnya, kita melihat hingga saat ini salah satu instrumen pengawasan pilkada Kabupaten Tanah Bumbu, Panwasda (panitia pengawas pilkada) belum mempunyai sekertariat, kata Apriansyah S.Sos. Jumat (22/1/2009) di Batulicin.
Terpisah dikonfirmasi, ketua Panwasda Kabupaten Tanah Bumbu, Bahruddin SH mengatakan kita masih memperjuangakan penambahan anggaran untuk operasional dan seluruh kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Panwasda, jelas Bahruddin (*)
Pilkada 2010 Diperkirakan Didominasi 2 Calon
By admin
radioabdipersada.com
SEMENTARA ITU PERSAINGAN PILKADA PROVINSI DIPERKIRAKAN AKAN SEMAKIN MEMANAS DAN DIDOMINASI OLEH 2 CALON, YAKNI CALON INCUMBENT H. RUDY ARIFIN DAN BUPATI TANAH BUMBU ZAIRULLAH AZHAR.
Perkiraan ini dikemukakan pengamat politik Kalimantan Selatan, Budi Suryadi, Dosen Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Karena menurutnya hingga saat ini, hanya 2 tokoh tersebut yang dinilai memiliki pencitraan kuat dan mengakar hingga mampu menembus basis massa akar rumput. Diperkirakan kedua calon ini mempunyai peluang kemenangan yang sama besar, H Rudy Arifin diuntungkan dengan posisi incumbentnya, sehingga selama hamper 5 tahun terakhir bisa memanfaatkan setiap momentum untuk melakukan kampanye politik, dan dikenal oleh masyarakat luas.
Sedangkan Zairullah, meskipun hanya menjabat sebagai kepala daerah kabupaten baru, namun mampu menorehkan prestasi yang luar biasa, sebagai sosok yang dinilai cukup fenomenal, dengan mampu menyandang gelar orang tua anak yatim, ditambah kejelasan visi dan misi yang ditawarkan selaras dengan kultur religius masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu ketua Fraksi PKB Kalimantan Selatan, Mulyadi Mangin juga mempunyai pendapat serupa, kekuatan Rudy sebagai calon incumbent memang tidak bisa dielakkan. Namun kemampuan Zairullah dalam membangun relasi politik juga patut diacungi jempol, terbukti dari koalisi besar yang sedikit demi sedikit mulai terbentuk. Adanya dominasi 2 tokoh tersebut dalam pilkada nanti, sepertinya menutup signal dukungan partai pada nama-nama lain yang bermunculan yang juga mempromosikan diri sebagai calon gubernur, terkecuali kalau mereka melalui jalur independent. Bahkan diprediksi akan terjadi pilkada 2 putaran, kalau suhu persaingan tersebut semakin menguat hingga menjelang pilkada nanti. (RIFA AP FM)
radioabdipersada.com
SEMENTARA ITU PERSAINGAN PILKADA PROVINSI DIPERKIRAKAN AKAN SEMAKIN MEMANAS DAN DIDOMINASI OLEH 2 CALON, YAKNI CALON INCUMBENT H. RUDY ARIFIN DAN BUPATI TANAH BUMBU ZAIRULLAH AZHAR.
Perkiraan ini dikemukakan pengamat politik Kalimantan Selatan, Budi Suryadi, Dosen Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Karena menurutnya hingga saat ini, hanya 2 tokoh tersebut yang dinilai memiliki pencitraan kuat dan mengakar hingga mampu menembus basis massa akar rumput. Diperkirakan kedua calon ini mempunyai peluang kemenangan yang sama besar, H Rudy Arifin diuntungkan dengan posisi incumbentnya, sehingga selama hamper 5 tahun terakhir bisa memanfaatkan setiap momentum untuk melakukan kampanye politik, dan dikenal oleh masyarakat luas.
