Enam Pilkada di Sumut Terancam Batal

MEDAN (Pos Kota) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara Irham Buana Nasution, mengatakan pelaksanaan enam pilkada di Sumut yakni Binjai, Pakpak Bharat, Labusel, Labura, Tapanuli Selatan dan Pematangsiantar terancam dihentikan. Pasalnya, KPUD Sumut memberikan beri tenggat waktu hingga akhir Januari bagi pemerintah kabupaten/kota menandatangani MoU anggaran pilkada.

“Ini warning (peringatan) bagi pemerintah terkait untuk segera melakukan penandatangan MoU tentang penggunaan anggaran. Jika tak dilakukan maka KPUD kabupaten/kota akan menghentikan tahapan pilkada,” kata Ketua KPUD Sumut, Kamis (14/1).

Menurutnya, KPUD tidak ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan tetap menanggung resiko melanjutkan tahapan Pilkada tanpa ada kepastian anggaran. Sebab hal itu tak mungkin dilakukan mengingat dapat mengganggu netralitas dan indepedensi penyelenggara.
Karena itu, tambahnya, akan lebih baik jika pihak penyelenggara menghentikan tahapan pilkada. “Agar resikonya dapat ditanggung secara bersama-sama. Tidak hanya dibebankan ke KPUD,” jelasnya.

Disebutkannya, beberapa resiko yang dihadapi jika tahapan pilkada dihentikan antara lain terganggunya masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota. Sebab dengan bergesernya tanggal Pilkada atau ketidakpastian penyelenggaraannya, maka ketika masa jabatan habis akan ada kekosongan kekuasaan.

“Tidak bisa dilanjutkan oleh bupati/walikota yang lama karena masa jabatannya hanya lima tahun. Jadi harus diangkat dari unsur pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Irham mengatakan, dari pantauan kondisi dilapangan, pihaknya melihat beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan pembiayaan Pilkada karena APBD daerah itu masih belum disahkan. Seperti di Binjai, RAPBD 2010 belum disahkan karena belum adanya pimpinan defenitif DPRD Binjai