Sedangkan Zairullah, meskipun hanya menjabat sebagai kepala daerah kabupaten baru, namun mampu menorehkan prestasi yang luar biasa, sebagai sosok yang dinilai cukup fenomenal, dengan mampu menyandang gelar orang tua anak yatim, ditambah kejelasan visi dan misi yang ditawarkan selaras dengan kultur religius masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu ketua Fraksi PKB Kalimantan Selatan, Mulyadi Mangin juga mempunyai pendapat serupa, kekuatan Rudy sebagai calon incumbent memang tidak bisa dielakkan. Namun kemampuan Zairullah dalam membangun relasi politik juga patut diacungi jempol, terbukti dari koalisi besar yang sedikit demi sedikit mulai terbentuk. Adanya dominasi 2 tokoh tersebut dalam pilkada nanti, sepertinya menutup signal dukungan partai pada nama-nama lain yang bermunculan yang juga mempromosikan diri sebagai calon gubernur, terkecuali kalau mereka melalui jalur independent. Bahkan diprediksi akan terjadi pilkada 2 putaran, kalau suhu persaingan tersebut semakin menguat hingga menjelang pilkada nanti. (RIFA AP FM)
Persoalan Panwaslu tidak Pengaruhi Tahapan Pilkada Kalsel
Senin, 11 Januari 2010
BANJARMASIN--MI: Dualisme Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kalimantan Selatan tidak akan memengaruhi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua KPU Kalsel Mirhan di Banjarmasin, Senin (11/1) mengatakan, walaupun sekarang ini keberadaan Panwaslu Pilkada sedang dalam perdebatan, tetapi ia yakin tahapan Pilkada 2010 Kalsel tetap berjalan sesuai jadwal.
"Kami sebagai lembaga penyelenggara pilkada tidak akan terpengaruh persoalan Panwaslu itu," lanjutnya.
Ia menjelaskan, dualisme Panwaslu sekarang ini sedang dibahas antara Depdagri, KPU, dan Bawaslu.
Mirhan menuturkan, walaupun sampai saat ini belum juga terbentuk Panwaslu namun tidak memengaruhi proses yang sekarang sedang dilakukan KPU.
"Ini baru persiapan untuk Pilkada dan belum sampai pada tahapan yang akan dimulai pada Februari 2010, jadi sampai saat ini mengenai keberadaan Panwaslu belum ada pengaruh sedikit pun," katanya.
Ia menjelaskan, dualisme keberadaan Panwaslu terjadi karena Panwaslu yang lama dibentuk kembali berdasarkan peraturan Bawaslu, sedangkan Panwaslu yang baru dibentuk atas ketentuan UU.
"Persoalan Panwaslu itu kami serahkan sepenuhnya ke KPU pusat dan kami siap menjalankan hasil dari rapat antara Depdagri, KPU, serta Bawaslu," kata Mirhan yang selalu melemparkan senyuman.
Selain itu saat ditanya gimana dengan tahapan untuk Panwaslu sendiri, Mirhan dengan enteng menjawab apabila panwaslu itu tidak terbentuk ya sepenuhnya kita serahkan ke Bawaslu.
Selanjutnya, karena Bawaslu sebagai lembaga pusat atasan dari Panwaslu jadi apabila Panwaslu tidak terbentuk untuk Pilkada maka pihak Bawaslu harus bisa turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan Pemilu Kada 2010 yang ada di Kalsel, ungkap Mirhan.
Pilkada 2010 Kalsel ini akan diikuti oleh satu dari pihak provinsi Kalsel untuk pemilihan gubernur dan wakilnya serta tujuh dari pihak kabupaten/kota untuk memilih bupati/wali kota dan wakilnya. (Ant/OL-02)
BANJARMASIN--MI: Dualisme Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kalimantan Selatan tidak akan memengaruhi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua KPU Kalsel Mirhan di Banjarmasin, Senin (11/1) mengatakan, walaupun sekarang ini keberadaan Panwaslu Pilkada sedang dalam perdebatan, tetapi ia yakin tahapan Pilkada 2010 Kalsel tetap berjalan sesuai jadwal.
"Kami sebagai lembaga penyelenggara pilkada tidak akan terpengaruh persoalan Panwaslu itu," lanjutnya.
Ia menjelaskan, dualisme Panwaslu sekarang ini sedang dibahas antara Depdagri, KPU, dan Bawaslu.
Mirhan menuturkan, walaupun sampai saat ini belum juga terbentuk Panwaslu namun tidak memengaruhi proses yang sekarang sedang dilakukan KPU.
"Ini baru persiapan untuk Pilkada dan belum sampai pada tahapan yang akan dimulai pada Februari 2010, jadi sampai saat ini mengenai keberadaan Panwaslu belum ada pengaruh sedikit pun," katanya.
Ia menjelaskan, dualisme keberadaan Panwaslu terjadi karena Panwaslu yang lama dibentuk kembali berdasarkan peraturan Bawaslu, sedangkan Panwaslu yang baru dibentuk atas ketentuan UU.
"Persoalan Panwaslu itu kami serahkan sepenuhnya ke KPU pusat dan kami siap menjalankan hasil dari rapat antara Depdagri, KPU, serta Bawaslu," kata Mirhan yang selalu melemparkan senyuman.
Selain itu saat ditanya gimana dengan tahapan untuk Panwaslu sendiri, Mirhan dengan enteng menjawab apabila panwaslu itu tidak terbentuk ya sepenuhnya kita serahkan ke Bawaslu.
Selanjutnya, karena Bawaslu sebagai lembaga pusat atasan dari Panwaslu jadi apabila Panwaslu tidak terbentuk untuk Pilkada maka pihak Bawaslu harus bisa turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan Pemilu Kada 2010 yang ada di Kalsel, ungkap Mirhan.
Pilkada 2010 Kalsel ini akan diikuti oleh satu dari pihak provinsi Kalsel untuk pemilihan gubernur dan wakilnya serta tujuh dari pihak kabupaten/kota untuk memilih bupati/wali kota dan wakilnya. (Ant/OL-02)
Jelang Pilkada, Sulut Bertabur Uang
Selasa, 12 Januari 2010 | 03:03 WIB
Kompas.com
Pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih empat bulan lagi. Namun, saat ini sejumlah bakal calon kepala daerah, khususnya yang akan maju di pilkada tingkat provinsi, sudah mulai menggelontorkan uang.
Vonny Anneke Panambunan, misalnya, baru-baru ini demikian atraktif tampil di panggung rakyat. Dari atas mobil terbuka, dia bersama tim suksesnya yang menggenggam bergepok-gepok uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 membagi-bagikan uang kepada banyak orang.
Aksi seperti itu dilakukannya di Bitung, Manado, dan Minahasa. Ia membidik tempat-tempat keramaian, antara lain pasar, terminal, dan warung kopi.
Seusai deklarasi sebagai calon gubernur yang didukung 17 partai politik nonparlemen di Manado Convention Centre, pada 7 Januari lalu pun Vonny membagi-bagikan uang jutaan rupiah kepada ratusan kaum lanjut usia, para gembala, pendeta, dan ustaz.
Namun, tak sedikit yang kecewa. Setidaknya, 5.000-an orang yang hadir dalam deklarasi itu akhirnya pulang dengan tangan kosong setelah Vonny menghentikan bagi-bagi uang menyusul seorang ibu pingsan saat antre mendapatkan bagian.
Seorang anggota tim sukses Vonny menyebutkan, sekitar Rp 1 miliar dihabiskan dalam berbagai aksi hampir sebulan belakangan ini, sejak Desember tahun lalu.
Beasiswa
Berbeda dengan Vonny, Elly Lasut, yang kini masih menjabat Bupati Talaud, sejak sekitar empat bulan lalu sudah ”turun gunung”. Bakal calon gubernur yang satu ini berupaya memikat rakyat melalui program pendidikan.
Ratusan ribu warga di Minahasa, Manado, Sangihe, dan Talaud diikat Elly dan tim suksesnya dengan program beasiswa Rp 30.000 setiap anak didik per bulan.
Kepada wartawan, beberapa waktu lalu Elly secara gamblang memaparkan, data penerima beasiswa dari dia mencapai 73.000 dari target 100.000 orang. Artinya, Ketua DPD Partai Golkar ini setiap bulannya mengeluarkan uang pribadi Rp 2,19 miliar.
Angka itu belum termasuk ongkos transportasi tim sukses dan kegiatan pertemuan serta biaya publikasi melalui ribuan baliho dan spanduk yang ditebar di seantero Sulawesi Utara.
Menurut sejumlah sumber, Elly yang baru dilantik sebagai Bupati Talaud pada Juli tahun lalu itu juga membiayai puluhan siswa Talaud yang belajar di luar negeri. Biaya untuk mereka diperkirakan mencapai ratusan juta per orang setiap tahun.
Tak kalah dengan Vonny dan Elly, Olly Dondokambey yang sekarang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR baru-baru ini juga bagi-bagi ”angpau”. Bakal calon gubernur yang konon akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut beraksi dalam suatu ibadah syukuran Tahun Baru.
Saat itu dia mengundang ratusan pemuka agama ke rumahnya. Para pendeta yang berdatangan dari Manado, Minahasa, dan Bitung tampak berdesak-desakan menerima amplop berisi uang Rp 200.000 hingga Rp 300.000 darinya. Janes Parengkuan, fungsionaris DPD PDI-P Sulut, menyebut angka Rp 300 juta dari kegiatan bagi-bagi angpau pada 8 Januari lalu itu.
Sebelumnya, hal yang sama dilakukan Olly pada beberapa pertemuan dengan masyarakat Manado dan Minahasa. Janes menganggap lumrah kegiatan tersebut. ”Seperti kita membagi (sebagian) rezeki kepada orang yang membutuhkan,” katanya.
Alasan serupa disampaikan Vonny. Menurut dia, tidak ada maksud politik di balik bagi-bagi duit itu. ”Saya tulus membagi-bagi berkat Tuhan sebagai ucapan syukur,” katanya.
Jumlah uang yang ”dibagi-bagikan” di atas tentunya cukup fantastis. Apalagi jika mengingat pelaksanaan pilkada masih dipertanyakan.
Saat ini, anggaran pelaksanaan Pilkada Sulut yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum kepada Pemerintah Provinsi Sulut—untuk dibebankan di dalam APBD sebesar Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar—belum disetujui. Ketua KPU Sulut Livie Allow mengatakan, anggaran pelaksanaan pilkada masih dalam negosiasi. ”Saya tidak mau menyebut angka, tetapi kami masih menghitung bersama (pemerintah provinsi),” katanya.
Reputasi
Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sonny Wuisan, mempertanyakan asal uang yang digelontorkan sejumlah bakal calon kepala daerah. Pertanyaan itu muncul mengingat reputasi beberapa di antaranya tercatat kurang baik.
Vonny Panambunan, misalnya, adalah bakal calon gubernur Sulut yang baru bebas dari hukuman 18 bulan penjara—terkait perkara korupsi proyek studi kelayakan Bandar Udara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, senilai Rp 4 miliar.
Terkait dengan reputasi itu, Nelson Sasauw, tokoh masyarakat Talaud, Sabtu lalu, melaporkan sejumlah indikasi dugaan korupsi yang melibatkan Elly sebagai Bupati Talaud kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulut.
Namun, Livie Allow tak terlalu memedulikan hal-hal di atas. Menurut Livie, pihaknya tak akan mempermasalahkan polemik seperti itu. ”Toh mereka belum resmi menjadi calon gubernur. Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya. (zal)
Kompas.com
Pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi dan enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih empat bulan lagi. Namun, saat ini sejumlah bakal calon kepala daerah, khususnya yang akan maju di pilkada tingkat provinsi, sudah mulai menggelontorkan uang.
Vonny Anneke Panambunan, misalnya, baru-baru ini demikian atraktif tampil di panggung rakyat. Dari atas mobil terbuka, dia bersama tim suksesnya yang menggenggam bergepok-gepok uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 membagi-bagikan uang kepada banyak orang.
Aksi seperti itu dilakukannya di Bitung, Manado, dan Minahasa. Ia membidik tempat-tempat keramaian, antara lain pasar, terminal, dan warung kopi.
Seusai deklarasi sebagai calon gubernur yang didukung 17 partai politik nonparlemen di Manado Convention Centre, pada 7 Januari lalu pun Vonny membagi-bagikan uang jutaan rupiah kepada ratusan kaum lanjut usia, para gembala, pendeta, dan ustaz.
Namun, tak sedikit yang kecewa. Setidaknya, 5.000-an orang yang hadir dalam deklarasi itu akhirnya pulang dengan tangan kosong setelah Vonny menghentikan bagi-bagi uang menyusul seorang ibu pingsan saat antre mendapatkan bagian.
Seorang anggota tim sukses Vonny menyebutkan, sekitar Rp 1 miliar dihabiskan dalam berbagai aksi hampir sebulan belakangan ini, sejak Desember tahun lalu.
Beasiswa
Berbeda dengan Vonny, Elly Lasut, yang kini masih menjabat Bupati Talaud, sejak sekitar empat bulan lalu sudah ”turun gunung”. Bakal calon gubernur yang satu ini berupaya memikat rakyat melalui program pendidikan.
Ratusan ribu warga di Minahasa, Manado, Sangihe, dan Talaud diikat Elly dan tim suksesnya dengan program beasiswa Rp 30.000 setiap anak didik per bulan.
Kepada wartawan, beberapa waktu lalu Elly secara gamblang memaparkan, data penerima beasiswa dari dia mencapai 73.000 dari target 100.000 orang. Artinya, Ketua DPD Partai Golkar ini setiap bulannya mengeluarkan uang pribadi Rp 2,19 miliar.
Angka itu belum termasuk ongkos transportasi tim sukses dan kegiatan pertemuan serta biaya publikasi melalui ribuan baliho dan spanduk yang ditebar di seantero Sulawesi Utara.
Menurut sejumlah sumber, Elly yang baru dilantik sebagai Bupati Talaud pada Juli tahun lalu itu juga membiayai puluhan siswa Talaud yang belajar di luar negeri. Biaya untuk mereka diperkirakan mencapai ratusan juta per orang setiap tahun.
Tak kalah dengan Vonny dan Elly, Olly Dondokambey yang sekarang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR baru-baru ini juga bagi-bagi ”angpau”. Bakal calon gubernur yang konon akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut beraksi dalam suatu ibadah syukuran Tahun Baru.
Saat itu dia mengundang ratusan pemuka agama ke rumahnya. Para pendeta yang berdatangan dari Manado, Minahasa, dan Bitung tampak berdesak-desakan menerima amplop berisi uang Rp 200.000 hingga Rp 300.000 darinya. Janes Parengkuan, fungsionaris DPD PDI-P Sulut, menyebut angka Rp 300 juta dari kegiatan bagi-bagi angpau pada 8 Januari lalu itu.
Sebelumnya, hal yang sama dilakukan Olly pada beberapa pertemuan dengan masyarakat Manado dan Minahasa. Janes menganggap lumrah kegiatan tersebut. ”Seperti kita membagi (sebagian) rezeki kepada orang yang membutuhkan,” katanya.
Alasan serupa disampaikan Vonny. Menurut dia, tidak ada maksud politik di balik bagi-bagi duit itu. ”Saya tulus membagi-bagi berkat Tuhan sebagai ucapan syukur,” katanya.
Jumlah uang yang ”dibagi-bagikan” di atas tentunya cukup fantastis. Apalagi jika mengingat pelaksanaan pilkada masih dipertanyakan.
Saat ini, anggaran pelaksanaan Pilkada Sulut yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum kepada Pemerintah Provinsi Sulut—untuk dibebankan di dalam APBD sebesar Rp 60 miliar sampai Rp 70 miliar—belum disetujui. Ketua KPU Sulut Livie Allow mengatakan, anggaran pelaksanaan pilkada masih dalam negosiasi. ”Saya tidak mau menyebut angka, tetapi kami masih menghitung bersama (pemerintah provinsi),” katanya.
Reputasi
Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sonny Wuisan, mempertanyakan asal uang yang digelontorkan sejumlah bakal calon kepala daerah. Pertanyaan itu muncul mengingat reputasi beberapa di antaranya tercatat kurang baik.
Vonny Panambunan, misalnya, adalah bakal calon gubernur Sulut yang baru bebas dari hukuman 18 bulan penjara—terkait perkara korupsi proyek studi kelayakan Bandar Udara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, senilai Rp 4 miliar.
Terkait dengan reputasi itu, Nelson Sasauw, tokoh masyarakat Talaud, Sabtu lalu, melaporkan sejumlah indikasi dugaan korupsi yang melibatkan Elly sebagai Bupati Talaud kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulut.
Namun, Livie Allow tak terlalu memedulikan hal-hal di atas. Menurut Livie, pihaknya tak akan mempermasalahkan polemik seperti itu. ”Toh mereka belum resmi menjadi calon gubernur. Tunggu saja tanggal mainnya,” katanya. (zal)
Inilah daftar rekening dana Century di luar negeri
26 Januari 2010 | 13:17 | Peradilan
Bank Century (Yudi/Primair)
Surabaya, primaironline.com - Jaksa Agung Hendarman Supandji menjabarkan nilai dana Bank Century yang diduga berasal dari dana talangan Bank Indonesia (BI) yang tersimpan di sejumlah rekening bank di luar negeri.
"Kami sudah menerjunkan tim untuk menelusuri keberadaan dana Bank Century di Hong Kong dan Swiss," katanya, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (26/1).
Dana talangan yang tersimpan di Hong Kong itu, di antaranya tersimpan di Standard Chartered Bank senilai US$650.592.005.942,00.
Selain itu, ada juga dana senilai 406 ribu dolar Singapura dan US$388.845.415,00 yang tersimpan di Hong Kong. Sementara itu dana talangan (bail out) Bank Century yang tersimpan di Dressner Bank of Switzerland, Swiss senilai US$220 juta.
"Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong dan Swiss. Kami menyidik kasus itu sebagai tindak kejahatan money laundry (pencucian uang)," ujar dia.
Lebih lanjut, Hendarman menambahkan, penelusuran dana talangan di negara-negara itu ditargetkan selesai bulan ini. "Semua ini sedang kami tindaklanjuti. Kami perkirakan 28 Januari ini sudah tuntas," ungkap dia.
Sumber : primaironline.com
Bank Century (Yudi/Primair)
Surabaya, primaironline.com - Jaksa Agung Hendarman Supandji menjabarkan nilai dana Bank Century yang diduga berasal dari dana talangan Bank Indonesia (BI) yang tersimpan di sejumlah rekening bank di luar negeri.
"Kami sudah menerjunkan tim untuk menelusuri keberadaan dana Bank Century di Hong Kong dan Swiss," katanya, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (26/1).
Dana talangan yang tersimpan di Hong Kong itu, di antaranya tersimpan di Standard Chartered Bank senilai US$650.592.005.942,00.
Selain itu, ada juga dana senilai 406 ribu dolar Singapura dan US$388.845.415,00 yang tersimpan di Hong Kong. Sementara itu dana talangan (bail out) Bank Century yang tersimpan di Dressner Bank of Switzerland, Swiss senilai US$220 juta.
"Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong dan Swiss. Kami menyidik kasus itu sebagai tindak kejahatan money laundry (pencucian uang)," ujar dia.
Lebih lanjut, Hendarman menambahkan, penelusuran dana talangan di negara-negara itu ditargetkan selesai bulan ini. "Semua ini sedang kami tindaklanjuti. Kami perkirakan 28 Januari ini sudah tuntas," ungkap dia.
Sumber : primaironline.com
Jumat, 22 Januari 2010
Sekilas Jaringan Suara Indonesia (JSI)
Jaringan Suara Indonesia (JSI) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan konsultan politik yang memiliki spesialisasi pada Grassroots Targeting dan Drassroots Engineering. Dalam melakukan program pemenangan, JSI melakukan mobilisasi langsung pada sasaran, yaitu pemberi suara atau voters. Tiga pendekatan utama, yaitu pesan yang tepat, ekesekusi program yang effisein dan tepat sasaran, serta beraliansi dengan semua potensi sosial.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) menjadi konsultan politik terkemuka yang memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan terukur dengan dilandasi integritas dan transparansi.
Memberdayakan sebuah jalan keluar bagi proses politik untuk peningkatan kualitas politik dan pemerintahan.Mengembangkan proses politik yang terukur dan kuantitatif.Peningkatan fungsi institusi politik dan publik.
Hingga September 2008, sebagian besar pendiri Jaringan Suara Indonesia masih memegang posisi strategis di institusi survei dan pemenangan pemilu. Widdi Aswindi adalah political strategis yang menjabat sebagai direktur di institusi riset dan pemenangan pemilu. Begitu Pula, Fajar S Tamin, Popon Lingga Geni, Nukie Basuki, dan EKa Kusmayadi, yang memiliki pengalaman panjang di bidang riset dan konsultan politik di berbagai institusi.
Di berbagai institusi tersebut, secara individual maupun kolektif mereka mencatat prestasi yang beberapa di antaranya masuk dalam catatan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia), antara lain rekor riset paling presisi, serta rekor dalam pemenangan kandidat.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) berdiri 8 Agustus 2008. Sebulan kemudian 9 November 2008, resmi berdiri sebagai lembaga dengan para pendiri yaitu Widdi Aswindi menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Fajar S Tamin menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, Nukie Basuki menjabat sebagai Direktur Keuangan & Organisasi, Eka Kusmayadi menjabat sebagai Direktur Riset dan Popon Lingga Geni menjabat sebagai Direktur Pemenangan.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) berpengalaman menangani riset dan pemenangan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan hasil yang memuaskan pada Pemilu Legislatif tahun 2009.
Diantaranya :
Riau 2 Dapil, Lampung 2 Dapil, DKI Jakarta 1 Dapil, Banten 3 Dapil, Jawa Barat 2 Dapil, Jawa Tengah 3 Dapil, Kalimantan Timur 1 Dapil, Kalimantan Barat1 Dapil, Sulawesi Selatan 2 Dapil, dan Sulawesi Utara 1 Dapil.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) menjadi konsultan politik terkemuka yang memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan terukur dengan dilandasi integritas dan transparansi.
Memberdayakan sebuah jalan keluar bagi proses politik untuk peningkatan kualitas politik dan pemerintahan.Mengembangkan proses politik yang terukur dan kuantitatif.Peningkatan fungsi institusi politik dan publik.
Hingga September 2008, sebagian besar pendiri Jaringan Suara Indonesia masih memegang posisi strategis di institusi survei dan pemenangan pemilu. Widdi Aswindi adalah political strategis yang menjabat sebagai direktur di institusi riset dan pemenangan pemilu. Begitu Pula, Fajar S Tamin, Popon Lingga Geni, Nukie Basuki, dan EKa Kusmayadi, yang memiliki pengalaman panjang di bidang riset dan konsultan politik di berbagai institusi.
Di berbagai institusi tersebut, secara individual maupun kolektif mereka mencatat prestasi yang beberapa di antaranya masuk dalam catatan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia), antara lain rekor riset paling presisi, serta rekor dalam pemenangan kandidat.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) berdiri 8 Agustus 2008. Sebulan kemudian 9 November 2008, resmi berdiri sebagai lembaga dengan para pendiri yaitu Widdi Aswindi menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Fajar S Tamin menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, Nukie Basuki menjabat sebagai Direktur Keuangan & Organisasi, Eka Kusmayadi menjabat sebagai Direktur Riset dan Popon Lingga Geni menjabat sebagai Direktur Pemenangan.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) berpengalaman menangani riset dan pemenangan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan hasil yang memuaskan pada Pemilu Legislatif tahun 2009.
Diantaranya :
Riau 2 Dapil, Lampung 2 Dapil, DKI Jakarta 1 Dapil, Banten 3 Dapil, Jawa Barat 2 Dapil, Jawa Tengah 3 Dapil, Kalimantan Timur 1 Dapil, Kalimantan Barat1 Dapil, Sulawesi Selatan 2 Dapil, dan Sulawesi Utara 1 Dapil.
Langganan:
Postingan (Atom)
